[Nasional-m] Kembangkan Sistem Pendidikan Sesuai Kebutuhan Daerah

[Ambon]

Media Indonesia
Jumat, 2 Agustus 2002

Kembangkan Sistem Pendidikan Sesuai Kebutuhan Daerah


MALANG (Media): Sistem pendidikan nasional sekarang harus dimulai dengan
mendekatkan kepada nilai-nilai otonomi, demokrasi, agama, geografi, dan
keanekaragaman yang berkembang di masyarakat sekitarnya.

Capaian target dan kebutuhan peserta didik antara daerah satu dengan lainnya
bisa berbeda-beda.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Malik Fadjar
kepada wartawan di Malang, Rabu (31/7) lalu.

"Segala upaya telah kita lakukan. Mungkin tidak dalam jangka pendek hasilnya
kita rasakan. Manfaatnya baru dapat dirasakan 10-20 tahun nanti," ungkapnya.
Dikatakan, sebagai investasi, pendidikan dapat dikalkulasi ekonomis dan dari
situ butuh modal yang tidak sedikit.

Atas dasar itulah, pendidikan berbasis masyarakat (community based
education) mulai disosialisasikan. Prosesnya melalui pendidikan berbasis
sekolah (broad based education) karena 75 persen lulusan SLTA memilih terjun
ke bursa kerja sedangkan 16-17 persen di antaranya meneruskan ke perguruan
tinggi.

Karena itu, sekolah mesti memulai menguji kecakapan hidup dan pendidikan
lewat standar mutu sendiri. "Kalau sekolah punya standar itu, meneruskan
pendidikan tak jadi masalah di masa depan. Mereka boleh bekerja tapi
keinginan melanjutkan pendidikan tetap terbuka," tambah Mendiknas.

Ia kini juga menaruh harapan besar terhadap sekolah maupun pondok pesantren
yang memberikan bekal kecakapan hidup baik sekadar memberikan bahasa
Mandarin, Inggris, atau lainnya.

Menurut Mendiknas, proses otonomisasi hendaknya menjadi pencetus lahirnya
kreasi baru membangun pendidikan itu sendiri. Jadi, bakal terjadi sinergi
antara daerah dan sekolah dalam rangka merealisasi gagasan besar tersebut.

Yang terpenting sekarang ini, kata Mendiknas, bagaimana setiap daerah tidak
kekurangan guru lebih dulu. Kenyataannya banyak yang menganut sistem minus
growth. 10 guru pensiun, hanya mengangkat dua guru baru. Untuk mengurangi,
daerah diharapkan mengangkat guru tidak tetap dengan standar gaji minimal
Rp400 ribu per bulan.

Yang penting, dalam rangka membangun model pendidikan yang baik di masa
depan, dibutuhkan sikap kegotongroyongan. "Jangan seperti sekarang, partai
politik ikut memikirkan, padahal sekadar janji kampanye. Membangun
pendidikan bukan lewat politisasi seperti masa lalu, tetapi kerukunan
antarpihak yang berkompeten, termasuk seluruh masyarakat," tambahnya.