[Marinir] NAD : TNI Tambah Tiga Batalyon di Aceh

[Yap Hong Gie]

Selasa, 23 September 2003
NAD: TNI Tambah Tiga Batalyon di Aceh

Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf AY Nasution mengatakan, operasi
militer tidak akan berhenti sebelum Aceh betul-betul aman. Bahkan, untuk
lebih menjamin kondisi aman bagi masyarakat, TNI akan menambah tiga
batalyon, masing-masing di Aceh Tengah, Bireuen, dan Meulaboh.

"Kalaupun Darurat Militer dicabut, namun operasi militer tetap dilaksanakan.
Tugas TNI hanya dua, menghancurkan GAM dan mengamankan masyarakat Aceh dari
gangguan," kata Danrem 011/LW di Makodim Aceh Utara, Sabtu (20/9) pada acara
penyegaran dan pengarahan kepada 500 anggota GAM yang menyerah dan dikenakan
wajib lapor (Walap).

Untuk tetap terjaminnya kondisi aman bagi masyarakat Aceh, kata Danrem,
jumlah pasukan organik nanti akan ditambah dengan dibangunnya tiga Markas
Batalyon yakni Batalyon 114, 115, dan 116 masing-masing di Aceh Tengah
(Takengon), Bireuen dan Korem Teuku Umar (Meulaboh).

Jumlah personil di masing-masing batalyon itu nantinya sekitar 1.000 orang,
atau lebih besar dari sebelumnya yang hanya 700 orang. Ditambahnya markas
Batalyon, jelas AY Nasution, dengan sendirinya, jumlah Kodim dan Markas
Koramil akan terjadi penambahan. Namun, tentang penambahan Markas Koramil
tergantung dari persiapan pemerintah daerah, karena dari TNI hanya
memberikan personil, sedangkan tempat beserta perkantoran disiapkan oleh
Pemda setempat, kata AY Nasution.

Menurut AY Nasution, kemerdekaan RI merupakan rahmat Allah setelah para
pejuang bermandikan darah mengusir penjajah, termasuk bangsa Aceh banyak
yang syahid dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Karena susah dalam merebut
kemerdekaan, tambah AY Nasution, bagi orang Aceh zaman doeloe, meletakkan
bendera merah putih di ujung tiang tengah rumahnya. "Bukan bendera GAM
ditaruh di tiang rumah orang Aceh, tapi bendera merah putih, makanya jangan
bermimpi untuk kemerdekaan selama TNI masih berada di Aceh," tegas AY
Nasution, didengar ratusan mantan anggota GAM, Camat dan para Koramil dari
Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, dan Pemko Lhokseumawe.

Lebih lanjut AY Nasution mengatakan, apa saja diminta orang Aceh kepada
pemerintah pusat telah dikabulkan, seperti menuntut Syariat Islam, dan
mengembalikan Kodam Iskandar Muda. Paling istimewa lagi adalah status Aceh
menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan otonomi khusus. Malah yang
dinamakan Nanggroe merupakan satu negara. "Mau nuntut apalagi. Asal jangan
tuntut kemerdekaan Aceh, kalau itu dituntut jangan bermimpi. Menuntut
merdeka sama halnya dengan menuntut mati, banyak GAM mati karena menuntut
merdeka," kata Danrem.

Kata dia, pemerintah sangat sabar dalam memikirkan penyelesaian Aceh,
sehingga terjadilah beberapa kali dialog dengan kelompok GAM. Namun, karena
kebaikan diberikan dibalas dengan keburukan akhirnya memutuskan Aceh sebagai
daerah Darurat Militer, setelah dua tahun berlarut-larut. Sekarang tidak ada
lagi istilah dialog dengan pemberontak GAM. TNI tidak takut dengan melanggar
HAM, karena HAM itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dihormati.

Bupati Aceh Utara, Ir H Tarmizi A Karim, kepada para pemuda yang berstatus
walap mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya dengan berbagai cara
untuk penyelesaian Aceh. Tapi apa hendak dikata, karena sudah suratan takdir
bagi masyarakat Aceh, namun tidak masalah, karena dengan digelarnya Darurat
Militer keamanan Aceh jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Menurut Bupati Tarmizi, sebelum Darurat Militer, perkantoran pemerintah
tidak berani dibuka di kecamatan, pejabat tidak berani memakai pakaian
dinas, rumah sekolah dibakar, guru ditembak. Namun, selama empat bulan
terakhir ini, berbagai daerah telah hidup kembali ekonomi masyarakat, suara
bom dan kontak senjata tak terdengar lagi, kalaupun ada hanya di daerah
pegunungan.

Karena itu, Bupati Aceh Utara meminta walap dan semua pihak lainnya supaya
dapat seiring sejalan untuk meningkatkan pembangunan daerah, silang pendapat
boleh saja, tapi harus diselesaikan dengan cara baik, jangan secara brutal.
Karena dalam agama Islam selalu dianjurkan kita bermusyawarah dalam
menyelesaikan segala masalah, kata Tarmizi.

Menurut informasi yang diterima Serambi dari pihak Kodim Aceh Utara, jumlah
pemuda dan wanita di Aceh Utara, Bireuen dan Pemko Lhokseumawe yang
dikenakan wajib lapor 500 lebih, tapi yang hadir dalam upacara yang
berlangsung di Makodim hanya 494 orang, sedangkan lainnya berhalangan karena
berbagai kendala.

Mereka sebelumnya telah pernah ditahan sekitar dua sampai tiga minggu di
berbagai pos aparat keamanan, kemudian dibina. Di antara mereka ada beberapa
orang yang membawa turun senjata, walaupun tidak dibawa tapi diambil oleh
aparat keamanan setelah ditunjuk sendiri tempat penyembunyiannya.(Serambi
Indonesia)

Sumber: kompas.com