[Nusantara] Perpajakan Paling Banyak Dikeluhkan Dunia Usaha

[Gigih Nusantara]

Perpajakan Paling Banyak Dikeluhkan Dunia Usaha
Kejahatan di Kawasan Industri Meresahkan 

JAKARTA - Perpajakan merupakan kasus terbesar yang
paling sering dikeluhkan dunia usaha. Hal ini terlihat
dari 61 kasus yang masuk ke Pusat Solusi Bisnis (PSB),
sebagian besar di antaranya adalah masalah perpajakan.
 Sekretaris PSB, Ridwan Kurnaen di Jakarta, Rabu
(5/2), mengatakan, PSB telah meneruskan persoalan
tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan untuk ditindaklanjuti. Dalam kaitan ini,
lanjutnya, PSB akan terus membantu mencarikan jalan
keluar terbaik guna mengurangi beban dunia usaha. 

Ia mencontohkan, masalah pajak penerangan jalan umum
(PPJU) yang banyak dikeluhkan para pengusaha di
Tangerang, Karawang, Purwakarta dan Bandung telah
difasilitasi oleh PSB dengan mempertemukan para
pengusaha dan pemda setempat. 

Usaha tersebut, lanjutnya, menghasilkan keputusan
yakni penundaan pungutan PPJU terhadap industri yang
memiliki pembangkit listrik untuk keperluan sendiri,
sampai ada kepastian dasar hukum yang baku mengenai
pengertian bukan PLN seperti yang tercantum dalam
pasal 58 ayat (1) dalam PP No 65/2001. 

Masalah lain yang juga banyak dikeluhkan para
pengusaha adalah tindak kejahatan di lingkungan
kawasan industri seperti penjarahan, penodongan dan
pemerasan. 

Hal ini sangat meresahkan para pengelola kawasan
industri karena bisa membuat investor asing enggan
masuk ke kawasan industri yang bersangkutan dan bahkan
enggan pula berinvestasi di Indonesia. 

''Untuk mengatasi masalah ini kami telah bekerja sama
dengan pihak kepolisian khususnya di kawasan industri
Bekasi,'' paparnya. 

Dikatakan, program yang melibatkan personil polisi
sebanyak 734 orang tersebut berhasil menekan tindak
kejahatan di enam kawasan industri yakni Jababeka I
dan II, Lippo, EJIF, Delta Silicon, MM 2001 dan
Hyunday. Kawasan tersebut saat ini ditempati 1.243
industri yang mempekerjakan 195.073 pekerja lokal dan
575 pekerja asing. 

Penyelundupan 

Selain itu, masalah penyelundupan juga merupakan salah
satu kasus yang banyak mendapat sorotan dari kalangan
pengusaha. 

Dalam kaitan ini PSB bekerja sama dengan aparat
kepolisian juga telah melakukan operasi khusus di
Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, yang selama ini
dikenal rawan penyelundupan. 

Mengenai masalah ketenagakerjaan, Ridwan menjelaskan,
pihaknya telah membantu penyelesaian secara damai
terhadap kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Thies
Contractor Indonesia (TCI/investor Australia), PT
Doson Indonesia (investor Korea Selatan) dan PT
Pacific Rimasri Garment. 

Diungkapkan, khusus untuk masalah upah minimum
provinsi, Menperindag selaku Ketua PSB telah mengimbau
kepada Gubernur DKI Jakarta agar mengupayakan
peningkatan UMP tidak lebih dari tingkat inflasi. 

Hal tersebut telah disetujui dan UMP DKI telah
ditetapkan tidak lebih dari inflasi yakni sebesar
tujuh persen sesuai permintaan Menperindag. (N-3)





=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Tulisan Anda juga ditunggu di http://www.mediakrasi.com (jadilah editor untuk koran online ini)
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com
YANG BARU : http://nusantara.b3.nu/ situs kliping berita dan posting pilihan demi tegaknya NKRI. Mampirlah !

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Shopping - Send Flowers for Valentine's Day
http://shopping.yahoo.com