[Marinir] [Kompas] Mandat KKP Diperpanjang 6 Bulan

[Yap Hong Gie]

http://kompas.com/

 Rabu, 06 Juni 2007
RI-Timor Leste
Mandat KKP Diperpanjang Enam Bulan

Jakarta, Kompas - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Demokratik Timor Leste sepakat memperpanjang mandat bagi Komisi Kebenaran
dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste enam bulan setelah satu tahun periode
tugasnya berakhir 11 Agustus 2007.

Kesepakatan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden
Ramos Horta seusai pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral di Ruang
Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/6). Horta menjadikan
Indonesia negara pertama yang dikunjunginya secara resmi setelah dilantik
menjadi Presiden Timor Leste, 20 Mei 2007.

"Kami sepakat KKP bisa melanjutkan tugasnya yang selama ini berjalan baik.
Kami sepakat untuk menambah waktu untuk mandatnya selama enam bulan lagi
sehingga bisa meningkatkan kerjanya dan itu sangat penting menuju perbaikan
hubungan kedua pihak," ujar Yudhoyono.

Horta percaya, perpanjangan tugas KKP selama enam bulan akan memuaskan
semua pihak dan memberi contoh negara lain yang memiliki pengalaman pahit
di masa lalu.
"Sesungguhnya saya telah mendukung hal ini sejak awal agar menjadi
pelajaran positif bagi kedua negara sehingga hubungan kedua negara terus
berjalan. Timor Leste tidak terbelenggu masalah masa lalu," ujarnya.

Yudhoyono menegaskan, untuk penyelesaian masalah masa lalu, kedua
pemerintahan telah sepakat dan berkomitmen berpegang pada prinsip
persahabatan, rekonsiliasi, dan kebenaran, bukannya mengambil jalur
pengadilan.

Yudhoyono dan Horta juga membahas penyelesaian masalah perbatasan, kerja
sama di bidang pendidikan dan perdagangan. Horta menyampaikan terima kasih
atas simpati dan dorongan Indonesia saat Timor Leste menghadapi krisis,
2006. Untuk mempererat kerja sama, hubungan, dan komunikasi, Horta
menyampaikan maksudnya mengusulkan perubahan konstitusi tentang
penggunaan bahasa dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja.

Secara terpisah, Galuh Wandita dari International Centre for Transitional
Justice berharap perpanjangan masa kerja ini dapat dimanfaatkan komisioner
KKP untuk memperbaiki kinerja mereka. Sebab, dari tiga dengar pendapat yang
sudah digelar komisi itu, dari perspektif korban tidak ada yang memuaskan.
"Juga tidak terlihat adanya usaha pencarian kebenaran yang serius dalam
acara itu," kata Galuh.

Perbaikan kinerja ini dapat dilakukan KKP dengan kembali pada mandat awal,
yaitu meneliti empat dokumen yang sudah ditetapkan. Keempat dokumen itu
adalah laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor
Timur; catatan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta; laporan Komisi Penerimaan,
Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste; serta Pengadilan Kejahatan
Serius di Timor Leste. (INU/nwo)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


http://www.smh.com.au/news/World/East-Timor-president-praises-commission/2007/06/05/1180809509596.html

East Timor president praises commission
June 5, 2007 - 6:49PM

East Timor President Jose Ramos Horta has praised a much-criticised
commission probing the violence that accompanied his nation's break from
Indonesian rule in 1999, saying it could be a model for other nations.

The body has no powers to recommend prosecution for those it finds
responsible for the bloodshed after the territory voted to end 24 years of
Indonesian occupation in a UN-sponsored independence ballot.

Ramos Horta said the East Timorese and Indonesians sitting on the Commission
of Truth and Friendship were working with courage and honesty.

"I believe that it will satisfy the people of both sides, and it will set a
precedent for other countries to deal with similar situations," he said on a
trip to Indonesia, his first overseas visit since becoming president last
month.

Up to 1,000 people were killed in a rampage by Indonesian troops and their
militia proxies during and after East Timor's vote for independence.

UN-backed prosecutors in East Timor have indicted several Indonesian
generals for atrocities, but Jakarta has refused to hand them over.

Under intense international pressure, Indonesia put 17 officers on trial in
2000 and 2001, but all were found not guilty.

Ramos Horta and other East Timorese leaders have refused to push Indonesia
for justice, saying that building better ties with its giant neighbour would
better serve the interests of its 900,000 mostly poor people.

"The important thing is we don't allow ourselves to be hostage of the past
but look forward with courage," Ramos Horta said as he stood next to
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, himself a former military
general.

Local and international rights groups have criticised the ongoing
commission, calling it a whitewash intended to exonerate criminals and
perpetuate a culture of impunity.

They are demanding an international tribunal be set up to try those
responsible.

The commission, which is hearing testimony from witnesses and examining
documents related to the violence, is due to present its findings later this
year.

© 2007 AP DIGITAL