[Nasional-m] Unjuk Rasa Minta Mega-Hamzah Mundur Ditunggangi Orba

[nasional-m@polarhome.com]

Sat Jan 11 02:57:01 2003 

Unjuk Rasa Minta Mega-Hamzah Mundur Ditunggangi Orba

Jumat, 10 Januari 2003, 21:44 WIB

Sekjen PDI-P: Unjuk Rasa Minta Mega-Hamzah Mundur Ditunggangi Orba

 Surabaya, Jumat

 Sekjen DPP PDI Perjuangan Sutjipto mengemukakan, aksi unjuk rasa menolak
kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarif telepon,dan listrik disinyalir
sudah ditunggangi kekuatan orde baru menyusul munculnya tuntutan untuk
meminta Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah
Haz mundur.

 Ia mengemukakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri rapat internal
Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat (10/1), menanggapi maraknya
aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat menolak keputusan pemerintah
menaikkan BBM, listrik dan telepon.

 "Tadi saya mendapat laporan dari Fraksi PDIP DPRD Jatim bahwa saat
berlangsung demo pengusaha di DPRD Jatim kemarin (9/1), ada pengunjuk rasa
yang meneriakkan yel-yel kekuatan rezim sebelumnya. Itu berarti kan ada
kekuatan orba yang sudah  masuk dalam aksi-aksi kali ini," katanya.


 Sutjipto mengatakan selama aksi unjuk rasa dilakukan murni untuk menolak
kenaikan BBM, listrik dan telepon, PDI-P tidak akan mempermasalahkan dan
menilai hal itu wajar. "Tapi kalau sudah ditunggangi pihak lain dan berusaha
menjatuhkan pemerintah, PDI-P tidak akan tinggal diam," ujarnya.

 Dijelaskan, pemerintah dibawah kepemimpinan Mega-Hamzah mewarisi
kebobrokan ekonomi rezim orba sehingga saat ini harus bekerja keras untuk
mengembalikan perekonomian negara dari keterpurukan.

 Keputusan menaikkan harga BBM, listrik dan telepon pada awal Januari lalu
juga tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi merupakan rangkaian dari
keputusan sebelumnya yang dilakukan secara bertahap dan telah mendapat
persetujuan dari DPR. "Jadi kalau sekarang DPR juga ikut mempermasalahkan
keputusan kenaikan BBM, listrik dan telepon, berarti ya tidak benar,"
tambahnya.

 DPP PDI-P, lanjut Sutjipto, juga telah mengintruksikan kepada seluruh
jajaran mulai DPD hingga DPC untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai latar belakang dan tujuan keluarnya keputusan pemerintah tersebut.

 Dukung kenaikan

 Di tengah maraknya aksi unjuk rasa menentang keputusan pemerintah
menaikkan harga bahan minyak (BBM), tarif listrik dan telepon, sekitar 200
massa PDI Perjuangan di Surabaya justru melakukan aksi demo mendukung
keputusan pemerintah
 itu.

 Massa PDI-P yang tergabung dalam "Kaukus Rakyat Pendukung Megawati" (KRPM)
itu memulai aksi demo dari Taman Bungkul di Jalan Darmo dan kemudian
melakukan "long march" menuju gedung DPRD Surabaya.

 Dalam aksi itu, massa dan simpatisan pendukung Megawati yang mengenakan
atribut PDI-P berwarna dan bendera partai, juga membawa poster dan spanduk
berisi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Megawati. Di sepanjang jalan
yang dilewati, beberapa massa melakukan orasi yang intinya meminta
masyarakat mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM, tarif listrik dan
telepon. "Keputusan menaikkan BBM, listrik dan telepon tidak semata-mata
untuk menyengsarakan rakyat, karena itu masyarakat harus mendukung keputusan
itu," kata salah seorang pengunjuk rasa.

 Salah seorang koordinator KRPM Rony Aritonang mengakui aksi yang mereka
lakukan untuk menandingi gelombang aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM,
listrik dan telepon. Aksi itu juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa
pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Megawati masih memiliki banyak
pendukung. "Kami ingin menunjukkan kalau Ibu Megawati masih banyak
pendukungnya," katanya.

 Wahyu Budiono, salah seorang pengurus DPC PDI-P Surabaya, dalam kesempatan
sama menilai demo yang dilakukan massa antikebijakan pemerintah sudah
melenceng karena mengarah pada tuntutan untuk menggulingkan pemerintahan
Megawati-Hamzah Haz.

 Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM, listrik dan telepon memiliki
tujuan untuk memperbaiki ekonomi negara yang saat ini terpuruk akibat
menumpuknya hutang-hutang sebagai warisan pemerintahan Soeharto. "Untuk
menutupi hutang-hutang yang cukup besar itu, pemerintahan Mega-Hamzah harus
berjuang keras. Keputusan menaikkan BBM, listrik dan telepon bukan keputusan
sepihak karena telah mendapat persetujuan dari DPR," ujarnya.(Ant/nik)