[Marinir] [Metrotvnews] Komisi I DPR Menyimpulkan Insiden Pasuruan Pelanggaran Hukum

[Yap Hong Gie]

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=40379

Polkam / Metro Hari Ini
Rabu, 13 Juni 2007 18:21 WIB

KOMISI I DPR MENYIMPULKAN INSIDEN PASURUAN PELANGGARAN HUKUM

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR menyimpulkan, insiden penembakan yang 
menewaskan empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, 
Jawa Timur adalah pelanggaran hukum. Makanya, harus diproses secara terbuka, 
adil dan tanpa intervensi.
Kesimpulan tersebut dibacakan dalam rapat kerja Komisi I dengan Panglima TNI 
Marsekal Djoko Suyanto di Jakarta, Rabu (13/6).

Karena itu, TNI juga diminta tidak menggunakan senjata berpeluru tajam 
selain untuk menjalani fungsi utama TNI.
Sebaliknya, kepada Komisi I DPR Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto 
mengatakan, dari hasil penyidikan Polisi Militer Angkatan Laut masih belum 
dapat disimpulkan apakah peluru yang menewaskan empat warga Pasuruan adalah 
peluru yang ditembakkan langsung atau peluru pantulan.

Perdebatan sengit terjadi antara Panglima TNI dan anggota Komisi I DPR tidak 
bisa dihindari.  Yuddy Chriusnandi dari Fraksi Partai Golkar 
mempermasalahkan prosedur yang digunakan anggota Marinir TNI Angkatan Laut. 
Anggota DPR lain, yakni Ali Mukhtar Ngabalin dari Fraksi Partai Bulan 
Bintang, meminta tersangka yang terlibat diseret ke muka pengadilan umum, 
bukan pengadilan militer.

Permintaan serupa disampakan oleh Mahfud Md dari Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa.

Selama rapat kerja berlangsung, berulangkali Panglima TNI dan pejabat TNI 
lain yang hadir mengungkapkan penyesalan mereka atas insiden berdarah yang 
terjadi di Pasuruan tersebut.
Bahkan, Panglima TNI juga menjanjikan proses peradilan militer yang 
transparan.(DOR)


===================


http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php

13/06/2007 15:11 WIB
DPR: Marinir Melanggar Hukum
M. Rizal Maslan - detikcom

 Jakarta - Komisi I DPR menilai penembakan warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, 
oleh anggota Marinir TNI AL merupakan pelanggaran hukum. DPR meminta 
personel TNI tidak membawa senjata di luar tugas utama.

"Penembakan oleh Marinir TNI AL baik langsung maupun pantulan, adalah 
pelanggaran hukum," ujar Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga saat membacakan 
kesimpulan rapat dengan Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto di Gedung 
DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2007).

Menurut Theo, patroli yang dilakukan anggota Marinir bertentangan dengan 
tugas utama menjaga keutuhan negara dan perbatasan. DPR meminta Panglima TNI 
menyusun prosedur operasi baru yang tidak menggunakan senjata di luar tugas 
utama.

"Panglima dan para kepala staf harus mengevaluasi standar operasi yang 
sejalan dengan paradigma yang baru," lanjut Theo.

DPR menilai konflik dengan warga ikut dipicu pengolahan lahan sengketa untuk 
menjadi perkebunan tebu yang disewa PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). 
DPR meminta praktek bisnis ini dihentikan karena melanggar UU No 34/2004 
tentang TNI.

"TNI harus menghentikan kontrak bisnis dengan semua perusahaan khususnya TNI 
AL dengan RNI," kata Theo.

DPR meminta panglima TNI dan KSAL menyelesaikan sengketa dan merelokasi 
warga. Pemda dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam mencari solusi 
konflik.

"Untuk membahas soal tanah dengan komprehensif, Komisi I akan membentuk 
panja tanah TNI," tandasnya. (fay/nrl)