[Marinir] [RepublikaOnline] Bisa Persulit Yudhoyono

[YapHongGie]

http://www.republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=175258&kat_id=3

Koran  » Berita Utama
Senin, 11 Oktober 2004
Bisa Persulit Yudhoyono
Laporan : dam/ant

Anggota Tim Relawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla, M Jumhur
Hidayat, mengatakan penggantian Panglima TNI Jenderal Endriartono hanya akan
mempersulit posisi Yudhoyono sebagai presiden terpilih. Jumhur menilai
kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri itu sangat mengganggu Yudhoyono.
Dia beralasan sebetulnya Yudhoyono mungkin sudah punya calon Panglima TNI.
''Nama-nama orang di level kedua, baik di TNI maupun di Polri, pasti sudah
punya. Namanya presiden terpilih, sudah punya bayangan,'' tandas Jumhur pada
acara tasyakuran dan doa bersama dengan 90 anak yatim Panti Asuhan Putra
Nusa di Jakarta Sabtu (9/10) malam.

Dengan diangkatnya Ryamizard Ryacudu, kata Jumhur, sebetulnya sebuah fait
accomply bagi Yudhoyono. Sangat tidak mungkin, katanya, Yudhoyono segera
mengganti Ryamizard meski dia tidak suka. Jumhur sendiri menilai wajar jika
akhirnya Jenderal Endriartono Sutarto turun dari jabatannya sebagai panglima
TNI. Dia berharap agar etika-etika birokrasi dan etika kenegaraan harus
dipatuhi oleh siapa pun termasuk oleh presiden.
Pengamat politik Andi Mallarangeng menyatakan ada batasan-batasan wewenang
presiden di masa transisi ini. Salah satunya, kata Andi, selama masa
transisi
semestinya tidak boleh ada penggantian jabatan strategis di pemerintahan.

Dalam tradisi politik negara modern, jelasnya, ada lima hal yang tidak boleh
dilakukan. Kelima hal tersebut adalah perubahan kebijakan strategis negara,
penjualan aset negara, pergantian jabatan strategis, penghilangan dokumen
negara, dan penggunaan keuangan negara secara berlebihan.
Menurut dia, pada saat masa transisi yang diperlukan adalah komunikasi
antara pemerintahan baru dan pemerintahan lama. Andi memberi contoh di
negara-negara maju bisa saja terjadi kebijakan strategis di penghujung
jabatan berakhir, seperti pada saat negara diserang oleh negara asing. Pada
saat seperti itu, katanya, presiden bisa tetap menjadi panglima tertinggi
untuk menyatakan perang.
''Tetapi, sebelum melakukan itu, presiden harus berkonsultasi dengan
presiden terpilih,'' tegasnya. Andi menyarankan agar persoalan penting yang
ada selama masa transisi bisa dikomunikasikan dengan presiden terpilih.
Jika tidak, maka itu hanya mengganggu presiden terpilih.

Analis politik-militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis
Indonesia (Lesperssi), Rizal Darmaputra, mengatakan pengunduran diri
Endriartono sarat dengan muatan politis ketimbang alasan-alasan yang
disebut-sebut sebagai soal prinsip. Fenomena terakhir di TNI kali ini, kata
Rizal, benar-benar di luar kelaziman. Dia melihat kemungkinan ada hidden
agenda (agenda tersembunyi) yang tafsiran politiknya bisa beragam.
Rizal mensinyalir agenda tersembunyi yang sangat mungkin itu untuk melakukan
fait accomply kepada presiden terpilih. Sebagai presiden terpilih, bisa jadi
Yudhoyono sebenarnya sudah punya calon untuk panglima TNI.
Ketika dalam suasana transisi dia diposisikan seperti ini, kata Rizal, tentu
akan ada suasana yang tidak pas.

Keganjilan lain yang mudah dilihat dari pengunduran diri itu adalah tentang
ketidaklaziman berupa pemusatan komando jabatan strategis di TNI hanya pada
satu sosok. Yakni yang diberikan kepada Kasad Jenderal TNI Ryamizard
Ryacudu.

© 2003 Hak Cipta oleh Republika Online