[Marinir] Operasi Kemanusiaan Sudah Harus Diprioritaskan di Aceh

[Hong Gie]

Sabtu, 02 Agustus 2003, 11:47 WIB

Operasi Kemanusiaan Sudah Harus Diprioritaskan di Aceh

Jakarta, KCM
Operasi kemanusiaan sudah saatnya lebih ditonjolkan dalam pelaksanaan
Operasi Terpadu di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
Operasi kemanusian yang bersifat persuasif dan kultural diyakini lebih
efektif dalam menaikkan tingkat percayaan dan kecintaan masyarakat Aceh
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penegasan itu merupakan bagian dari pemandangan umum Fraksi Partai Golkar
yang dibacakan KH Hamidan pada Sidang Tahunan (ST) Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2003, di Jakarta, Sabtu (2/8).
Agenda ST MPR 2003, Sabtu ini, adalah mendengarkan pemandangan umum
fraksi-fraksi yang  disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dan
pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Setiap fraksi memperoleh kesempatan
30 menit untuk menyampaikan pemandangan umum.
"Fraksi Partai Golkar mendukung diterapkanya Operasi Terpadu yaitu operasi
keamanan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan roda pemerintahan dan
operasi kemanusiaan di Aceh. Oleh karena operasi telah berlangsung sampai
pada bulan ke tiga, maka operasi kemanusiaan dapat lebih dikedepankan.
Operasi kemanusiaan yang persuasif, kultural dengan melibatkan para ulama
akan dapat mengubah tingkat kepercayaan dan kecintaan masyarakat Aceh
terhadap Negara Kesatuan Republik Indoneisa," demikian pemandangan fraksi
ini.
Pemerintah menargetkan Operasi Terpadu di Aceh berlangsung enam bulan.
Setelah itu baru dievaluasi apakah masih dilanjutkan atau tidak.
Pada bagian lain pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyinggung
pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Fraksi ini menilai, pembelian pesawat
Sukhoi telah memperlihatkan inkonsistensi dan kelemahan menajemen yang
dilakukan pemerintah.

Fraksi Golkar setuju, tujuan pembelian empat pesawat itu baik namun prosedur
yang ditempuh telah melanggar sejumlah peraturan perundangan. Pembelian
pesawat Sukhoi itu tidak dianggarkan dalam APBN 2003 dan tidak melibatkan
Departemen Pertahan dan Keamanan.
Fraksi Golkar mengemukakan, pihaknya memiliki informasi bahwa Departemen
Keuangan, Dirjen Anggaran dan Bappenas keberatan dengan pembelian empat
pesawat itu karena anggarannya tidak tercantum dalam APBN 2003. Namun
keberatan sejumlah lembaga itu tidak diperhatikan. (egi)