[Marinir] KABAR GEMBIRA DARI Kapolda Jabar "Jangan Pernah Setori Saya"

[Yap Hong Gie]

---------- Forwarded message ----------
From: Budi Rianto Halim <budirh at gmail.com>
Date: Feb 15, 2008 12:39 PM
Subject: KABAR GEMBIRA DARI Kapolda Jabar " Jangan Pernah Setori Saya "
To: Rachmad Andika <rachmad.andika at kpk.go.id>, Hong-Gie Yap 
<ouwehoer at gmail.com>, Djoko Susetio <ge1655 at yahoo.com>, Destrian 
<destrian at trigunamegatama.com>, barata at airputih.or.id, Adrianus Tato 
<tato at taitradio.com>
Cc: mdc-news at googlegroups.com, fordcommunityindonesia at yahoogroups.com

Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji,
"Jangan Pernah setori Saya"

Pikiran Rakyat, Edisi 10 Februari 2008

RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., 
mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres 
hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi 
karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. Meski 
dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan "menyentak". 
Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali tentang kesiapan 
mereka menjalani perintah tersebut.

Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan 
(tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya). "Tidak 
perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah 
cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita 
ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani," tutur pria 
kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.

Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat 
AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi 
kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, 
dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih ada yang nakal, 
saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. Herawati itu.

Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di 
lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke 
pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak 
lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala 
PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah 
lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 
menggiring para koruptor ke jeruji besi.


Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy Suhaeri dengan 
pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar menguak 
korupsi.

Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau korupsi?

Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja sebagai 
seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang ¢kan 
betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh 
karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis.
Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di 
antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, enak 
sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, terpatri 
di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan kemakmuran yang 
dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur bisa berperan 
memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas saya yang paling 
berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan 
direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin.


Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang 
melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar?

Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau pungli, 
terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah korupsi. 
Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena sejak zaman 
Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat hukum yang korup. 
Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas korupsi kalau kitanya 
sendiri korupsi.

Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, baru 
membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur, 
dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. Kalau aparatnya 
korupsi, tamatlah republik ini.
Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya, 
yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di Polda. 
Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya.
Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda 
Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang 
bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, atau 
petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan tetapi, 
dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu.

Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, 
seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, 
mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. Oleh 
karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, atau 
kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin mereka.


Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan 
karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana?

Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.


Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai kapan?

Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita 
menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama kita 
jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam.
Kita tidak akan jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau 
polisi berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran.
Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang saya 
harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya pecat 
gara-gara korupsi, kenapa tidak.
Apa yang harus ditakutkan.  Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi 
bebas dari korupsi. Polisi itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya 
justru merasa lebih tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya 
banyak korupsi.

Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus korupsi 
bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda Jabar 
mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu kajian yang 
mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama?

Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih 
mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus pencurian 
jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya, 
seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan 
lainnya.
Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, uang 
anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana uangnya 
lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu paling 
melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. Itu saja. 
Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam 
memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. Harus diakui, 
itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi itu nikmat. Apalagi, 
saat memegang sebuah jabatan.

Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi kapolda. 
Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang. 
Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau saya, 
jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa sih duit 
banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja sekarang 
sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan ini-itu. Sudah 
lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. Bahkan, gajinya 
lebih besar dari saya.

Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat mengungkap kasus 
korupsi?

Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah bersih di 
dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan menjadi salah satu 
target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus korupsi biar Jabar 
bergetar.
Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut kasus-kasus 
korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti mau membantu 
asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga bisa diberi 
kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" bagaimana bisa 
dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka banyak kasus yang 
masuk.

Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi digenjot. 
Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib administrasi, 
salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara berbasis IT yang 
terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? Agar kita tahu setiap 
ada perkara yang masuk.
Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah perkara 
di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu isi 
perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada 
klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, dan 
polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor boleh di 
mana saja.

Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan mengirim 
surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik ini, ini, dan 
ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala.
Ini akan menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui 
semua ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak 
suka yang pabaliut-pabaliut.
Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu enak karena sesuatu yang tidak 
tertib administrasi itu paling enak untuk diselewengkan. Benar tidak?


Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar kemungkinan 
akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan anggaran yang minim. 
Menurut Anda?

Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau anggaran 
sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. Mencari klien 
yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. Siapa yang suruh? 
Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis untuk menyidik. Kita 
tidak perlu sok pahlawan.

Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu ada 
lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat serse setor 
ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani kapolda. Jangan 
pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi 
sistem setoran.

Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga karena 
mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau bukan dari 
setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha judi, dan 
penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp 5-6 juta.
Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin kaya. 
Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha.


Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di lingkungan 
kepolisian?

Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana yang 
boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas dilarang dan 
ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Titik.

Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan 
kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat 
dengan pujian palsu.
Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng, tetapi anak buah yang 
dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. 
Malu juga dong kita lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), 
sementara rakyat macet. Itu juga korupsi.

Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya korup 
dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya dengan 
pelacur. ***