[Marinir] [nasional] KCM: Pertemuan RI-GAM Berakhir Tanpa Hasil

[YapHongGie]

Semua orang juga sudah tahu hasilnya bakalan begini !
Selanjutnya mari kita usulkan Pemerintah RI untuk berunding dengan OPM &
RMS.
------------------

From:  "Chalik Hamid" <sehaseha at x...>
Date:  Sun Jan 30, 2005  5:29 pm ; Msg #8151
Subject:  Pertemuan RI-GAM Berakhir Tanpa Hasil

Kompas Senin, 31 Januari 2005
Pertemuan RI-GAM Berakhir Tanpa Hasil

Helsinki, Kompas - Pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka yang berlangsung selama dua hari di Helsinki, Finlandia, Jumat
dan Sabtu (29/1) malam, akhirnya berakhir tanpa hasil. Kedua pihak tidak
memberikan komitmen apa-apa. Namun, di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan, Pemerintah Indonesia akan terus melakukan dialog dengan
Gerakan Aceh Merdeka karena Pemerintah Indonesia ingin sekali menyelesaikan
persoalan yang sudah berlangsung tahunan itu.

Penegasan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus melakukan dialog dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla
di Jakarta, Sabtu, seusai rapat di Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar.
Ia mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid
Awaluddin diketahui bahwa perundingan masih sangat alot.

Dalam konferensi pers Sabtu malam, mantan Presiden Finlandia Martti
Ahtisaari, yang berperan sebagai fasilitator dalam pembicaraan antara
Pemerintah Indonesia (RI) dan GAM, menyatakan upaya penghentian konflik
secara komprehensif di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menunjukkan
kemajuan.
Delegasi Indonesia sudah melakukan pembicaraan langsung dan intensif
dengan GAM selama dua hari di tempat peristirahatan milik Pemerintah
Finlandia di Vantaa, 25 kilometer dari pusat kota Helsinki.

"Sinyal positif ini hendaknya diteruskan dalam pembicaraan-pembicaraan
selanjutnya," ujar Ahtisaari. Ia menambahkan, "Saya mengharapkan akan
dilakukan lagi pembicaraan- pembicaraan lebih lanjut agar kemajuan-kemajuan
lebih jauh bisa diraih. Saya akan merasa gagal sebagai fasilitator kalau
pembicaraan tersebut tidak diteruskan."

Demikian dilaporkan wartawan Kompas Abun Sanda hari Minggu.

Dalam pertemuan dengan GAM, delegasi RI diketuai Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Hamid Awaluddin. Ia didampingi Menteri Negara Komunikasi
dan Informasi Sofyan A Djalil, salah seorang deputi Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Kesejahteraan Rakyat Farid Husain, dan Menko Politik Hukum
dan Keamanan Widodo AS sebagai supervisor.

Widodo AS dalam keterangannya kepada wartawan menyebutkan, dari aspek
mekanisme, ia melihat dua hal positif dari pertemuan RI-GAM itu. Yang
pertama, pembicaraan informal delegasi Indonesia dengan GAM terjadi secara
langsung. Sebelumnya, pembicaraan dilakukan melalui mediator.

Yang kedua dari sisi substansi, delegasi Indonesia secara jelas
menyampaikan pemikiran bahwa Pemerintah RI hendak menyelesaikan masalah
Aceh secara komprehensif dan permanen. Delegasi RI pun secara konkret
menyebutkan penyelesaian sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widodo menyatakan perhatian masyarakat Aceh sudah tertuju pada masa
depan Aceh yang lebih baik. Hal itu menjadi lebih bermakna setelah terjadi
gempa bumi dan tsunami yang menelan banyak korban. Ia mengakui adanya
perbedaan pandangan pada aspek-aspek tersebut, tetapi ia berharap akan
diperoleh titik-titik temu untuk masa depan Aceh.

Sikap Pemerintah RI yang mengirimkan delegasi ke Helsinki menunjukkan
sikap serius pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh.
Lewat kehadiran itu, pemerintah ingin menunjukkan pintu dialog tidak akan
ditutup.

Secara khusus, ia menyebutkan apa yang dicapai di Helsinki tidak lepas
dari peran Martti Ahtisaari dan Crisis Management Initiative (CMI).

Delegasi RI kembali ke Tanah Air Sabtu malam. Pejabat yang masih
tinggal di Helsinki untuk melapangkan pembicaraan- pembicaraan selanjutnya
adalah Deputi Menko Kesra Farid Husain.

Harus ditindaklanjuti

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS),
Indra Jaya Piliang, menilai pertemuan RI-GAM di Helsinki sudah mendapatkan
hasil maksimal. Kini tantangan berikutnya bagi Pemerintah Indonesia adalah
menyiapkan agenda lanjutan untuk pertemuan berikutnya.

Saat dihubungi Kompas, Minggu petang, Indra menilai pertemuan di
Helsinki baru merupakan langkah awal, tetapi tetap merupakan salah satu
kemajuan yang patut dihargai dari pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla. Di satu pihak, setidaknya Pemerintah Indonesia telah
menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi GAM dalam upayanya
menyelesaikan konflik di Aceh, terutama saat rehabilitasi pascabencana
dilakukan.

Menurut Indra, perundingan di luar negeri merupakan pilihan paling
tepat saat ini, terutama ketika Aceh masih berada dalam situasi tidak normal
karena bencana gempa dan tsunami. Pengalaman resolusi konflik di sejumlah
negara, mediasi internasional cukup efektif. "Tapi kalau ada masalah lagi di
lapangan, pasti akan terjadi lagi selisih paham," kata Indra.

Indra berpendapat, selepas pertemuan di Helsinki, Pemerintah Indonesia
harus memanfaatkan momentum tersebut dengan menyiapkan agenda yang
akan dibawa dalam pertemuan berikutnya.
Setelah itu, pemerintah harus melaksanakan janji pemberian amnesti kepada
anggota GAM yang bersedia kembali bergabung dengan Indonesia.

Mereka yang kembali itu juga harus dijamin kesetaraan hak politik.
Pemilihan kepala daerah secara langsung bisa menjadi langkah terobosan
penyetaraan hak politik itu. "Mereka juga harus bersaing. Tidak harus sama
dengan Nur Misuari (di Filipina selatan) yang langsung diberi otoritas,"
kata Indra.

Yang juga sangat penting, pertemuan Helsinki harus ditindaklanjuti
dengan penurunan operasi militer dan memprioritaskan misi kemanusiaan.
Di tingkat lapangan, gencatan senjata harus diwujudkan.
Zona operasi militer dipersempit dan zona damai harus diperluas, terlebih
dengan adanya bencana yang menimpa hampir seluruh wilayah Aceh.

Indra juga menilai satu-satunya jalan bagi GAM adalah bergabung
kembali dengan Indonesia. Aceh pascabencana merupakan wilayah yang
sangat rumit, ditambah lagi dengan terlalu banyaknya faksi yang ada yang
"beda pendapat, beda pendapatan".

Dengan diaspora yang terjadi, GAM harus menyadari adanya entitas yang
sulit dipisahkan dari Indonesia. Meski demikian, Indra menekankan bahwa
jalan kembali bergabung dengan Indonesia ini harus disertai dengan jaminan
tidak adanya diskriminasi. "Bola sekarang di tangan pemerintah republik.
Semakin banyak pemerintah menyiapkan peta jalan damai, semakin baik
kondisinya," tutur Indra.

Ciptakan perdamaian

Rafendi Djamin, Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International
Human Rights Advocacy (HRWG), Sabtu, mengatakan pemerintah dan
GAM harus serius menciptakan perdamaian di wilayah NAD. Pertemuan di
Helsinki itu juga harus ditindaklanjuti dengan perundingan lainnya untuk
mencapai perdamaian kedua belah pihak. Peluang sekecil apa pun mestinya
bisa dimanfaatkan kedua belah pihak untuk berdamai.

Menurut Rafendi, bencana tsunami menimbulkan solidaritas yang luar
biasa dan hampir semua elemen terlibat dalam solidaritas untuk Aceh,
begitu pula dengan Pemerintah Indonesia dan GAM.

"Selama ini belum pernah terjadi proses perdamaian di Aceh ada
kesamaan spirit dan kebutuhan bersama sehingga kondisi dan fakta ini
mudah-mudahan dapat mempermudah dialog yang dilaksanakan," katanya.

Lebih lanjut Rafendi mengatakan bencana tsunami telah membuka Aceh
dari isolasi politik selama pemerintahan darurat militer dan darurat sipil,
dan setelah ini ada program terbuka, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi
Aceh. Program itu bisa dipahami bukan hanya rekonstruksi fisik, tetapi juga
rekonstruksi sosial, ekonomi, dan politik, dengan menciptakan tatanan
Aceh yang lebih damai dan sejahtera.

HRWG juga mendesak pemerintah dan GAM untuk segera melakukan
formalisasi gencatan senjata dengan melibatkan Komite Internasional Palang
Merah. Gencatan senjata itu bisa dijadikan prasyarat melaksanakan
perundingan berikutnya dan bisa menunjang kelancaran penyaluran bantuan
untuk korban tsunami.

"Meskipun kami mendukung sepenuhnya pertemuan antara RI dan GAM
tersebut, kami juga sangat menyayangkan mengapa kedua pihak tidak
melibatkan masyarakat sipil Aceh karena pengalaman sebelumnya, ketika
perundingan tidak melibatkan masyarakat sipil, mengakibatkan kegagalan,"
ujar Rafendi.
(VIN/DIK/SIE)
-----------------


From:  "Ambon" <sea at s...>
Date:  Sun Jan 30, 2005  5:30 pm ; Msg  # 8152
Subject:  Helsinki talk

http://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1292149.htm


Last Updated 31/01/2005, 09:04:54

Indonesia says it has been unable to agree on ceasefire terms with
separatist rebels from tsunami-hit Aceh at talks in Finland, which ended a
day early.

Senior security minister, Widodo Adi Sucipto, who led an Indonesian team to
Helsinki for the first face-to-face contact with the rebels in 20 months,
says the form of the truce remains the main obstacle between the two sides.

Indonesia has rejected rebel demands for independence, offering special
autonomy and amnesties instead.

The rebels have yet to publicly respond to the offer.

Mediators say they have lined up further discussions and are optimistic that
an end to almost three decades of fighting can be achieved.

Underscoring the fragile situation on the ground in Aceh, troops killed four
rebels while the talks were in progress.

The military claims they were returning fire on rebels who had arrived in a
village to "disturb" residents.

The Free Aceh Movement has been fighting for an independent state on the tip
of Sumatra island since 1976.

In May 2003 the army launched a major offensive against the rebels after a
short-lived truce and peace talks collapsed.