[Marinir] [Kompas] RI Menentang Gagasan Pre-emtif

[Hong Gie]

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/22/ln/1284078.htm

International
Rabu, 22 September 2004
RI Menentang Gagasan Pre-emtif

Jakarta, Kompas - Indonesia menentang keras gagasan Australia untuk
melakukan serangan pre-emtif jika diperlukan. Dengan alasan, hal itu tidak
sesuai dengan tata krama hubungan internasional. Sikap senada juga
disampaikan Malaysia dan Filipina. Sedangkan menanggapi keinginan Perdana
Menteri Australia John Howard untuk menempatkan tim kontraterorisme di Asia,
Indonesia dan Malaysia menekankan masalah itu harus dibahas dengan sangat
hati-hati dan tidak menyentuh kedaulatan satu negara.

"Kalau masalah serangan pre-emtif, ini bukan yang pertama kali diungkapkan.
Dan selama itu pula, kita menentang tindakan seperti itu karena tidak sesuai
dalam hubungan internasional," ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty
M Natalegawa kepada Kompas di Jakarta, Selasa (21/9) petang.

Sikap tegas itu juga disampaikan Malaysia. "Posisi Malaysia adalah kami
menghormati kedaulatan kami. Karena itu, kami tidak akan mengizinkan
serangan pre-emtif dengan alasan apa pun memasuki wilayah kami," ujar Deputi
PM Malaysia Najib Razak tegas. Juru Bicara Istana Kepresidenan Filipina
Ignacio Bunye menambahkan, Filipina tidak akan membiarkan Australia
melakukan serangan pre-emtif.

Pendapat tegas itu menanggapi pendapat PM Australia John Howard yang
diungkapkan Senin lalu. Howard yang sedang menghadapi kampanye penentuan
untuk pemilu 9 Oktober itu menegaskan, tidak akan enggan melakukan serangan
pre-emtif ke mana pun untuk mencegah serangan teror ke Australia.

Lebih dari itu, ia juga akan membentuk sekitar enam tim khusus yang antara
lain berbentuk "Pasukan Terbang" untuk mengatasi terorisme. Howard
menegaskan, akan menempatkan pasukan khusus yang terdiri dari 10 Polisi
Federal Australia terlatih itu di Asia, dengan Indonesia dan Filipina
sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Howard ingin mendapatkan informasi
tentang terorisme itu langsung dari sumbernya.

Menanggapi hal itu, Marty Natalegawa mengakui, Indonesia dengan Australia
memang telah menandatangani kerja sama anti-terorisme dan MOU tentang kerja
sama polisi Australia dan Indonesia. Namun, ia menegaskan, hal itu hanya
bisa diimplementasikan sesuai dengan kasus yang ada.

Dengan kata lain, kerja sama itu hanya bisa dijalin pada isu yang spesifik,
seperti kasus bom Bali, Marriott, dan Kuningan. Selain itu, kerja sama itu
juga hanya bisa dilakukan atas permintaan dan persetujuan Indonesia. "Tetapi
kalau untuk menempatkan tim yang seolah-olah selalu stand-by di negara kita,
itu akan mencerminkan satu kualitatif kerja sama yang sangat signifikan,
sehingga kita tidak akan secara gegabah untuk mengiyakan," ujarnya
menjelaskan.

Ia menegaskan, pada dasarnya, seluruh kerja sama itu harus tetap
mengutamakan asas kedaulatan, tanggung jawab pada kedaulatan, serta
kepentingan nasional. Hal itu termasuk dalam mengatasi masalah terorisme.

"Memang kita memerlukan kerja sama secara nasional, regional, dan global
dalam mengatasi terorisme. Tetapi, pada akhirnya, masalah terorisme di
negara kita itu adalah tanggung jawab kita pada kedaulatan negara," papar
Marty.

"Tanggung jawab itu harus ada di pundak kita sendiri. Kita tidak bisa
mengontrakkannya pada negara lain jika sudah menyinggung masalah tanggung
jawab kedaulatan," katanya tegas.

Menlu Malaysia Syed Hamid Albar memperkuat hal itu. "Saya kira, pernyataan
seperti itu harus diungkapkan dengan sangat hati-hati. Harus ada jaminan
mereka tidak akan menyentuh masalah sensitif, terutama masalah kedaulatan
dan sensitivitas teritorial beberapa negara," ujarnya tegas.

"Filipina memang menjalin kerja sama antiteror dengan Australia, tetapi
kalau sampai menempatkan "Pasukan Terbang" ke wilayah teritorial Filipina,
itu di luar masalah," sambung Ignacio Bunye.

Dalam hal ini, Marty Natalegawa berpandangan, masalah itu diangkat Howard
lebih untuk menghadapi pemilu pada 9 Oktober nanti. Dengan pertimbangan itu,
Indonesia tidak ingin menjadi komoditas politik, khususnya untuk menaikkan
pamor seorang kandidat.

Namun, sebelum gagasan Howard itu mengkristal, kemarin Menlu Australia
Alexander Downer mengoreksi dengan menjamin tidak akan ada serangan
pre-emtif di negara-negara mitra dalam memerangi terorisme. Lebih khusus
lagi, ia menjamin tidak akan ada serangan ke Indonesia, Malaysia, Filipina,
maupun Singapura.

"Tetapi, bayangkan, jika ada situasi... tidak harus di Indonesia atau negara
yang memiliki kemampuan kontraterorisme, tetapi seperti negara di Pasifik
Selatan dan negara itu tidak ingin atau tidak mampu menghentikan (teror)...
kita harus bertindak sendiri," ujar Downer menegaskan. (AFP/AP/REUTERS/RIE)