[Karawang] [Fwd: [Nasional] Megawati Soal Kenaikan Harga BBM Menyakitkan tetapi Obat]

[karawang@polarhome.com]

-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] Megawati Soal Kenaikan Harga BBM Menyakitkan tetapi Obat
Datum: Sun, 12 Jan 2003 19:26:37 +0100
Von: panca <panca@arcor.de>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: nasional <national@mail2.factsoft.de>

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
Megawati Soal Kenaikan Harga BBM
Menyakitkan tetapi Obat

Denpasar (Bali Post, Senin, 13 Januari 2003) -
Demo yang berupaya menggoyang pemerintahan Megawati menyusul kenaikan harga
BBM, TDL dan telepon ternyata tak menggoyahkan Mega. Ia menyatakan sadar dan
memilih membuat kebijakan tidak populis yang memberatkan masyarakat itu,
tetapi kebijakan tersebut bersifat konstruktif untuk jangka panjang. ''Saya
lebih memilih membuat kebijakan yang tidak populis tetapi kunstruktif untuk
jangka panjang, daripada membuat kebijakan populis tetapi menjerumuskan,''
tandas Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri di Mengwi, Minggu (12/1)
kemarin.

Mega mengatakan, kebijakan yang cukup menyakitkan masyarakat kali ini
merupakan obat. Menurutnya, tidak ada pilihan lain, tidak ada kebijakan lain
yang bisa diambilnya untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan akan
pihak luar. Hanya dengan kebijakan seperti inilah bisa membebaskan Indonesia
yang kaya raya dengan sumber daya alam ini dari ketergantungan terhadap
siapa pun.

Pada HUT ke-30 PDI-P yang dihadiri ratusan ribu orang, 33 duta besar negara
sahabat serta 13 menteri Kabinet Gotong Royong itu, Mega mengajak pejabat
dan masyarakat untuk bercermin ke masa lalu. Ia tak ingin mengulangi
kesalahan masa lalu. Membuat kebijakan yang meninabobokan seperti
kebijakan-kebijakan yang diambil selama 30 tahun lebih masa pemerintahan
orde baru. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah selama kurun tiga
dasawarsa itu membuat Indonesia terpuruk seperti saat ini. Kebijakan yang
melahirkan ketergantungan dari negara lain. Padahal, Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar.

Mega mempertanyakan kesiapan para kadernya untuk mendukung kebijakan
tersebut. Ia mengharapkan pengertian dan kerja keras dari seluruh komponen
bangsa untuk bisa membebaskan rakyat negeri ini dari ketergantungan pada
pihak asing.

Di bagian lain, Ketua Umum PDI-P itu juga menyoroti masih lemahnya penegakan
hukum di negeri ini. Ia menyebut ada tiga pilar dalam pemerintahan di negeri
ini -- eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif, kata Mega, telah
mereformasi diri, melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
Hasilnya, sudah makin baik. Pun eksekutif, telah melakukan upaya-upaya untuk
lebih bersih dan bijak dalam menjalankan fungsinya. Sementara yudikatif,
sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, Mega menilai masih belum
menampakkan reformasi.

Mega mendesak agar Mahkamah Agung (MA) juga ikut direformasi. Masalahnya,
banyak kasus yang ditangani kepolisian dengan pengumpulan barang bukti,
ternyata setelah masuk MA, kasusnya malah divonis bebas. ''Untuk menuju
penegakan hukum di Indonesia, MA juga harus ikut proses reformasi,''
tegasnya.

Bermuatan Politis

Terhadap aksi turun ke jalan yang berkembang di berbagai kota, Sekjen PDI
Perjuangan Ir. Sutjipto menilai sarat muatan politis. Ia langsung tunjuk
hidung bahwa aksi massa di Jawa Timur telah ditunggangi kepentingan politik
Golkar. ''Ada peserta demo di Jatim memekikkan perjuangan hidup Golkar,''
katanya di sela-sela HUT PDI Perjuangan yang dipadati ''massa merah'' di
Lapangan Mengwi itu.

Sutjipto juga menyebut adanya upaya membangkitkan rezim lama yang
ditunjukkan sejumlah tokoh untuk menemui Tommy Soeharto di Nusakambangan
beberapa waktu lalu. Mantan Ketua DPD PDI-P Surabaya ini berharap
kewaspadaan aparat tetap ditingkatkan dalam mengamankan aksi demo agar tak
berkembang anarkis, terutama menginjak-injak lambang negara. ''Jika arahnya
pendongkelan Mega, tentu kami (PDI-P-red) tak akan tinggal diam,'' ujarnya.
Namun, pihaknya akan tetap berupaya menenangkan massa PDI-P agar tak
melakukan pembalasan terhadap aksi tersebut. Menurutnya, kalaupun harga BBM,
TDL dan telepon diturunkan, ia yakin beban masyarakat di saat kondisi krisis
ini tetap saja. Sementara kalau tak dinaikkan, kemampuan pemerintah makin
menurun, karena sebagian besar anggaran tersedot untuk membayar utang luar
negeri. Kenaikan harga BBM, TDL dan telepon akan mengurangi beban anggaran
negara untuk membayar subsidi. ''Kami sadar itu membebani rakyat,'' katanya.
Justru karena itu, ia berharap pemerintah memperketat pengawasan, karena
pelaksana pemerintahan saat ini masih rezim lengkap dengan karakter yang
dibawa ketika masa orde baru. Ia menunjuk kebocoran di Pertamina yang sudah
harus ditangani secara serius. ''Ada kesan di Jakarta bukan bocor lagi,
tetapi gerojokan -- mengucur deras.'' Sutjipto mengakui, kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM, TDL dan tarif telepon memang berat. Namun,
ini harus tetap dilakukan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan
pemerintah terhadap utang sebagaimana arahan Propenas. Di samping itu, ada
kewajiban lain melepaskan diri dari beban utang IMF. ''Kalau tak dilakukan
sekarang, kapan lagi. Sebab, pemerintah akan mengurangi ketergantungan utang
pada IMF,'' ujarnya.

Kata Sutjipto, pemerintah ingin mengalihkan subsidi BBM yang selama ini
jatuh pada golongan menengah ke atas untuk kesejahteraan rakyat miskin,
nelayan dan memprioritaskan pendidikan, terutama bebas SPP serta kesehatan.
''Awalnya memang pahit, tetapi jika kemampuan pemerintah makin besar di
bidang keuangan tentu diupayakan pembebasan SPP secara bertahap dan subsidi
pengobatan rakyat miskin.''

Menanggapi desakan agar keputusan kenaikan harga BBM, TDL dan telepon
dibatalkan atau minimal dikaji, ia menyatakan, PDI-P tidak akan melakukan
tekanan seperti itu. ''Kami yakin demo ramai-ramai ke jalan ini karena
sosialisasinya yang kurang,'' ujarnya sembari berharap penjelasan pemerintah
kepada DPR dalam waktu dekat akan menjadi bagian dari sosialisasi itu.
(029/011/044)

Dua pilar dalam pemerintahan di negeri ini -- eksekutif, legislatif -- telah
mereformasi diri, melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
Hasilnya, sudah makin baik. Sementara satu pilar lagi -- yudikatif --
sebagai benteng terakhir para pencari keadilan masih belum menampakkan
reformasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) harus direformasi.
Masalahnya, banyak kasus yang ditangani kepolisian dengan pengumpulan barang
bukti, ternyata setelah masuk MA, kasusnya malah divonis bebas.
Saya lebih memilih membuat kebijakan yang tidak populis tetapi kunstruktif
untuk jangka panjang, daripada membuat kebijakan populis tetapi
menjerumuskan. Kenaikan harga BBM, TDL dan tarif telepon itu, kebijakan yang
cukup menyakitkan masyarakat. Namun tidak ada pilihan lain, tidak ada
kebijakan lain yang bisa diambilnya untuk membebaskan Indonesia dari
ketergantungan akan pihak luar. Hanya dengan kebijakan seperti inilah bisa
membebaskan Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam ini dari
ketergantungan terhadap siapa pun.

-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------