[Marinir] [SP] Di Balik Konflik RI-Belanda 1962

[Yap Hong Gie]

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/11/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Perebutan Irian Barat
Di Balik Konflik RI-Belanda 1962
Bagian Pertama dari Dua Tulisan
Sudomo

PERUNDINGAN untuk menyelesaikan suatu konflik, baik domestik, regional, 
maupun internasional, tidak selalu mulus, dalam arti saling menguntungkan 
atau memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Perundingan pada 
hakikatnya merupakan suatu proses tarik menarik kepentingan melalui konsesi 
atau kerelaan untuk mengurangi tuntutan masing-masing.

Pihak yang berunding diberikan mandat dari atasan sampai berapa jauh dapat 
memberikan konsesi tersebut. Kita mengenal adanya bottom line yang memuat 
batas fundamental tuntutan yang tidak dapat ditolerir (harga mati) atau 
dikurangi lagi.
Kompromi adalah penyelesaian sengketa dengan mengorbankan bagian dari 
tuntutan fundamental dari bottom line. Kompromi diibaratkan mata uang dengan 
dua sisi, satu sisi memang mencegah dead lock, tetapi sisi lainnya 
mengandung risiko.
Tidak jarang, dalam kompromi diselipkan bom waktu oleh pihak lawan yang 
dapat meledak kapan saja dengan akibat yang fatal. Untuk menjinakkan bom 
waktu, kita perlu mengadakan langkah-langkah yang bersifat preventif.

Konflik mengenai Irian Barat pada hakikatnya merupakan kompromi yang harus 
kita terima, pada waktu diadakan Perundingan Meja Bundar yang 
diselenggarakan dari tanggal 23 Agustus-2 November 1949 mengenai penyerahan 
kedaulatan atas Indonesia.
Sampai detik ini, tidak diketahui dengan benar, apa sebab Belanda 
mempertahankan Irian Barat. Tampaknya Belanda tidak mau belajar dari 
sejarah, yaitu Konflik Indonesia-Belanda (1945-1950) dan mereka yang tidak 
mau belajar dari sejarah, menurut ahli filsafat India terkenal, Santayana, 
akan dikutuk untuk mengulangi lagi.

Dalam konflik ini, Indonesia menerapkan apa yang diajarkan oleh Carl Van 
Clausewitz, perang hanyalah merupakan kelanjutan dari politik dengan cara 
lain. Presiden Soekarno secara cemerlang menerapkannya dengan konsep terpadu 
diplomasi-konfrontasi-perang yang memakan waktu 14 tahun (1949-1963). 
Tulisan ini akan lebih banyak mengungkap cerita terkait yang belum pernah 
terangkat dan sekarang ini sudah dapat dibuka karena peristiwa tersebut 
terjadi setengah abad yang lalu.

Fakta Sejarah
Diplomasi telah dilakukan secara langsung dan melalui Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan, 
hingga 19 Desember 1961 saat dilancarkannya Tri Komando Rakyat oleh Presiden 
Soekarno.
Diplomasi ditingkatkan dengan konfrontasi. Dalam konfrontasi dilancarkan 
infiltrasi melalui laut, Pertempuran Laut Arafuru 15 Januari 1962, dan pada 
tanggal 26 April 1962 dilakukan infiltrasi melalui udara di Merauke 347 
orang, Kaimana 334 orang, dan sekitar Sorong 64 orang.

Infiltrasi ini dilakukan sampai tanggal 9 Agustus 1962. Persiapan perang 
dilakukan mulai tanggal 1 Februari 1962 dengan pembentukan Komando 
Pembebasan Irian Barat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto.
Operasi Gabungan Djayawijaya dipersiapkan dengan rencana operasi sebagai 
berikut: Hari H (12 Agustus 1962) sasaran antara Biak. Serangan udara dan 
penerjunan 4.000 pasukan payung AD dan bersamaan sebagai link-nya, Operasi 
Amphibi Gabungan dari Angkatan Laut Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah 
pimpinan Komodor Laut Sudomo. Phase berikutnya: sasaran akhir Hollandia, Ibu 
Kota Irian Barat.

Pada tanggal 2 April 1962 Presiden JF Kennedy mengirim surat kepada Perdana 
Menteri Belanda Dr JE de Quay yang isinya secara pokok adalah sebagai 
berikut. Bahwa pemakaian kekuatan militer dalam konflik memiliki konsekuensi 
buruk dari semua bagian permasalahan.
Selanjutnya ditulis bahwa jika Angkatan Bersenjata Indonesia menyatakan 
perang total melawan Belanda akan mengundang intervensi komunis, dan jika 
Indonesia berpaling kepada komunisme dalam keadaan itu, seluruh posisi 
non-komunis di Vietnam, Thailand dan Malaysia, akan berada dalam bahaya 
besar.
Diingatkan bahwa negara-negara tersebut berada di wilayah di mana Amerika 
Serikat mempunyai komitmen dan beban terus. Oleh karena itu, disarankan 
kepada Belanda untuk menarik diri dari wilayah dan menyerahkan kekuasaan 
atas West New Guinea kepada Indonesia.

Karena surat Presiden JF Kennedy tersebut, di Markas Besar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa di New York dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda 
dari tanggal 2 April 1962-15 Agustus 1962, dengan mediator Ellsworth Bunker, 
seorang duta besar kepercayaan Presiden JF Kennedy.
Pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapai Persetujuan New York yang selanjutnya 
menghentikan Konflik Indonesia dan Belanda, dan Irian Barat kembali ke 
pangkuan Ibu Pertiwi pada tanggal 1 Mei 1963, melalui pemerintahan peralihan 
dari PBB yang mempergunakan Angkatan Darat Pakistan sebagai Pasukan 
Pengamanan.

Operasi Gabungan Amphibi dan Angkatan Tugas Amphibi ATA-17 dengan Pasukan 
Pendarat 45 (Pasrat 45) merupakan Operasi Amphibi terbesar dalam sejarah 
Indonesia.
Operasi berkekuatan 40 kapal perang dan 21 kapal niaga yang dimiliterisasi 
yang mampu mengangkut dan mendaratkan 12.000 pasukan terdiri atas 5.700 
Pasukan Pendarat Marinir dalam formasi 3 BTP, 1.400 Pasukan AD yang 
dikonversi dalam 1 BTP, dan 5.000 pasukan AD on call.
Operasi Gabungan Amphibi ini telah siap tempur di Daerah Kumpul I di Teluk 
Peleng, Kepulauan Banggai, 540 mil dari sasaran antara Biak. Belum termasuk 
dalam formasi tersebut 18 kapal perang dan 15 kapal niaga yang harus 
melakukan pre-operations sebelum hari H dengan misi menegakkan supremasi di 
laut dan mengganggu (harassing actions) kekuatan musuh.
Lain dari pada itu, masih ada cadangan 6 kapal selam dengan awak kapal Rusia 
karena belum sempat kapal diserahkan kepada pihak Indonesia, yang merupakan 
cadangan strategis dari Angkatan Laut Mandala (ATA-17) dan waktu itu siap di 
Pangkalan Aju Bitung.

Kekuatan keseluruhan disiapkan dalam waktu 5 bulan, dari tanggal 1 
Februari-1 Juli 1962, baru sampai tingkat individual ship dan type training, 
belum sampai kepada combat training gabungan, apalagi dalam susunan angkatan 
tugas untuk operasi amphibi.
Rencana semula, ATA-17 harus siap awal tahun 1963, tetapi dipercepat menjadi 
medio 1962. Operasi Gabungan Amphibi ATA-17 tidak dilindungi oleh close air 
support. Itulah sebabnya misi tersebut kita namakan one way ticket mission.

Menurut perhitungan di atas kertas, kalau perang terjadi, kemungkinan 
keberhasilannya 50 persen. Kekuatan Angkatan Laut Belanda di Irian Barat 
terdiri atas 5 kapal destroyer, 2 fregat dan 3 kapal selam, 1 kapal 
logistik, 10 pesawat Neptune dan 12 pesawat Hawker Hunter, 9.000 pasukan 
Angkatan Darat dan Marinir.
Di Biak diperkirakan tinggal 500 orang, lainnya tersebar di sekitar Kaimana, 
Merauke, dan Sorong dan terikat dengan pasukan payung AD kita yang telah 
diterjunkan sekitar tempat-tempat tersebut.

Walaupun Operasi Gabungan Djayawijaya dilakukan oleh ketiga angkatan, yaitu 
Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan masing-masing mempunyai peranan 
penting, namun intelijen Amerika Serikat berpendapat, bahwa Operasi Gabungan 
Amphibi ATA-17 dan PASRAT-45 yang sudah siap tempur di Kepulauan Banggai, 
yang terletak 540 mil dari sasaran antara Biak, merupakan faktor dominan 
setelah di-check dengan U-2 dan kapal selam, yang mendorong dilaksanakannya 
surat Presiden JF Kennedy tanggal 2 April 1962 untuk menekan Belanda agar 
menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, dan tercapainya Persetujuan New 
York di PBB, 15 Agustus 1962

Dalam bukunya yang berjudul Morgen bij het aanbreken van de dag 1977, Dr JG 
de Beus menulis tentang kekecewaan Menteri Luns.

(Bersambung)
Penulis adalah mantan Panglima Angkatan Laut Mandala Pembebasan Irian Barat 
merangkap Komandan Angkatan Tugas Amphibi-17 (ATA-17)
Last modified: 11/8/05