[Karawang] [Fwd: [Nasional] Memeras Rakyat, Membela Konglomerat]

[karawang@polarhome.com]

-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] Memeras Rakyat, Membela Konglomerat
Datum: Sun, 12 Jan 2003 19:30:35 +0100
Von: akang <garuda9876@yahoo.com>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: nasional <national@mail2.factsoft.de>

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
Memeras Rakyat, Membela Konglomerat

Jakarta (Bali Post) -
Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati
Soekarnoputri tentang permasalahan yang terjadi di Tanah Air, ditanggapi
berbeda oleh pengamat dan praktisi. Ada yang mengerti, ada pula yang
ragu-ragu akan upaya nyata yang dilakukannya.
Hal itu tersirat dari pendapat pemerhati perkembangan politik Indria Samego,
Syamsudin Haris, Anas Urbaningrum dan Nyoman Widi, Minggu (12/1) kemarin.
Diakui Indria Samego, kebijakan menaikkan harga BBM, tarif listrik dan
telepon, memang cukup baik untuk menghapuskan beban subsidi, tetapi tidak
perlu dilakukan secara bersamaan. Harus ada rentang waktu yang cukup untuk
menghindari gejolak dari akibat kebijakan yang kini mendapat tentangan keras
itu. Namun, di sisi lain, Megawati malah berbuat sebaliknya kepada
konglomerat. Upaya mengembalikan harta negara dari mereka itu, tidak
terlihat sungguh-sungguh. Padahal, utangnya cukup untuk mensubsidi kenaikan
kebutuhan dasar tersebut. Bahkan, yang mengherankan, ada usaha untuk memberi
pengampunan hukum kepada mereka. ''Jelas ini tidak adil. Tetap saja rakyat
dibebankan untuk membayar utang konglomerat. Kebijakan itu secara otomatis
menyurutkan popularitas Mega dan partainya,'' tutur pengamat LIPI ini.
Hal yang sama juga disampaikannya mengenai tudingan Megawati terhadap
Mahkamah Agung (MA) yang dianggap membuat keputusan tidak benar untuk
perkara korupsi dengan membebaskan terdakwanya. Mestinya sebelum menilai,
Mega juga harus berani melakukan koreksi dalam pemerintahannya sendiri.
Kalau ingin serius memberantas KKN, sampai kini ia tidak mengambil keputusan
terhadap Jaksa Agung MA Rachman.

Pendapat senada juga diungkapkan Anas Urbaningrum. Menurutnya, dengan
mengalihkan perhatian dan menuding MA macam-macam, tidak akan membantu dan
menambah simpati rakyat terhadapnya. Bahkan sebaliknya, boleh jadi makin tak
populer. ''PDI-P tak bisa dilepaskan dari figur Megawati. Popularitas Mega
jatuh, partainya juga kena imbasnya,'' ujarnya. Mengenai adanya indikasi
perbaikan serta peningkatan perekonomian, diakui Anas Urbaningrum, memang
benar. Terutama dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah, suku bunga dan
lainnya. Tetapi, harus juga dilihat tingkat pendapatan dan daya beli
masyarakat setelah kenaikan BBM cs. Makanya, Mega diharapkan tidak
terburu-buru membuat asumsi.
Sementara itu, Syamsuddin Haris sangat mengerti dengan sikap kukuh Mega
untuk tetap menaikkan tarif listrik, meski banyak aksi demonstrasi di
berbagai wilayah terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut memang
serba salah. ''Itu memang pilihan sulit,'' ujarnya.

Secara umum, ia mendukung kebijakan yang diambil Mega, bahwa penghapusan
subsidi merupakan tuntutan untuk perbaikan negara ini ke depan. Namun, Mega
juga harus mengimbanginya dengan menunjukkan langkah nyata terhadap
komitmennya itu dengan kebijakan yang populis. ''Saat ini kan tidak, malah
Mega memberi pengampunan kepada konglomerat dengan R&D-nya, lalu
keberpihaknnya kepada Akbar Tandjung dalam proses penegakan hukum, kemudian
divestasi Indosat. Itu kan jelas ada perlidungan dari Mega,'' katanya.
Bahkan, ia menyesalkan pernyataan tersebut dilakukan pada hari ulang tahun
PDI-P yang dirayakan secara bermewah-mewah dengan biaya Rp 1,2 milyar. Hal
itu sangat bertentangan dengan komitmennya, juga partainya yang
mengedepankan perjuangan kepada wong cilik.

Implikasi yang timbul terhadap penegasan Mega itu, Syamsuddin mengatakan,
pernyataan dan kebijakan Mega yang tidak mau mendengar keluhan masyarakat
ini tentu akan berpengaruh terhadap masa depan kepemimpinannya di masa
datang, terutama dalam pencalonannya kembali menjadi presiden untuk pemilu
tahun 2004. ''Ada pengaruh negatif, tetapi sampai akhir tahun 2004 Mega akan
tetap bertahan, meski ada aksi-aksi demo,'' jelasnya.
Ketua Prajaniti Hindu Indonesia (PHI) Nyoman Widi mengingatkan, kalau Mega
juga melakukan perubahan yang dapat menenteramkan rakyat yang sesuai dengan
rakyat, maka kinerja Mega akan berpengaruh terhadap PDI-P. Karena itu, ia
mengingatkan, Mega harus melakukan semua ucapan dan tindakan untuk
kepentingan rakyat. Kalau itu dilakukan, dia sudah melakukan dharma.
(kmb3/kmb4) (Bali Post, Senin, 13/1/2003)


-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------