[Marinir] Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG Kusumo

[Yap Hong Gie]

Wah, kalau Dewa Eropa Timur sudah turun gunung berarti tidak main-main lagi!
Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera.

Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di 
negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja 
sudah jauh beda.
Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian 
politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. Gringo 
Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau peoples 
power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir "happy 
ending".


Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah 
selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan.
Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar kampung 
atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi bakar-bakaran 
rumah.
Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku, 
kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke 
fundamentalisme radikal.
Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang 
lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan tujuan 
yang berbeda.

Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral 
damage, apabila terjadi khaos.
Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, 
bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun 
kejalan.

Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu 
saja dan lihat perkembangan selanjutnya.


Wassalam, yhg.
-------------------



----- Original Message ----- 
From: BDG Kusumo
To: nasional-list at yahoogroups.com ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post 
PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; 
Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87
Cc: sastra-pembebasan at yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM
Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTTTripartit 
Nasional, 19 Jan '06

Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di 
jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif.

Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya tidak 
tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk Rekomendasi yg 
dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat umum sifatnya. Dan 
terasa memihak pada kelompok majikan dan juga pemerintah, sebagai wakil 
negara yang seharusnya netral dalam mengatur ranah yang pelik ini.

Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan 
pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya 
belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh 
dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar Prancis. 
Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa terutama yang 
pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU terkait dengan 
ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja
dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan 
(dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak 
melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. 
Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena pemilu 
sudah tidak jauh lagi.

Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok 
majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya buruh, 
dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di DPR oleh 
aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg telah 8 thn 
dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus netral.

Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" par 
exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan negara 
dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja sangat penting 
supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. Memisahkan industrial 
relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan kontra-produktif. Sangat 
mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja yang modern, adil dan 
mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh negara, lalu di 
masing-masing perusahan industrial relations itu dapat bersifat 100% urusan 
terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat merembet juga ketingkat 
nasional dengan segala dampaknya.

Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang 
saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR yang 
langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam arti 
membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. Masalah 
besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, sehingga 
jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance dihapus, 
lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan harus 
"turun kejalan" untuk mencari solusinya.

Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, sampai 
PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser juga.

Sekian dulu, dengan salam tabik,
Bismo DG