[Nusantara] SP : Hak Masyarakat Dapat Informasi Peristiwa G-30-S secara Benar

[gigihnusantaraid]

Hak Masyarakat Dapat Informasi Peristiwa G-30-S secara Benar 

Kesalahan Orang Yang Terlibat G-30-S Jangan Sampai Ditanggung Anak 
dan Cucu 

JAKARTA - Seluruh dokumen dan literatur sejarah yang berkaitan 
dengan kebenaran sejarah nasional, baik positif maupun negatif pada 
hakikatnya harus diberi tahukan kepada masyarakat. Tugas 
pemerintahlah untuk mengumumkannya, untuk itu informasi sejarah 
mengenai peristiwa G-30-S perlu dibuka kepada masyarakat secara 
transparan dan jujur. 

Hal itu dikatakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Indonesia (FISIP UI), Prof Dr Harsono Suwardi MA kepada 
Pembaruan di Jakarta, Sabtu (28/9). 

Menurut Harsono, seseorang yang diperlakukan tidak adil di masa lalu 
harus diingat masa depan mereka terutama keluarganya karena mereka 
yang tidak bersalah akan ikut menanggung beban itu. 

"Bila memang ia tidak bersalah, beritahukanlah itu kepada 
masyarakat. Masyarakat itu termasuk salah satu pengadil, sehingga 
mereka juga menjatuhkan hukuman pada seseorang yang dianggap 
bersalah," kata Harsono. 

Harsono mengingatkan kesalahan seseorang jangan sampai ditanggung 
oleh anak dan cucunya. Selama ini begitulah yang terjadi. 

Harsono melihat bahwa rehabilitasi pemerintah terhadap eks tahanan 
politik G-30-S PKI berjalan lambat. Sudah empat tahun kita 
reformasi, tetapi sosialisasi tentang hal itu belum ada. 

Ia juga berharap ada tim khusus yang menyosialisasikannya karena 
kalau tidak hasilnya tidak maksimal. 

Hal yang sama juga dikatakan mantan Dekan FISIP UI Prof Dr Juwono 
Sudarsono pada Pembaruan, di Jakarta, Sabtu (28/9). Menurut Juwono, 
temuan-temuan baru harus segera diungkapkan ke masyarakat. 

"Saat bertemu dengan tim revisi sejarah dari Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Masyarakat Sejarah Indonesia, saya sudah 
mengatakan untuk mengumumkan temuan-temuan baru. Dibuat kerangka 
lebih berimbang tentang kejadian itu, sehingga yang ditulis tahun 70-
an bisa diimbangi dengan temuan baru itu," kata Juwono. 

Dikatakan, hal itu hendaknya sepenuhnya dibuat oleh para ahli 
sejarah dan tidak ada kejadian yang dihapus untuk kepentingan 
pemerintah yang sedang berkuasa. "Jangan sampai kejadian tahun 70-an 
berulang, semua masa Sukarno salah. Sekarang jangan semua masa 
Suharto disalahkan," katanya. 

Kini hasil revisi sudah ada di Direktur Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk dirumuskan dalam 
buku-buku pelajaran siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah 
umum. 

Menurut Juwono, sejarah itu penting diberikan untuk mendidik siswa 
tentang masalah-masalah kesadaran berbangsa. 

Karena itulah, sejarah harus berimbang, toleran, dan sebenci-
bencinya pada masa lampau, harus tetap berimbang. 

Juwono mengatakan semua itu bisa dilakukan, bila pengajaran sejarah 
disusun berdasarkan tingkatan pendidikan. Juwono juga menyatakan 
keyakinannya, bila pemerintah saat ini bisa mendudukkan sejarah 
secara berimbang. (AS/L-2) 



---------------------------------------------------------------------
-----------
Last modified: 30/9/2002
--- End forwarded message ---