[Marinir] [KCM] "DEMOCRAZY" (2)

[Yap Hong Gie]

Analisa dan opini politik mengenai 'democrazy'; berupa kesalah pahaman,
tafsiran dan penyalahgunaan tentang (proses) demokrasi, baik itu oleh
masyarakat umum, maupun oleh para elite politik (atau yang merasa dirinya
politisi), yang berujung pada politik 'dagang sapi' dan anarkhi.

Pertanyaannya, apakah nilai Demokrasi ala Barat itu cocok dan ideal untuk
situasi dan kondisi negara kita, khususnya dilihat dari sudut latar
belakang(taraf) pendidikan, sosial (tradisi-adat-budaya), kondisi (gap)
ekonomi dan sejarah politik kita?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/31/opini/3054476.htm

Opini
Selasa, 31 Oktober 2006
Demokrasi atau Anarki?
Kwik Kian Gie


Berakhirnya zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membawa berbagai
perubahan mendasar.

Proses demokratisasi yang menyusulnya berlangsung mendadak dan
habis-habisan, menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
paling mendasar, yaitu diamendemennya UUD 1945 empat kali.

Yang mendahuluinya tak kalah "dahsyat". Presiden BJ Habibie memberlakukan
demokratisasi menurut versinya sendiri, didukung anggota DPR yang sedang
mabuk dan kemaruk kebebasan. Untuk menggambarkannya, kita ibaratkan rakyat
Indonesia sepanjang Orde Baru bagai berpuluh juta per amat kuat yang
ditindas ribuan lempengan besi, masing-masing setebal 10 sentimeter.

Memberi kebebasan yang tertib dan teratur seharusnya dengan mengambil satu
lempengan sehingga seluruh per atau ruang kebebasan rakyat meningkat 10
sentimeter. Kita lihat apakah kebebasan ini dinikmati secara bertanggung
jawab. Jika semua berjalan dengan tertib, satu lempeng lagi diambil,
demikian seterusnya hingga ruang kebebasan yang dianggap memadai terwujud.

Tidak demikian yang dilakukan pemerintahan BJ Habibie dan parlemennya.
Seluruh lempeng besi itu diambil sekaligus. Jutaan per berlompatan tanpa
arah. Yang terjadi bukan demokrasi, tetapi anarki dan chaos. Itulah yang
dirasakan banyak orang.


Propaganda diri

Salah satu hal mendasar adalah pemilihan langsung. Dari presiden sampai
bupati dipilih langsung oleh rakyat. Maka, bupati dan wali kota sama-sama
memiliki legitimasi seperti Gubernur. Bahkan, mereka merasa lebih kuat
karena dipilih rakyatnya. Mereka pun cenderung tak mau mendengar dan tunduk
kepada atasan formal. Itulah yang membuat kebebasan kita bukan menjadi
demokrasi, tetapi anarki.

Kondisi itu ditambah otonomi keuangan sehingga penggunaan anggaran negara
tercecer kebijakannya tanpa disertai kemampuan perencanaan memadai.
Kontrolnya juga berantakan.

Kepada kita, pemilihan langsung oleh rakyat menyuguhkan tontonan yang belum
pernah disaksikan sebelumnya. Orang Indonesia yang hakikatnya rendah hati
merasa saru menyombongkan diri, harus berkampanye yang sifatnya
mempropagandakan diri, betapa hebat dirinya dibandingkan dengan para
pesaingnya.

Guna mempropagandakan serta mempertontonkan kehebatan, biayanya tidak kecil.
Seluruh harta dipakai. Itu pun masih kurang sehingga harus utang. Maka,
kalau menang, harus dibayar kembali. Bagaimana mendapat uang sebanyak
mungkin untuk membayar kembali jika tidak dengan cara menyalahgunakan
kekuasaan atau menggadaikan kekuasaan kepada penyandang dana?


Soekarno-Soeharto

Bagaimana dengan Bung Karno dan Pak Harto? Tidak demikian. Bung Karno dengan
teman- teman membebaskan bangsa dari penjajahan dan perbudakan tanpa sedikit
pun memikirkan diri sendiri. Dia berbuat tidak dengan kata-kata
mempropagandakan betapa hebat dirinya memimpin bangsa. Dia langsung
memimpin. Maka, Bung Karno sudah dikenal sebagai pemimpin hebat yang tidak
tertandingi sebelum menjadi presiden. Dia tidak tertandingi dalam
pengetahuan, visi, konsep-konsep pikiran, dan keberaniannya yang jelas-jelas
menyerahkan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa ini.

Begitu juga dengan pak Harto. Kita ingat, jatuhnya Bung Karno sebagai
presiden didahului G30S. Saat itu bangsa ini dilanda kerusuhan, keonaran,
kekacaubalauan, anarki, pembunuhan massal, dan chaos. Ketika itu, ada
sekelompok pemimpin yang memberikan seluruh jiwa raganya untuk membereskan
kekacauan ini. Banyak nama terkenal. Yang paling menonjol antara lain
Jenderal Nasution, Jenderal Soeharto, Sultan Hamengbuwono IX, dan Adam
Malik.

Seluruh dunia menganggap, yang akan memimpin bangsa Indonesia pasca-Soekarno
sebagai presiden kedua RI adalah Jenderal AH Nasution. Namun, ketika
Nasution tidak bersedia, Pak Harto didesak mau menjadi presiden. Jadilah Pak
Harto Presiden RI kedua tanpa pemilu.

Bahwa akhirnya dikukuhkan MPR adalah urusan lain, tetapi pak Harto tidak
pernah mempropagandakan, apalagi menjual diri, sebagai orang terhebat untuk
memimpin bangsanya. Pak Harto memulihkan keamanan dan ketertiban dengan
keyakinan Nasution sebagai presiden yang akan menggantikan Bung Karno. Saat
itu para pemimpin tidak rebutan, tetapi berlomba tidak mau jadi presiden.


Berbeda

Sejak tahun 2004, keadaan berbeda. Para calon presiden berlomba menjadi
presiden dengan cara-cara yang sebelumnya dinilai amat saru. Karena
prestasinya belum ada, strategi menjadi pencitraan. Jika ditanya mengapa
begitu ngotot ingin menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan
anggota DPR? Jawabnya ingin membaktikan jiwa raga, lahir batin bagi bangsa.
Betulkah semulia itu?

Masihkah cara bernegara dan berbangsa yang tiba-tiba seperti di AS, sebagai
ganti cara-cara yang dipikirkan dengan sangat matang atas dasar nilai dan
kebudayaan yang khas Indonesia, akan diteruskan?

Kwik Kian Gie Ekonom Senior