[Marinir] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06

Tue May 9 09:35:34 CEST 2006

Bung YapHG yb,

    Tak usah bingung, pertemuan tripatit setelah mentok, masing-masing mempertahankan pendapatnya dan belum ada kesepakatan untuk melahirkan kesimpulan bersama. Sedang demo 1 May Buruh juga tegas menentang revisi UU no.13/2002, Pihak Pemerintah, dalam hal ini wapres JK, tidak seharusnya berkeras menantang kaum Buruh, untuk merevisi UU No.13/2003 itu. Inilah pemicu demo 3 May yang menimbulkan kerusuhan, yang seharusnya tak usah terjadi. 

    Dan, perhatikan berita dibawah, yang melaporkan wapres JK ke polisi ternyata bukan PRD juga bukan PDIP (Tjiptaning) yang lebih dahulu menuding wapres JK provokator, tapi PB HMI, mahasiswa Islam yang tampil didepan.
Jusuf Kalla Dilaporkan Ke Polisi
Senin, 08 Mei 2006 | 13:37 WIB 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Kepolisian Metro Jakarta Raya hari ini (8/5). Pelapornya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam- Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI - MPO) menuduh Jusuf Kalla memprovokasi buruh pada aksi 3 Mei lalu. 

"Wakil Presiden diakui atau tidak menjadi aktor utama pemicu kemarahan buruh akibat pernyataannya, "kata Sekretaris Jenderal PB HMI,Ilham Munajat di Polda Metro Jaya hari ini. 

Dalam laporan polisi, Jusuf Kalla dianggap melanggar KUHP pasal 406 jo 375 mengenai pernyataan yang memicu perusakan. Menurut Ilham, aksi buruh pada 1 Mei 2006 yang menolak revisi UU No 13/2003 berlangsung damai setelah Komisi IX menyatakan tak akan melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. 

Namun, pada 2 Mei 2006 , Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan di beberapa media massa bahwa pemerintah akan melakukan revisi, tetapi itu setelah ada kajian dari perguruan tinggi. "Pernyataan itu memicu aksi ricuh pada demo buruh 3 Mei lalu,"katanya. 

Yuliawati 

Salam,

ChanCT

  ----- Original Message ----- 
  From: Yap Hong Gie 
  To: Posting X-PPI '77-'87 ; Posting Wahana-news ; Posting Tionghoa-net ; Posting Nasional ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting IndoUsaMil ; Posting Hankam ; Post PPIIndia ; Post MediaCare 
  Sent: Tuesday, May 09, 2006 10:09 AM
  Subject: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06

  Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan 
  dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil 
  pekerja/buruh, sejak tahun lalu
  Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, 
  Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun 
  program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis 
  dan berkeadilan.

  Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga 
  apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang 
  nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik.

  Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit 
  Nasional."

  REKOMENDASI
  KONVERENSI TINGKAT TINGGI
  TRIPARTI  NASIONAL
  (NATIONAL JAKARTA SUMMIT)
  JAKARTA, 19 JANUARI 2005

      Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 
  telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional 
  Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara 
  hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, 
  pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta 
  dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima 
  penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah 
  peninjau.

      Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara 
  seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden 
  Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang 
  disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat 
  pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara 
  intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh 
  kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah 
  membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan 
  Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi 
  akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem 
  hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

      Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan 
  pokok-pokok berikut ini :

  1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan 
  berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan 
  teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara 
  sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang 
  seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan 
  pekerja/buruh dan keluarganya.

  2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan 
  kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, 
  rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan 
  perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang 
  tidak terkait.

  3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana 
  ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus 
  meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing.

  4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga 
  Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai 
  tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem 
  keterwakilan mitra sosial secara proposional.

  5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil 
  pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, 
  perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang 
  adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang 
  menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan 
  kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya.

  6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan 
  mebahas masalah-
      maslah berikut :
      a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum
      b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah
      c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan 
  kesejahteraan pekerja/buruh
      d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global
      e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi 
  (high cost economy)

  7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap 
  tahun dengan memilih topik agenda tertentu.

  8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di 
  bidang ketenagakerjaan
     Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi 
  pemulihan ekonomi Indonesia.

      NAMA & TANDA TANGAN:
  TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT

  1. Muzni Tambusai
  2. Myra M. Hanartani
  3. Payaman J. Simanjuntak
  4. S. Lumban Gaol
  5. Masri Masyar
  6. Syukur Sarto
  7. Rustam Aksam
  8. Syaiful DP
  9. Rekson Silaban
  10. Idin Rosidin
  11. Hasanuddin Rachman
  12. Anthony Hilman 

  ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
  Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives
  http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/yR.olB/TM
  --------------------------------------------------------------------~-> 

  Yahoo! Groups Links

  <*> To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/

  <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
      nasional-list-unsubscribe at yahoogroups.com

  <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
      http://docs.yahoo.com/info/terms/

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/5d3acd1d/attachment.html