[Nasional-m] Pejabat Yang Pernah Promosikan QSAR Harus Tanggung Jawab

[Ambon]

Suara Karya

Pejabat Yang Pernah Promosikan QSAR
Harus Tanggung Jawab

Rabu, 28 Agustus 2002
JAKARTA (Suara Karya): Pengamat ekonomi pertanian, HS Dillon, berpendapat,
Mentan Bungaran Saragih perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki
kasus PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR). "Semestinya Mentan langsung
membentuk tim independen untuk menilai semua yang ada, karena QSAR sudah
langsung memobilisasi dana masyarakat," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut Dillon, tim independen tidak perlu dibentuk oleh pemerintah jika
modal QSAR berasal dari lembaga keuangan formal. "Tapi ketika mereka (QSAR)
mulai memobilisasi dana masyarakat secara langsung, pemerintah mempunyai
kewajiban moral melindungi masyarakat dari tindak penipuan," ujarnya.
Menurut Dillon, tim independen itu tidak hanya dari unsur Deptan, tapi juga
dari luar Deptan. Misalnya unsur kepolisian dan para pakar pertanian.
"Perlu pula diselidiki, apa itu karena konsep dan pengelolaan QSAR keliru
atau memang pimpinan QSAR sejak awal sudah berniat melakukan tindak
kejahatan, dan agribisnis hanya dijadikan sebagai sarana," kata Dillon.
`` Menurut Dillon, tindakan yang dilakukan QSAR merupakan tindakan kriminal.
Para pelakunya harus dikejar dan dituntut secara hukum.
Sementara itu, Adnan Buyung Nasution selaku penasehat hukum para investor
QSAR yang tergabung dalam Forum Komunikasi Investor (FKI) mengimbau pejabat
negara yang secara tak langsung mempromosikan QSAR agar ikut bertanggung
jawab atas larinya pimpinan QSAR, Ramli Araby. "Saya meminta FKI agar
menemui pejabat negara yang pernah mengunjungi lahan QSAR dan meminta mereka
turut mengimbau Ramli Araby agar menampakkan diri," tuturnya di Jakarta,
kemarin.
Beberapa pejabat tinggi yang secara tidak langsung turut mempromosikan QSAR
ini - hingga banyak orang tergerak menjadi investor - adalah Ketua MPR Amien
Rais. Wapres Hamzah Haz, dan Wakil Ketua DPR Tosari Widjaja. Bahkan jurnal
terbitan QSAR, dalam salah satu edisinya, pernah menampilkan foto Presiden
Megawati dan mantan Wapres Try Sutrisno sedang berkunjung ke lokasi usaha
QSAR ini.
Karena itu, ujar Buyung, tokoh-tokoh tersebut harus "ikut bertanggung jawab"
dengan turut menghimbau Ramli agar tampil dan mempertanggungjawabkan dana
para investor.
Buyung sendiri, selaku kuasa hukum FKI, menyiapkan empat langkah
penyelesaian atas nasib dana para investor QSAR ini. Pertama, negosiasi
damai dengan Ramli. Kedua, mengajukan gugatan pailit ke QSAR. Ketiga
mengajukan gugatan perdata jika ditemukan data baru. Keempat mengajukan
gugatan pidana kepada kepolisian.
Sementara itu, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)
menghimbau pemerintah segera bersikap atas kasus PT Qurnia Subur Alam Raya
(QSAR) guna menyelamatkan bisnis agribisnis nasional. "Pemerintah tidak
boleh lepas tangan terhadap kasus ini. Pemerintah tidak boleh mengulangi
kesalahan di masa lalu yang sering mematikan usaha yang dirintis rakyat dan
sedang menghadapi masalah." ujar Ketua Umum Kosgoro Hayono Isman, di
Jakarta, kemarin.
Kosgoro juga menghimbau HM Ramli Araby agar dapat tampil ke hadapan publik,
khususnya para investor QSAR, untuk menjelaskan secara jujur dan terbuka
menyangkut inti persoalan sehingga QSAR dililit masalah keuangan. Jika Ramli
tidak tampil ke hadapan publik, katanya, dapat dikatakan bahwa kisruh QSAR
ini memang kasus penipuan.
Di tempat berbeda, para investor perusahaan bagihasil di bidang agribisnis
meminta pemerintah segera mengeluarkan Keppres atau SK Menteri untuk
melindungi mereka dari kemungkinan penyalahgunaan dana oleh pemilik
perusahaan bersangkutan. "Sebelum undang-undangnya keluar, pemerintah bisa
membuat Keppres atau SK Menteri sebagai payung hukum untuk melindungi ribuan
investor yang mungkin bisa bernasib sama seperti investor QSAR," kata Wakil
Ketua Umum Perhimpunan Investor Bagihasil Agribisnis (PIBHA) Bambang
Sukartiko di Jakarta, Selasa. (Vc-1/D-4/Ant)