[Marinir] Logistik Pasukan Pengamanan RI-PNG Perlu Diperhatikan

[Yap Hong Gie]

Dear Steve,

Artikel dibawah ini merupakan bukti nyata bahwa dengan "menggusur" satuan
TNI-AD ke wilayah sepanjang perbatasan NKRI, bukan serta-merta menurunkan
anggaran.

Selain supply logitik rutin-jangka panjang, juga (idealnya) setiap enam
bulan harus bisa dilakukan pertukaran pasukan, yang mana memakan biaya yang
tinggi.

Sehingga program kebijakan yang tidak didukung dengan anggaran yang memadai,
cuma menunjukan ketidak becusan supremasi sipil.


Wassalam, yhg.
----------------


http://kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.22.02100587&channel=2&mn=9&idx=9

Perbatasan
Logistik Pasukan Pengamanan RI-PNG Perlu Diperhatikan
AIC / Kompas Images
Agustadi Sasongko Purnomo
Jumat, 22 Februari 2008 | 02:10 WIB

Sentani, Kompas - Pengiriman logistik pasukan pengamanan perbatasan
Indonesia- Papua Niugini hingga kini masih sering terlambat. Hal itu akibat
keterbatasan helikopter, kondisi medan yang berat, serta cuaca yang sering
tak bersahabat. Meski demikian, masalah tersebut perlu dicarikan solusinya
segera mengingat berdampak kepada masyarakat sekitar.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen Agustadi Sasongko Purnomo,
Kamis (21/2) di Sentani, Jayapura, Papua, menyatakan, keterbatasan
helikopter itu antara lain karena TNI AD masih kesulitan menambah jumlah
pesawat jenis itu untuk memperlancar suplai logistik. "Kami kekurangan
helikopter banyak. Di Papua kami sudah meminjam helikopter TNI AU (Angkatan
Udara) satu unit (yang ditempatkan di Sentani). Ada satu lagi helikopter TNI
AD di Timika. Sekarang mau bagaimana lagi, barangnya memang tidak ada,"
ujarnya setengah menyerah.

Logistik untuk pasukan pengamanan di perbatasan itu, lanjut Agustadi, memang
harus terus diupayakan kelancarannya. "Entah dikirimkan dengan kuda atau
cara lainnya. Namun, persoalannya, cuaca (yang mudah berubah) juga cukup
berpengaruh (terhadap kelancaran pengiriman logistik)," kata Agustadi.

Dalam Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Jayapura, 16-20
Februari lalu, Bupati Pegunungan Bintang Wellington Wenda mengeluhkan
buruknya suplai logistik bagi para prajurit TNI dan anggota Polri yang
ditempatkan di kawasan perbatasan di Pegunungan Bintang. Keluhan itu
disampaikannya saat berdialog dengan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam)
XVII/Cenderawasih Mayjen Haryadi Soetanto.

"Kondisi mereka sangat mengenaskan. Kami, pemerintah daerah, sering harus
memberikan bantuan. Itu berbahaya jika para prajurit TNI AD dalam keadaan
sulit. Apabila ada masyarakat berbuat kesalahan sedikit saja, bisa langsung
dipukul. Itu bisa menjadi masalah besar," kata Wenda.

Panjang garis perbatasan RI-Papua Niugini (PNG) lebih dari 770 kilometer.
Jumlah pos pengamanan perbatasan 25 buah. Sebagian pos pengamanan perbatasan
RI-PNG, termasuk yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, terletak di
daerah yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter. (row)