[Nasional-m] [Nasional] IBRAHIM ISA: MENGAPA PERLU MENDORONG, MENCERMATI DAN
MENGAWAL PDI-P?
nasional-m@polarhome.com
nasional-m@polarhome.com
Wed Sep 18 17:48:01 2002
IBRAHIM ISA-------------------
18 September 2002.
MENGAPA PERLU MENDORONG,
MENCERMATI DAN MENGAWAL PDI-P?
Bung Hudoyo y.b.,
<Trima kasih atas tanggapan Anda.>
Memang, tanggungjawab PDI-P dalam pemerintahan sekarang ini adalah yang
paling besar. Sebabnya sederhana saja. Mengenai masalah penanganan KKN, lebih
kongkrit lagi m e m b e r a n t a s KKN , itu sudah diprogramkan PDI-P untuk
dilaksanakan oleh pemerintah ini. Betul, untuk memberantas samasekali KKN, itu
merupakan suatu tugas yang sulit dibayangkan akan bisa betul-betul tuntas dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena, dalam negara yang sudah lebih
seabad punya konstitusi, punya serentetan uu, memiliki pemerintah yang bisa
digolongkan "good governance", di negeri-negeri yang sudah maju itupun, KKN
dari waktu ke waktu terjadi dan terungkap. Seperti yang bisa disaksikan belum
lama di AS (skandal Enron dan WorldCom, dll) , Perancis, negeri-negeri maju
lainnya seperti Jepang. Dan Belanda sekarang ini, dengan terbongkarnya korupsi
dan manipulasi di bidang pembangunan, yang mencakup ratusan juta Euro; sampai
untuk itu parlemen Belanda khusus membentuk Panitia Enquet Tweede Kamer.
- - -Sekalipun, tugas ini merupakan tugas "seumur hidup", betapapun ia sudah
jadi program pemerintah. Dan pemerintah ini dikepalai oleh Presiden Megawati
Sukarnoputri, Ketua Umum PDI-P . Program penanganan KKN itu, juga adalah
program PDI-P yang sudah diumumkan dan dijanjikan kepada rakyat, khususnya
janji kepada para pemilih PDI-P dalam pemilu. Ini janji kepada rakyat, yang
dianggap sungguhan dan serius. Maka tidak heran bahwa selain janji akan
meneruskan reformasi dan demokratisasi, a.l. adalah janji ini, yang menyebabkan
banyak pemilih menusuk tanda gambar PDI-P dalam pemilu y.l. Karena rakyat sudah
bosan dan muak terhadap kultur KKN yang berdominasi negeri ini.
Yang kiranya perlu dicermati, didorong dan dikawal , ialah, agar betul-betul
ditegakkan di dalam PDI-P dan pemerintah, suatu "political will", suatu tekad
untuk -- at least memulai penanganan KKN dengan sungguh-sungguh!
Tidaklah keliru bila ada anggapan, bahwa PDI-P termasuk titik penting yang
perlu didorong, dicermati dan dikawal terus. Bukan saja karena partai ini dasar
falsafah dan politiknya adalah kesatuan dan persatuan bangsa, yang berjanji
untuk menegakkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial, yang hendak
mempertahankan sifat sekular dari negara Indonesia; tetapi, memang, karena
PDI-P sebagai kelanjutan dari PDI Sayap-Megawati, punya latar belakang
pro-demokrasi dan pro-reformasi sejak Suharto masih kuasa. Karena PDI-P dalam
Rakernasnya baru-baru ini, mengambil keputusan untuk membela dan memulihkan
nama baik Bung Karno, dan hendak melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno.
<Catatan: Tentu harus dilihat dalam kenyataan prakteknya nanti, bagaimana PDI-P
akan melaksanakan keputusan-keputusan tsb>
Popularitas PDI-P dan Mega di kalangan masyarakat, - - - - diperolehnya
dukungan yang cukup luas, bukan hanya karena Mega putrinya Bung Karno. Tetapi,
juga karena Mega ada keberanian, punya nyali untuk secara terang-terangan
bertentangan dengan mantan presiden Suharto yang ketika itu masih kuat.
Bahwa PDI-P sekarang banyak disusupi elemen dari partai Golkar dan militer,
yang sering disebut sebagai orang-orang "indekosan", memang kenyataannya
begitu. Hal itu adalah soal tersendiri , soal serius, yang juga harus
dicermati dan dikawal terus. Banyak pihak yang bersimpati kepada PDI-P dan Mega,
mengkhawatirkan bahwa akhirnya PDI-P dan Mega akan menjadi tawanan dari
orang-orang "indekosan" yang punya banyak dana dan punya dukungan sementara
birokrasi itu. Maka mereka menganggap tidak tepat bila PDI-P dan Mega,
meremehkan canang tsb. Karena, kemungkinan berubahnya PDI-P menjadi suatu
partai yang tidak beda dengan Golkar, yang hanya bisa memberikan janji-janji
kepada rakyat, hanya peduli agar bisa kuasa terus untuk kepentingan sendiri
yang sempit, itu bukanlah hal yang mustahil. Bukankah, kekuasaan dan korupsi
(KKN) itu seperti "saudara kembar" di dalam kehidupan ini.
Baik Golkar maupun kalangan militer, sudah dikenal sebagai kekuatan yang paling
besar tanggungjawab dan keterlibatannya dalam tegaknya Orba. Bahwa mereka-mereka
itu adalah kekuatan penyangga rezim yang paling otoriter dan anti demokratis,
dan anti HAM. Mereka juga bertanggung jawab atas membudayanya KKN di negeri
kita. Bahwa kekuatan Orba lama itu masih beraspirasi untuk menegakkan kembali
Orba baru dengan wajah "reformasi", itu juga tak bisa dibantah. Banyaknya
susupan dari Golkar dan militer inilah yang menyebabkan banyaknya kritik keras
terhadap PDI-P, bahwa PDI-P sudah tidak ada bedanya lagi dengan Golkar; bahwa
pemerintah yang sekarang sudah sama saja dengan Orba.
Kritik-kritik itu mungkin berkelebihan, tetapi sebaiknya didalami mengapa sampai
timbul kritik-kritik semacam itu. Jangat kaget, bahkan di dalam masyarakat
sekarang ini terdengar celetukan "nyelekit" yang mengatakan bahwa sesudah
"banteng itu, ditambat di bawah pohon beringin, ia lalu jadi gemuk".
Amat disayangkan bila di kalangan PDI-P dan pandukungnya, terkena penyakit
lekas tersinggung, cepat "alergis" terhadap celetukan-celetukan seperti itu.
Jangan lupa bahwa sekarang ini mereka adalah penguasa. Dan adalah wajar bahwa
penguasa, pemerintah, akan terus disorot dan dikritik atas segala tindak
tanduknya yang dinilai keliru, yang dinilai merugikan rakyat kecil.
Mereka (PDI-P) seyogianya bercermin pada Kwik Kian Gie, yang notabene adalah
salah seorang Ketua PDI-P, yang sering melakukan kritik terbuka terhadap beleid
politik dan ekonomi pemerintah, yang sebenarya adalah suatu kritik terhadap
politik PDI-P sendiri. Apa yang dilakukan Kwik itu, kiranya baik dijadikan bahan
pertimbangan serius, oleh kader-kader pimpinan PDI-P sendiri. Kritik-kritik yang
tajam dan terbuka dari kalangan intern PDI-P sendiri, apalagi dari kalangan
pimpinannya, tidak akan membikin partai itu retak atau buyar, tapi akan
melahirkan suatu langgam demokratis dan transparansi yang akan memperkuat partai
itu. Akan mengikis langgam otoriter di kalangan pimpinannya.
Janganlah menggunakan argumentasi , misalnya sbb: "jangan selalu menghujat",
"jangan menjelek-jelekkan nama Indonesia", "harus tunduk pada disiplin partai" ,
"right or wrong my country", yang itu semua sebenanryna hanya untuk membungkam
adanya kritik-kritik yang tulus. Pengalaman kehidupan parpol-parpol
menunjukkan bahwa, kritik-kritik tidak akan melemahkan atau membuyarkan partai.
Yang melemahkan dan membuyarkan partai adalah politik partai yang keliru, yang
menyalahi janji-janji kepada rakyat. Politik dan perangai kader-kadernya,
terutama kader-kader pimpinannyam, yang merugikan rakyat kecll, yang telah
menjadi mangsa "money politics" , - - - itulah yang akan melemahkan dan
membikin pecah partai yang tadinya punya kepedulian terhadap nasib rakyat
kecil.
Kritik-kritik yang tulus seyogianya disambut, ini adalah salah satu bentuk dari
transparansi yang amat diperlukan oleh sesuatu parpol yang serius hendak
mengabdikan fikiran dan usahanya, demi kesatuan dan persatuan bangsa, demi
keadilan sosial. Maka seyogianyam, janganlah alergi terhadap kritik. Jangan
muram bila pers banyak mengajukan pendapat, kecaman dan kritik. Itu adalah
pertanda masyarakat memperhatikan soal-soal yang dihadapi negeri ini.
Partisipasi masyarakat dalam urusan negeri, adalah sesuatu yang perlu disambut.
Kiranya jangan sampai dilupakan kenyataan bahwa, sejak gerakan Reformasi yang
dimulai ketika Suharto masih kuasa, PDI sayap Mega, merupakan harapan banyak
orang, bahkan harapan kalangan rakyat yang luas, khususnya yang disebut Wong
Cilik, baik yang nasionalis, Islamis maupun yang Marxis atau Kiri.
Tidak ada saran yang lebih diperlukan kiranya untuk PDI-P , yang sekarang
memegang kekuasaan negara ini, untuk tidak melupakan janji-janji dan komitmennya
kepada rakyat, khusunya kepada rakyat kecil. Untuk tidak melupakan janji-janji
dan programnya untuk membangun suatu Indonesia yang demokratis dan berkeadilan
sosial.
Cukup panjang tanggapan saya atas tanggapan Bung Hudoyo.* * * * * *
-----Original Message-----
From: Hudojo [mailto:25@tiscali.de]
Sent: Wednesday, September 18, 2002 9:28 AM
To: apakabar@yahoogroups.com
Subject: AW: [apakabar] IBRAHIM ISA -- RE: [cari] Kwik: Upaya
Pemberantasan KKN Hanya Sebatas Retorika
Saya juga ikut menggarisbawahi apa yang dicanangkan oleh KKG. Memang
sungguh menherankan, padahal presiden Mega sudah mencanangkan berantas
KKN pada ulang tahun PDIP tahun ini di Semarang selaku ketua umum
PDIP. Tapi dalam kenyataannya PDIP menolak Pansus Bulog gate II.
Padahal pansus itulah kuncinya untuk memberantas KKN. Jadi ya saya
benarkan ucapan KKG bahwa pemberantasan KKN yang dicanangkan oleh
Pemerintah memang benar hanya Retorika belaka.Siapakah yang harus
bertanggung jawab? Sehubungan dengan malah ini saya sokong uraian pak
Ibrahim Isa dalam postingnya seperti dibawahini.
Salam.
Hudojo.
IBRAHIM ISA
-------------------
17 September 2002.
Pak Kwik: . . .
SOALNYA BAGAIMANA MENGUBAH RETORIKA MENJADI REALITA?
Saya garisbawahi apa yang dicanangkan oleh KWIK KIAN GIE.
Bravo Kwik !!
Korupsi merupakan virus, yang sampai kini masih hanya
'disenggol-senggol' saja oleh lembaga pengadilan kita. Kwik
mengatakan yang terjadi hanya "retorika" saja. Canang itu betul.
Sebenarnya, bukan hanya retorika, tetapi lamis-lamis bibir saja, lip
service belaka. Lebih jelek lagi. Seruan pemberantasan korupsi
sering sekali dijadikan 'political capital' dan komoditi untuk
manuver dan dagang sapi guna memperkuat posisi diri sendiri, golongan
maupun partai sendiri.
Kiranya adalah baik dibikin jelas masalahnya! Seharusnya siapa sih,
yang bertugas melaksanakan seruan Kwik Kian Gie, yang mengatakan,
bahwa pemberantasan KKN harus : Sistimatis, konprehensif, kongkrit
dan operasional. Cocok! Tetapi, siapa yang harus melaksanakannya,
siapa yang harus operasional? Bukankah, itu lembaga pengadilan,
kongkritnya jaksa-jaksanya? Pertama-tama Jaksa Agungnya? Siapa yang
sebenarya bertanggung-jawab? Bukankah pemerintah yang sekarang ini,
yang sudah memprogramkan pemberantasan KKN?
Walhasil, pendapat rakyat jelas: Pemerintah, adalah pemerintah yang
harus bertanggungjawab, yang empunya program penanganan KKN. DPR juga
bertanggungjawag untuk membuat serentetan uu yang bisa menangkap
setiap koruptor teri ataupun kakap dan mengadilinya. UU yang bisa
mengontrol setiap pejabat yang melakukan KKN. UU yang bisa mencegah
sebelum ratusan milyar rupiah kekayaan negara dijarah koruptor.
Koalisi parpol-parpol pemerintah yang menyusun program penanganan KKN
juga harus bertanggung jawab dalam menjadikan program itu
operasional. Artinya para parpol yang sekarang duduk di dalam
pemerintahan berkewajiban untuk membikin program penanganan KKN
kongkrit dan operasional, seperti dikatakan oleh Kwik Kian Gie.
Artinya adalah PDI-P, yamg merupakan parpol utama dan terbesar di
dalam pemerintahan Megawati sekarang ini, adalah yang paling
bertanggungjawb, apakah program pemerintah mengenai penanganan KKN itu
hanya tinggal retorika saja? Tentu saja, parpol-parpol lainnya yang
ikut koalisi juga ikut bertanggung jawab. Tapi, terus terang. Kalau
tokh orang masih ada harapan dalam penanganan KKN, maka yang
diharapkan itu pertama-tama adalah langkah kongkrit dari PDI-P.
Parpol-parpol lainnya yang di dalam koalisi sekarang ini, sudahlah!
Bahwa Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar <Partai yang paling
berpengalaman dalam bergelimang dengan korupsi, kolusi dan nepotisme>
dan Ketua DPR, sudah divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri;
betapapun - - - kita tidak habis fikir mengapa vonis itu begitu
ringan, tokh vonis itu kiranya patut disambut dan DIKAWAL. Bahwa
sesudah divonis tiga tahun penjara Akbar Tanjung, naik banding. Itu
adalah haknya sebagai warganegara untuk naik banding. Bahwa Akbar
Tanjung, masih bebas babkan mewakili Indonesia dalam suatu sidang
internasional di Hanoi, naah, . . . . ini betul-betul "kebangetan".
Bagaimana bisa bahwa seorang terdakwa yang sudah divnois tiga tahun
pendjara, tokh masih bisa jalan-jalan ke luarngeri atas ongkos
negara. Lebih celaka lagi, . . . . . ia malah mewakili Indonesia
pula.
Ini betul-betul sudah . . . . . . . . . . (masaalah, tidak tahu lagi
bagaimana kita menahan geregetan kita) . . . . . pembaca silakan isi
sendiri kalimat penutupnya.
Sementara anggota DPR sedang sibuk mengumpulkan tandatangan untuk
menuntut Akbar Tanjung turun dari kursi ketua DPR.
Bisakah PDI-P mendisiplin anggota-anggotanya untuk memberikan suara
positif dalam "mengimpeach" kedudukan Akbar Tanjung - - - sementara
menunggu ia naik banding, dan diputuskan lagi oleh pengadilan?
Diharapkan PDI-P akan mampu!
Sehingga, sedikit-dikitnya bisa memberikan bobot dan isi kongkrit
pada canang-canang yang dinyatakan Kwik Kian Gie, sebagai salah
seorang ketua PDI-P.
Kita nantikan.
* * * * * *