[Nasional-m] Egoisme Lahirkan Kepemimpinan Premanisme

Ambon nasional-m@polarhome.com
Mon Jan 27 23:48:02 2003


http://www.suarapembaruan.com/News/2003/01/27/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY

Egoisme Lahirkan Kepemimpinan Premanisme

JAKARTA - Egoisme pribadi atau kelompok telah berkembang menjadi virus ganas
yang menumbuhkan anarki dan melahirkan sosok kepemimpinan yang bercorak
premanisme dan pameran adu kekuatan. Kekuasaan tidak berakar lagi kepada
kepentingan rakyat, kekuasaan hanya untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan
disalahgunakan.

"Persoalan-persoalan bangsa yang strategis, serius dan luas sekalipun, tidak
lagi dipersepsikan sebagai kepentingan nasional. Karena semakin terbiasa
mementingkan kelompok, partai, daerah dan hal lain-lain yang sangat
parsial," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Edi Sudradjat
pada pidato politik pada peringatan ulang tahun ke-4 PKP, di Jakarta, Sabtu
(25/1) pagi.

Rangkap jabatan para penyelenggara negara di kepengurusan partai mempertajam
benturan kepentingan antara bersikap dan berbuat untuk partai dan bersikap
dan berbuat untuk bangsa dan negara.

Hal ini berakibat pada bentuk perilaku yang berwajah ganda. "Pagi tampil di
depan publik sebagai pejabat negara, sore hari tampil sebagai ketua partai.
Akibatnya kebersamaan yang selaras antarsesama komponen bangsa untuk
bersama-sama memikirkan dan memecahkan persoalan dan nasib masa depan bangsa
terbengkalai," kata Edi.

Hal ini menurutnya juga menjadi penyebab utama mengapa bangsa Indonesia
tidak kunjung keluar dari krisis multidimensi yang telah mengangkangi bangsa
ini kurang lebih lima tahun. Disharmoni itu diperparah oleh suasana euforia
reformasi dalam mengobarkan demokrasi, yang dalam banyak hal mengatasnamakan
demokrasi.

Amendemen UUD 1945, misalnya, bermuatan begitu banyak kepentingan.
Konstitusi yang menjadi dasar dan patokan dalam menuntut perjalanan bangsa,
digadaikan dalam tawar-menawar antarfraksi yang memprosesnya di lembaga
permusyawaratan. Rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik negara ini hanya
menjadi penonton, tidak diajak serta, kecuali sejumlah kecil pakar yang
dilibatkan secara pasif.

Besarnya keinginan untuk memenangkan kelompok sendiri dengan mengabaikan
prinsip-prinsip demokratisasi dan keadilan juga sangat terlihat pada
pembahasan RUU Pemilu yang hingga kini masih berlangsung di legislatif.

"Masih terdapat fraksi besar di DPR yang berkeinginan agar pemilu
dilaksanakan menggunakan sistim proporsional daftar tertutup," kata Edi.

Sistem proporsional tertutup telah berlangsung hampir 40 tahun, yang
nyatanya menghasilkan anggota-anggota DPR hasil pilihan para pemimpin partai
politik, bukan sebagai wakil wakil pilihan rakyat. Karena itu senantiasa
dirasakan lembaga legislatif menjadi lebih peduli kepada kepentingan
partainya, lebih berkiblat kepada para pemimpin partainya daripada kepada
bangsa secara keseluruhan.

Menurut mantan Kasad dan Pangab itu, rakyat belum pernah memilih langsung
siapa wakil pilihannya di DPR, yang dapat menjadi andalan dan tempat
menumpahkan kepercayaan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.

"Keinginan parpol yang memilih sistem proporsional daftar tertutup dengan
jelas arah kepentingannya untuk mempertahankan status quo yang saat ini
sangat tidak disukai rakyat," kata Edi Sudradjat. (M-11)

Last modified: 27/1/2003