[Nasional-m] TIDAK ADA PRIBUMI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Bagian: 3/3

nasional-m@polarhome.com nasional-m@polarhome.com
Wed Feb 19 23:09:13 2003


Wed Feb 19 06:05:01 2003
http://www.munindo.brd.de/artikel/artikel_04/art04_tidak_ada_pribumi_nkri_3.html

TIDAK ADA PRIBUMI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian: 3/3  (habis)


Teks asli :
SOEMPAH PEMOEDA
Pertama :
-   KAMI POETRA DAN  POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG
SATOE, TANAH  AIR INDONESIA

Kedua :
-   KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE,
BANGSA INDONESIA

Ketiga :
-   KAMI POETRA & POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN,
BAHASA  INDONESIA

Djakarta, 28 Oktober 1928

Teks Soempah Pemoeda dibacakan pada waktu Kongres  Pemoeda yang diadakan di
Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 1928.

Panitia Kongres Pemoeda terdiri dari :

Ketua         :   Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua   :   R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris    :   Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara     :   Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I    :   Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II   :   R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III  :   Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV   :   Johanes Leimena (yong Ambon)
Pembantu V    :   Rochjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta       :   1.  Abdul Muthalib Sangadji

37.  Purnama Wulan
2.   Abdul Rachman
38.  Raden Soeharto
3.   Abu Hanifah
39.  Raden Soekamso
4.   Adnan Kapau Gani
40.  Ramelan
5.   Amir (Dienaren van Indie)
41.  Saerun (Keng Po)
6.   Anta Permana
42.  Sahardjo
7.   Anwari
43.  Sarbini
8.   Arnold  Manonutu
44.  Sarmidi Mangunsarkoro
9.   Assaat
45.  Sartono
10.  Bahder Djohan
46.  S.M. Kartosoewirjo
11.  Dali
47.  Setiawan
12.  Darsa
48.  Sigit (Indonesische Studieclub)
13.  Dien Pantouw
49.  Siti Sundari
14.  Djuanda
50.  Sjahpuddin Latif
15.  Dr.Pijper
51.  Sjahrial (Adviseur voor  inlandsch Zaken)
16.  Emma Puradiredja
52.  Soejono Djoenoed Poeponegoro
17.  Halim
53.  R.M. Djoko Marsaid
18.  Hamami
54.  Soekamto
19.  Jo Tumbuhan
55.  Soekmono
20.  Joesoepadi
56.  Soekowati (Volksraad)
21.  Jos Masdani
57.  Soemanang
22.  Kadir
58.  Soemarto
23.  Karto Menggolo
59.  Soenario (PAPI & INPO)
24.  Kasman Singodimedjo
60.  Soerjadi
25.  Koentjoro Poerbopranoto
61.  Soewadji Prawirohardjo
26.  Martakusuma
62.  Soewirjo
27.  Masmoen Rasid
63.  Soeworo
28.  Mohammad Ali Hanafiah
64.  Suhara
29.  Mohammad Nazif
65.  Sujono (Volksraad)
30.  Mohammad Roem
66.  Sulaeman
31.  Mohammad Tabrani
67.  Suwarni
32.  Mohammad Tamzil
68.  Tjahija
33.  Muhidin (Pasundan)
69.  Van der Plaas (Pemerintah Belanda)
34.  Mukarno
70.  Wilopo
35.  Muwardi
71.  Wage Rudolf Soepratman
36.  Nona Tumbel


Catatan :
Sebelum pembacaan teks Soempah Pemoeda diperdengarkan lagu"Indonesia Raya"
gubahan W.R. Soepratman dengan gesekan biolanya.

Catatan Penulis:
1.      Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat
di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah
Pemuda,  pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie
Kong Liong.
2.      Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau
Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang
yaitu :
a.      Kwee Thiam Hong
b.      Oey Kay Siang
c.      John Lauw Tjoan Hok
d.      Tjio Djien kwie



AMANAT PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

1.      Dalam amanat saja, Lahirnja Pantjasila, saja telah mengemukakan
fikiran-fikiran jang mendasari proses "NATION BUILDING", jaitu adanja
keinginan bersama untuk membangunkan djiwa Bangsa jang bersatu, persatuan
karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.

2.      Proses "NATION BUILDING" itu terus-menerus memerlukan aktivitas jang
dinamis, pemukuan mental dan djiwa jang ingin bersatu, persamaan watak atas
dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa setia kawan dan rasa loyal terhadap
Tanah Air Indonesia. Siapa jang tidak berdiri diatas landasan  "NATION
BUILDING" tadi, sesungguhnya dihinggapi oleh penjakit "retak dalam djiwa" ,
karena mungkin djiwanja dikuasai oleh loyalitas-kembar atau loyalitas-ganda.

3.      Saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan kesatuan
Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan sifat sifat menjendiri
(ekslusivisme), dengan djalan penjatuan, pembauran (asimilasi) dalam tubuh
Bangsa Indonesia.

4.      Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saja
tidak mau mengenal pembatasan "asli" dan "tidak asli", persukuan, serta
pementjilan-pementjilan jang serupa berupa apapun dalam kesatuan tubuh
Bangsa Indonesia.

Bogor, 15 Djuli 1963
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BANGSA INDONESIA



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang   : bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan
dialam hukum dan pemerintah, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan,
hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta
lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi
arahan bagi upaya pelaksanaannya;

Mengingat     : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 dan
Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945;

Kepada         :
1.   Para Menteri;
2.   Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3.   Para Pimpinan Kesekretarisan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4    Para Gubernur Kepala daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala
daerah Tingkat II;

Untuk            :
PERTAMA   : Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam
semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun
pelaksanaan  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA        : Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh
warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan,
kemasyarakatan dan pembagunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk,
sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dsar suku,
agama, ras maupun asal-usus dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

KETIGA       : Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan
perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah
ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan
perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan,
kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja
lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT   : Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap
pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat
yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas
dasar kewenangan  yang dimilikinya.

KELIMA      : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi
pelaksanaan instruksi ini dikalangan para Menteri dan pejabat-pejabat
lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 16 September 1998.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd,
BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE


Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum & & Perundangan-Undangan
Lambock V.Nahattands



Harian Kompas, Selasa 08 Februari 2000, Halaman 9.

Bodoh, Mempersoalkan Masalah Pri-Nonpri

Mereka yang masih mempermasalahkan istilah pribumi dan nonpribumi sebenarnya
hanya orang-orang bodoh. Penegasan itu dikemukakan Dr. Josef Glinka SVD,
antropolog senior Universitas Airlangga Surabaya, di Kampus Universitas
Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta, Senin(7/2) siang.

Berbicara pada seminar internasional dengan tajuk Man:Past, Present, and
Future, Glinka menegaskan, semua penduduk Indonesia sekarang ini secara
antropologis sebenarnya merupakan nonpribumi, dalam arti bukan asli dari
Indonesia.
"Jadi, soal rpibumi atau tidak, sekedar masalah perhitungan waktu, kapan
mereka atau leluhurnya dulu mulai berdatangan menghuni kepulauan Nusantara.
Saya pasti disebut  nonpribumi karena kebetulan kelahiran Polandia.  Tetapi,
mereka yang berani ngaku pribumi, leluhurnya toh bukan asli Indonesia.",

Seminar satu hari yang dihadiri peneliti dari berbagai negara ini
diselenggarakan untuk memperingati 70 tahun usia pakar antropologi ragawi
Prof dr. Teuku Jacob, sekaligus  acara purnatugasnya dari UGM. Ia antara
lain dinilai, lingkungan akademisnya, semangat dalam menggali jejak-jejak
manusia purba, disamping telah menghasilkan ratusan lebih karya ilmiah.


Tak ada yang murni

Menyinggung soal kemurnia penduduk Indonesia, Josef Glinka terus terang
menunjukkan, khusus untuk masyarakat Cina, mereka yang ratusan tahun dulu
meninggalkan tanah airnya, pada umumnya memang hanya pria.
Dengan demikian, mau tak mau mereka itu lantas kawin dengan para wanita
disini, jadilah keturunan anak-beranak ikut menghuni Indonesia. "Lha, mana
yang tetap nonpribumi, kalau begini? Hanya orang bodoh yang
mempersoalkannya.".

Pada bagian lain, Glinka menyebutkan, penghuni Pulau Larantuka di Nusa
Tenggara Timur (NTT), dulunya malahan berasal dari Semenanjung Malaka.
Mereka ini pengikut Portugal yang terpaksa lari; ketika Malaka jatuh ke
pihak Belanda. Pertama kali pindah ke Gowa (Sulsel) karena Sultan Gowa
sahabat Protugal. Kemudian  Belanda memaksa Kerajaan Gowa agar  tidak
melindunginya, terpaksa mereka pindah ke Larantuka.
"Jumlahnya sangat besar, sehingga mereka mampu mengubah  bahasa setempat,
wajahnya Melayu, dan tetap beragama Katholik".

Sementara itu, Prof Dr Macciej Henneberg dari Universitas Adeleide Australia
membantah anggapan, seolah-olah evolusi  selalu terbuka. "Melukiskan sekitar
pewarisan gen, Hennerberg menyebukan, mustahil evolusi umat manusia hanya
datang dari satu lokasi.



DAFTAR PUSTAKA
1.      "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pustaka, Edisi Kedua Cetakan Keempat 1995.

2.      "Sejarah kebudayaan Indonesia", Jakarta 1955.

3.      "Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia", DR. R. Soekmono, Kanisius
1973.

4.      "Pengantar Sejarah Indonesia Baru", Sejarah Pergerakan Nasional dari
Kolonialisme sampai
Nasionalisme. Sartono Kartodirdjo, P.T. Gramedia, Jakarta, Februari 1990.

5.      "Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia", Cindy Adams, Ketut
Masagung Corporation, Jakarta 2001.

6.      "Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda", Drs. R.Tjahjopurnomo,  Jakarta,
Juni 2002.

7.      "Desertasi tentang Kewarganegaraan R.I.", DR.B.P.Paulus,SH, Jakarta,
1980

8.      "Cakrawala Indonesia", H. Max Mulyadi Supangkat, Yayasan Sinar
Kebajikan,
Jakarta, 1423 H/2002 M.


Jangan tanya :  "Apa yang Negara dapat berikan kepada Anda?"
Tetapi tanya : "Apa yang dapat Anda berikan kepada Negara?"
(John F. Keneddy: Mantan Presiden Amerika Serikat).

--------------------------------------------------selesai------