[Nasional-m] ga Kedung Ombo Tuntut Ganti Rugi

[Ambon]

Media Indonesia
Rabu, 25 September 2002

Warga Kedung Ombo Tuntut Ganti Rugi

SEMARANG (Media): Ratusan warga korban pembangunan Waduk Kedung Ombo,
kemarin, mendatangi kantor Gubernur dan kantor DPRD Jawa Tengah (Jateng).
Mereka menuntut sisa uang ganti rugi tanah yang menguap.
Menurut warga yang tergabung dalam Serikat Warga Korban Kedung Ombo (SWKKO),
sisa uang yang sudah mengendap selama 12 tahun itu nilainya diperikrakan
mencapai miliar rupiah.
S Parmin, koordinator SWKKO mengungkapkan, ganti rugi terhadap tanah yang
diberikan kepada warga saat itu hanya Rp300 per meter. Padahal, Soeparjo
Rustam selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) waktu itu menetapkan bahwa
ganti rugi yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp3.000 meter.
Oleh karena itu, warga korban Waduk Kedung Ombo menuntut Gubernur Jateng
Mardiyanto dan DPRD memperjuangkan raibnya uang ganti rugi itu.
Waduk tersebut berada di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan,
Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Jumlah penduduk yang terpaksa pindah akibat
pembangunan itu sebanyak 5.399 kepala keluarga (KK) dan yang masih bertahan
dengan menempati wilayah sabuk hijau waduk itu sebanyak 622 KK.
Menurut Parmin, kondisi penduduk yang masih bertahan itu sangat
memprihatinkan dan jauh dari kehidupan layak. Bahkan, ujarnya, mereka kerap
diteror dan diintimidasi.
Oleh karena itu, kata Parmin, mereka minta agar Gubernur Jateng membuat
pernyataan tertulis bahwa permasalahan yang timbul akibat pembangunan Waduk
Kedung Ombo belum selesai. Warga juga menuntut agar aset Waduk Kedung Ombo,
termasuk air, pengelolaannya diserahkan secara wakelola kepada warga Kedung
Ombo.
Selain aksi unjuk rasa warga Kedung Ombo, di halaman kantor Gubernur dan
DPRD Jateng dalam waktu yang bersamaan juga terjadi aksi unjuk rasa pekerja
dan petani.
Unjuk rasa
Gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur (Jatim), kemarin, juga ramai didatangi tiga
kelompok pengunjuk rasa. Mereka adalah ratusan orang dari Front Pemuda
Rakyat Miskin (FPRM), pedagang kaki lima Wijaya Kusuma dan sekitar 50 orang
elemen mahasiswa.
Gelombang pertama yang datang adalah kelompok mahasiswa yang minta Dewan
agar mendesak pemerintah lebih memperhatikan nasib petani. Setelah sekitar
50 mahasiswa itu selesai berorasi, dilanjutkan dengan datangnya 100 pedagang
kaki lima Wijaya Kusuma.
Para pedagang kaki lima ini menentang dan menolak kebijakan Pemerintah Kota
Surabaya yang merelokasi mereka ke taman hiburan rakyat (THR). THR yang
dijadikan tempat relokasi itu dinilai tidak mampu menampung semua pedagang.
Setelah pedagang Wijaya Kusuma selesai menyampaikan aspirasinya, datang lagi
100 orang dari FPRM Jatim. FPRM adalah sebuah wadah koalisi beberapa elemen
di antaranya Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh
Indonesia (FNPBI), Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), Serikat Tani Nasional
(STN), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Dalam unjuk rasa itu, mereka menilai pemerintahan Megawati
Soekarnoputri-Hamzah Haz gagal memimpin negeri ini. Mereka menyebutkan,
kegagalan itu antara lain bersekutu dengan sisa-sisa Orde Baru dan Dana
Moneter Internasional (IMF) dan adanya sejumlah kebijakan yang tidak
berpihak pada rakyat miskin seperti penggusuran di beberapa tempat.
Berkaitan dengan itu, Ketua PRD Surabaya Tino Rahardian mengimbau kepada
seluruh masyarakat dari pekerja dan petani untuk melakukan mogok nasional
kemarin dan 1 Oktober mendatang sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja
pemerintah.
Tino juga menyebutkan saat ini FPRM sedang mendekati simpul-simpul
pergerakan buruh dan mahasiswa untuk mewujudkan aksi mogok nasional itu.
(HT/HS/N-3)