[Marinir] Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG Kusumo

[BDG Kusumo]

Bung YHG yb.,
terimakasih, kami sekeluarga okey, musim semi telah "berkuasa", tak kurang
sedang berkembang banyak bunga tulip, spt di negeri alma mater Anda.

Yang saya tidak bisa lupa ialah apa yg tempo doeloe sering di pinjam oleh
Presiden Soekarno dari kata-katanya  Madame Sun Ching Ling, satu dari dua
putrinya Sun Yat Sen, yang pernah menjabat semacam Wkl Presiden RRT,
bahwa "The Stomach Cannot Wait!", ketika beliau mengkomentari jalannya
Revolusi Tiongkok.

Ketika beban sosial ekonomis tidak tertahan lagi, massa akan dapat mengambil
alih "the show" dari the political elite, dan risk factors maupun colleteral
damage bisa dilupakan.

Terimakasih untuk info yg fresh dari Tanah Air,
Wass., Bismo DG


----- Original Message ----- 
From: "Yap Hong Gie" <ouwehoer at centrin.net.id>
To: "Posting X-PPI '77-'87" <X-PPI_Se-Eropa77-87 at yahoogroups.com>; "Posting 
Wahana-news" <wahana-news at yahoogroups.com>; "Posting Tionghoa-net" 
<tionghoa-net at yahoogroups.com>; "Posting Marinir TNI/AL" 
<marinir at polarhome.com>; "Posting IndoUsaMil" <IndoUsaMil at yahoogroups.com>; 
"Posting Hankam" <hankam at yahoogroups.com>; "Post PPIIndia" 
<ppiindia at yahoogroups.com>; "Post MediaCare" <mediacare at yahoogroups.com>; 
"HKSIS-Group" <HKSIS at yahoogroups.com>; <nasional-list at yahoogroups.com>
Cc: "BDG Kusumo" <bdgkusumo at volny.cz>; <sastra-pembebasan at yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, May 10, 2006 6:20 PM
Subject: Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG 
Kusumo


> Wah, kalau Dewa Eropa Timur sudah turun gunung berarti tidak main-main 
> lagi!
> Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera.
>
> Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di 
> negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja 
> sudah jauh beda.
> Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian 
> politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. 
> Gringo Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau 
> peoples power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir 
> "happy ending".
>
>
> Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah 
> selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan.
> Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar 
> kampung atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi 
> bakar-bakaran rumah.
> Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku, 
> kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke 
> fundamentalisme radikal.
> Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang 
> lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan 
> tujuan yang berbeda.
>
> Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral 
> damage, apabila terjadi khaos.
> Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, 
> bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun 
> kejalan.
>
> Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu 
> saja dan lihat perkembangan selanjutnya.
>
>
> Wassalam, yhg.
> -------------------
>
>
>
> ----- Original Message ----- 
> From: BDG Kusumo
> To: nasional-list at yahoogroups.com ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post 
> PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; 
> Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87
> Cc: sastra-pembebasan at yahoogroups.com
> Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM
> Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi 
> KTTTripartit Nasional, 19 Jan '06
>
> Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di 
> jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif.
>
> Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya 
> tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk 
> Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat 
> umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga 
> pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur 
> ranah yang pelik ini.
>
> Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan 
> pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya 
> belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh 
> dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar 
> Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa 
> terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU 
> terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja
> dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan 
> (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak 
> melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. 
> Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena 
> pemilu sudah tidak jauh lagi.
>
> Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok 
> majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya 
> buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di 
> DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg 
> telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus 
> netral.
>
> Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" 
> par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan 
> negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja 
> sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. 
> Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan 
> kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja 
> yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh 
> negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat 
> bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat 
> merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya.
>
> Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang 
> saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR 
> yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam 
> arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. 
> Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, 
> sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance 
> dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan 
> harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya.
>
> Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, 
> sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser 
> juga.
>
> Sekian dulu, dengan salam tabik,
> Bismo DG
>
>