[pdiperjuangan] Dewi F.Anwar: Masalah TKI ilegal

[Olga nebo Sylvie Gondokusumo]

Wawancara dengan DEWI FA ini mencerahkan bhw masalah TKI ilegal di
negeri jiran memang tidak sederhana. Bgmnkah nanti kiranya kalau A. Rais
yg gampang emosional itu sempat menjadi No. 1 di RI?
Wassalam,  Bismo DG


> "Sikap Pemerintah Soal TKI Membingungkan"
>
> Jakarta (Indonesiamu)--Sikap pemerintah dalam menangani pengusiran tenaga
> kerja (TKI) ilegal membingungkan. Tak jelas siapa juru bicaranya. Padahal,
> urai analis politik internasional, Dewi Fortuna Anwar, jika ketegangan
> dengan Malaysia meninggi bakal berdampak buruk karena keduanya memiliki
> hubungan ekonomi dan sosial yang luas. Jangan sampai konfrontasi era 60-an
> terjadi lagi.
>
> Sayangnya komunikasi politik pemerintahan Megawati Soekarnoputri amat
> kurang. Kita tak mendengar pernyataan pemerintah yang utuh menjelaskan
> kepada masyarakat mengenai duduk perkara yang sebenarnya soal terusirnya
TKI
> ilegal. Saya juga tak tahu siapa yang menjadi juru bicaranya, apakah
Menteri
> Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, atau Presiden
sendiri.
> Akibatnya kita juga tak tahu kata-kata siapa yang mewakili sikap
pemerintah.
>
> Lalu, apakah pemerintah cukup baik dalam menangani ketegangan politik
akibat
> TKI ilegal?
>
> Memang pemerintah terlihat cukup bisa berkepala dingin dan tak terlalu
> mengumbar emosi, tapi tampaknya rakyat mungkin tak puas. Mereka menilai
> pemerintah agak lamban. Sayangnya ada aparat yang bertindak di luar
> kapasitasnya dalam merespon aksi masyarakat seperti yang dilakukan
> kepolisian Medan.
>
> Bisakah sentimen di atas memicu konfrontasi politik seperti era 60-an?
>
> Mudah-mudahan tidak karena perekonomian keduanya sudah begitu terkait satu
> sama lain. Apalagi Indonesia dan Malaysia tak hanya memiliki hubungan
> bilateral tetapi juga sama-sama anggota utama organisasi negara se-Asia
> Tenggara (ASEAN). Malah termasuk pendirinya. Dalam ASEAN sudah ada
komitmen
> memelihara hubungan bertetangga yang baik dan menyelesaikan konflik secara
> damai.
>
> Mungkinkah sikap antipati terhadap Malaysia makin meluas?
>
> Ya. Namun itu amat kontra produktif karena pada dasarnya orang Indonesia
> membutuhkan pekerjaan di Negeri Jiran karena perekonomian negeri sendiri
> belum pulih dan tingginya angka pengangguran. Itu inti perseroalannya.
> Dengan demikian gerakan yang mengatasnamakan rasa cinta pada tanah air dan
> bangsa juga mungkin justru merugikan Indonesia.
>
> Bagaimana semestinya pemerintah bersikap?
>
> Pemerintah mesti menegaskan bahwa aparat tak bakal membiarkan warga asing
> mana pun diperlakukan dengan semena-mena bila mereka berjunjung secara
sah.
> Penangkapan belasan warga Malaysia di Medan bisa diartikan sebagai
perlakuan
> yang amat tak menyenangkan karena menunjukkan Indonesia tak welcome pada
> negeri tersebut.
>
> Usai penangkapan belasan warga Malaysia di Medan membuat Menteri Luar
Negeri
> Malyasia Syed Hamid Albar mengimbau agar warganya tak berkunjung ke
> Indonesia jika tak penting benar kerena hubungan negara dengan Indonesia
> tengah memanas akibat terusirnya ratusan ribu TKI ilegal.
>
> Bagaimana cara menangani masalah di atas dari sisi diplomatik?
>
> Pemerintah mesti mengintensifkan jalur diplomatiknya. Selain itu juga
harus
> membereskan jajaran di belakang, meperbaiki sikap aparat berikut penyalur
> TKI. Lalu terus mengupayakan pengiriman TKI ke Negeri Jiran yang
terseleksi
> dengan baik, memiliki keterampilan, dan berizin.
>
> Bagaimana dengan perilaku politisi kita?
>
> Pemimpin memang harus lebih hati-hati dalam memilih kata-kata. Jika
seorang
> pemimpin mengeluarkan kata-kata emosional itu akan berdampak luas kepada
> masyarakat, karena masyarakat menganggap kata-katanya sebagai kebijakan
> negara dan perlu diikuti.
>
> Wakil Presiden Hamzah Haz sampai menghimbau para pejabat negara jangan
> mengeluarkan pernyataan yang isinya memanaskan suasana. Indonesia,
imbuhnya,
> mesti menghormati hukum Malaysia. Namun menurut Ketua MPR, Amien Rais,
> justru menuding Malaysia melempar 'bola panas' dengan mencambuk TKI. Amien
> menilai kebijakan itu menghina bangsa Indonesia.
>
>
> (<indonesiamu.com>, Minggu, 8 September 2002)
>
>
>
>