[Nasional] Kata "Pribumi" Undang Perdebatan

[Ambon]

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tolak Penerapan Syariat Islam kedalam UUD45 untuk hari ini dan besok !
-----------------------------------------------------------------------
Kompas
Minggu, 11 Agustus 2002

Kata "Pribumi" Undang Perdebatan

Jakarta, Kompas - Kontroversi tentang masuknya kata "pribumi" dalam
Rancangan Ketetapan (Rantap) Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat
Pemulihan Ekonomi Nasional (RKMPEN) terus menghangat. Pembahasan tersebut
bukan hanya menimbulkan perdebatan antarfraksi, tetapi juga dalam tubuh
internal fraksi.
Pada Sidang Paripurna Ke-6 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang
Pemandangan Akhir Fraksi-fraksi terhadap Putusan ST MPR 2002, Sabtu (10/8),
Fraksi Reformasi adalah salah satu fraksi yang menyetujui pencantuman kata
"pribumi" dalam Rantap RKMPEN itu. Fraksi Reformasi meminta kepada Presiden
untuk memihak masyarakat pribumi yang selama ini diidentikkan dengan kaum
lemah. Namun, hingga Minggu dini hari pukul 00.30, sidang paripurna masih
belum memutuskan pengesahan rantap-rantap dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2002
ini.
"Sudah 57 tahun kita merdeka, merdeka politik, tetapi kita belum merdeka
ekonomi. Kita sudah dan berdaulat, marilah kita atur ekonomi bangsa ini
dengan kedaulatan penuh, dengan pemihakan kepada pribumi yang lemah, baik
lemah secara kultural maupun lemah struktural," demikian dibacakan anggota
Fraksi Reformasi Iwan Prayitno.
Namun, Pendapat Akhir Fraksi Reformasi itu juga langsung diinterupsi oleh
anggota Fraksi Reformasi sendiri, Alvin Lie Ling Piaou, yang kecewa dengan
isi pendapat akhir itu.
"Kalau kita bicara masalah keutuhan bangsa ini, kita harus mengakui bahwa
dalam hal perekonomian, yang ada hanyalah rakyat miskin dan rakyat
berkecukupan, rakyat menganggur dan rakyat bekerja. Apa pun agamanya, apa
pun sukunya, apa pun daerahnya. Untuk itu, kami mohon agar kata pribumi ini
bisa ditolak karena sudah terbukti efektif di masa lalu, dikotomi pri dan
nonpri sukses membawa bangsa kita masuk ke jurang kehancuran," tegas Alvin
Lie.
Istilah itu tepatnya tercantum dalam Bagian II, Poin 5, Subjudul Kebijakan
Dasar Pemulihan Ekonomi Nasional Rantap RKMPEN. Rumusannya adalah
Memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan
emansipasi masyarakat, termasuk kesetaraan jender dalam rangka mendorong dan
meningkatkan perekonomian rakyat kecil dan pribumi....
Ekspresi diskriminatif
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) dalam pendapat akhirnya,
sebagaimana dibacakan oleh Ketua F-KB Yusuf Muhammad, mengatakan, penggunaan
istilah "pribumi" dalam perundang-undangan merupakan ekspresi diskriminasi
yang tidak bersesuaian dengan semangat reformasi yang menghendaki tatanan
hukum yang adil.
F-KB berpendapat, persoalan krisis ekonomi yang berkepanjangan bukanlah hal
yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang dahulu disebut sebagai pribumi
dan nonpribumi, melainkan disebabkan oleh kebijakan pemerintah di masa lalu
yang tidak berpihak kepada mereka.
Hal senada disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang dibacakan Ketua F-PDIP Arifin Panigoro.
F-PDIP berpendapat, perekonomian rakyat perlu diberi perhatian tersendiri,
namun tanpa membedakan pribumi dan nonpribumi, asli tidak asli. Oleh karena
itu, F-PDIP meminta untuk mencabut kata pribumi dalam rekomendasi Tap
Pemulihan Ekonomi.
Sementara Fraksi Partai Golkar (F-PG) setuju dengan pencantuman kata
pribumi. Dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Ketua F-PG Fahmi Idris
dikatakan, sebagian terbesar masyarakat yang berada pada tataran usaha kecil
dan lemah adalah masyarakat pribumi. Pemberian dukungan kuat kepada pribumi
itu, lanjutnya, tidak berarti mengurangi hak-hak warga negara secara umum.
(sut)
Search :










-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Nasional Subscribers: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-A: http://redhat.polarhome.com/mailman/listinfo/nasional-a
Nasional-f:http://redhat.polarhome.com/mailman/listinfo/nasional-f
------------------Mailing List Nasional----------------------