[Marinir] Berita : TNI AL Tingkatkan Jumlah Personel Antiteror di Selat Malaka

[Yap Hong Gie]

Senin, 06 Oktober 2003
Berita: TNI AL Tingkatkan Jumlah Personel Antiteror di Selat Malaka

TNI AL kini terus meningkatkan personel antiteror dari Komando Pasukan Katak
(Kopaska) untuk melakukan pengawasan dan penangkalan tindak terorisme di
beberapa wilayah, antara lain Selat Malaka dan perbatasan Indonesia dengan
Filipina serta Timor Lorosae.

"Kita tingkatkan patroli dan tingkatkan jumlah pasukan antiteror (sea
raider) dari Kopaska yang dulunya hanya satu sampai dua tim sekarang menjadi
empat tim," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Bernard Kent
Sondakh kepada wartawan seusai membuka Apel Komandan Pangkalan TNI AL di
Kodikal Surabaya, Senin (6/10).

Menurut KSAL, khususnya untuk wilayah Sangir Talaud, Maluku Utara yang
berbatasan dengan Filipina juga menjadi perhatian, karena di tempat tersebut
sering menjadi tempat penyelundupan senjata, khususnya saat terjadi konflik
di Maluku. "Selain itu juga banyak pelarian dari orang-orang yang ditangkap
di Filipina diduga melalui wilayah itu. Bahkan dulu Manado pernah diguncang
bom juga kan? Pulau Bunaken juga pernah diancam akan diledakkan dengan bom,"
kata mantan Komandan Kodikal itu.

Menurut dia, dari hasil pengkajian yang dilakukan TNI AL, tindakan terorisme
di daratan itu selalu menyerang simbol-simbol ekonomi. Karena itu maka tidak
menutup kemungkinan para teroris itu juga akan menyerang simbol-simbol
ekonomi di laut. "Contohnya, perdagangan lewat laut di Asia Pasifik ini 90
persen melalui Selat Malaka. Kapal-kapal niaga itu kan merupakan simbol
ekonomi juga sehingga rawan menjadi sasaran terorisme. Coba kalau kapal
dibom bagaimana," katanya.

Mengenai kemungkinan ancaman teror di laut itu, katanya, dirinya sudah
pernah menyampaikan dalam pertemuan para kepala staf angkatan laut se-Asia
Pasifik di Tokyo tahun 2002 lalu. Meski mengakui bahwa belum ada hasil
kajian intelijen yang menyebutkan bahwa perairan Indonesia akan menjadi
serangan terorisme, namun TNI AL tidak boleh lengah, karena terorisme itu
memang harus diantisipasi sebelum terjadi dan merugikan banyak orang.

"Karena itu saya tekankan kepada personel TNI AL untuk melakukan koordinasi
intelijen, baik dengan pihak luar maupun dengan TNI AL sendiri. Jangan
sampai merasa paling hebat sendiri sehingga temuan intelijennya tidak
disampaikan kepada unsur lain," katanya.

Masih dalam kaitan terorisme, ia menjelaskan, pada April 2003 lalu
seharusnya Indonesia dan Malaysia menjadi tuan rumah latihan peperangan
ranjau, namun karena mewabahnya virus SARS (sindrom pernafasan akut), maka
ditunda tahun 2004. "Ranjau itu kan juga merupakan salah satu senjata yang
bisa digunakan oleh terorisme. Latihan itu rencananya akan diikuti oleh 16
negara se Asia Pasifik," katanya.

Apel Komandan Pangkalan TNI AL yang dilaksanakan 6-7 Oktober itu diikuti
sekitar 210 perwira TNI AL yang memegang beberapa jabatan, seperti Komandan
Lanal, Lantamal, Batalyon Marinir, Panglima Komando Utama TNI AL, pusat
pendidikan dan pejabat strategis lainnya.

Para perwira itu menerima ceramah tentang "Strategi dan Pola Operasi
Pengamanan Pemilu 2004" oleh Deputi Operasi Kapolri Irjen Pol I Dewa Astika,
"Pembentukan Rezim Anti Money Laundering di Indonesia" oleh Dirut Bank
Mandiri Nimrod Sitorus. Selain itu, materi tentang "Gerakan Terorisme di
Indonesia" oleh Deputi Menko Polkam Irjen (Pol) Ansya'ad Mbai serta "Hukum
Laut dan Impelementasinya dalam Penerapan Otonomi Daerah" oleh staf ahli
Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Dr Etty Agus.


Sumber : Kompas.co.id