[Nasional-m] [Fwd: [Nasional] Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik]

[nasional-m@polarhome.com]

-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu
Daya Politik
Datum: Wed, 29 Jan 2003 13:47:40 +0100
Von: manuk <manuk0609@yahoo.de>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: nasional <national@mail2.factsoft.de>

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik
Burhan, A.


Tanggal 2 Januari 2003, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, TDL
dan Telepon. Pengumuman ini telah menyulut kenaikan harga berbagai
jenis komoditi lainnya, terutama komoditi kebutuhan masyarakat umum
sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, kelapa, daging dan beaya
trasportasi, sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa menentang kenaikan
harga tersebut. Gelombang unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa,
diikuti oleh kaum buruh, para profesional, pengusaha dan rakyat miskin
kota menentang kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon makin hari makin
membesar dan tuntutan-tuntutannyapun meningkat. Yang semula hanya
menuntut penurunan kembali harga BBM, TDL dan Telepon bertambah
dengan: hentikan divestasi PT. Indosat dan kebijakan Release &
Discharge terhadap konglomerat, dan bermuara pada tuntutan mengganti
pemerintah yang sah dengan suatu pemerintahan Presidium.

Penghapusan subsidi yang dilakukan serentak ini sangat menyinggung
rasa keadilan. Masyarakat mempertanyakan kalau untuk menyehatkan APBN,
mengapa pemerintah tidak menghentikan subsidi yang sekarang telah
mencapai lebih dari Rp 700 triliun (berupa BLBI dan Obligasi
Rekapitulasi perbankan) kepada konglomerat yang nyata-nyata telah
berbuat kejahatan perbankan dengan melanggar BMPK (Batas Maksimun
Pemberian Kredit) dan membangkang tidak mau membayar semua
hutang-hutang mereka kepada pemerintah. Mengapa si konglomerat besar
yang jumlahnya hanya beberapa puluh orang itu, sudah mangkir janji,
masih saja diberi hutang ratusan triliun yang bunga obligasinya
membebani dan memberatkan APBN kita ? Bahkan diterbitkan Inpres
Release dan Discharge agar mereka terbebas dari tuntutan hukum atas
kejahatan yang mereka lakukan. Bukankah pelanggaran perbankan yang
mereka lakukan tersebut merupakan salah satu penyebab krisis yang
membenani seluruh bangsa Indonesia hingga sekarang ?

Dilihat dari sudut pengelolaan ekonomi makro, subsidi merupakan hal
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Tetapi dalam
keadaan krisis berkepanjangan dimana daya beli masyarakat merosot
tajam dan jumlah angkatan kerja yang menganggur bertambah dari tahun
ketahun, adalah kurang bijaksana menghentikan secara bersamaan subsidi
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti BBM dan TDL. Warisan
kesalahan pengelolaan ekonomi makro yang dilakukan oleh orde baru ini
hendaknya diperbaiki selangkah demi selangkah sejalan dengan perbaikan
hidup rakyat banyak.

Perlu kiranya digarisbawahi sinyalemen-sinyalemen, bahwa aksi-aksi
mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, listrik dan telepon
telah dan sedang terus dicampuri dan diusahakan untuk dapat
dikendalikan oleh berbagai kekuatan politik yang ada, yang oleh sdr.
Denny J.A. PhD disebut sebagai ¡§penumpang gelap¡¨.

Ditengah-tengah gejolak demonstrasi, Menko Polkam, berdasarkan
bahan-bahan dari BIN mensinyalir adanya tiga kekuatan yang mencoba
mendalangi aksi protes, yaitu kelompok post power syndrome, barisan
sakit hati, dan kalangan radikal. Lebih jauh lagi Menko Polkam
melaporkan bahwa ada skenario politik yang ingin menjadikan mahasiswa
sebagai martir. Jika ada mahasiswa yang terbunuh, maka gerakan protes
akan meluas dan skenario matinya mahasiswa Trisakti yang kemudian
berujung kepada jatuhnya Soeharto dapat terulang dalam bentuk lain.

Sebenarnya ada 2 kelompok kekuatan politik besar yang ikut menjadi
penumpang gelap dalam aksi mahasiswa kali ini.

Pertama : kelompok kekuatan yang ingin mengganti pemerintahan RI yang
sah dengan sebuah presidum/dewan rakyat.

Dalam kelompok ertama tersebut, ada dua kelompok kekuatan yang
mempunyai agenda serupa:

1) kekuatan orde baru yang telah dilengserkan oleh gerakan reformasi
atau dengan kata yang lebih halus oleh Menko Polkam disebut sebagai
¡§kelompok post power syndrome¡¨. Kelompok ini terdiri dari pensiunan
para jenderal yang dipimpin oleh Jend. Purn. Kemal Idris yang memang
sejak semula mempunyai agenda mengganti pemerintahan RI yang sah
dengan sebuah pemerintahan Presidium. Konsep ini sudah dijajakan oleh
mereka semenjak pemerintahan Habibie. Walaupun membantah ide presidium
hanya sekedar wacana, mantan Menko Polkam pada masa pemerintahan
presiden Habibie, Jend. Wiranto memang ikut dalam suatu pertemuan yang
diselenggarakan oleh Hariman Siregar untuk menggalang kekuatan
menggulingkan pemerintahan Mega-Hamzah dan membentuk pemerintahan
Presidium. Agenda ini sebenarnya adalah suatu agenda perbuatan makar
terhadap pemerintah RI yang sah, karena itu juga mendapat tantangan
dari ketua MPR Amien Rais yang menyindir bahwa ¡§presidium itu makhluk
misterius¡¨ dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal
Endriartono Sutarto memperingatkan agar ¡§ide presidium jangan
dilanjutkan¡¨. Selain itu, dalam kelompok ini termasuk pula mantan
pejabat sipil orde baru yang korup, misalnya Fuad Bawazir - mantan
Dirjen Pajak dan mantan menteri Keuangan orde baru, yang diketahui
umum sebagai salah satu koruptor besar Indonesia. Mengenai motif
mengapa Fuad Bawasir berkepentingan adanya kekacauan, silakan baca apa
yang dikatakan oleh juru bicara BIN, Muchyar Yahya ¡§Karena saat ini
sedang diburu oleh proses penegakan hukum, soal perpajakan, mereka
sangat berkepentingan adanya suasana yang tidak stabil terus. Kalau
sekarang dia mau ditangkap, wah, orang akan bilang, ¡§Dia ditangkap
karena mendukung demonstrasi.¡¨ Dari opini publik dia akan menang.¡¨

2) kelompok yang berangan-angan akan adanya perubahan radikal dalam
waktu dekat. Kelompok kekuatan ini terbagi dua, yaitu, kekuatan
radikal ¡§kanan¡¨ dan kekuatan radikal ¡§kiri¡¨, dengan agenda yang
berseberangan satu sama lainnya. Kekuatan radikal kanan ini yang sejak
semula berusaha menimbulkan kekacauan dan ketakutan, sangat terpojok
setelah aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap jaringan
teroris pelaku pemboman Bali dan aksi-aksi pemboman sebelumnya. Bahkan
pelindung kekuatan ini yang selama ini menyangkal bahwa tidak ada
teroris di Indonesia juga tak mau-malu berbalik arah. Mereka berusaha
keras agar Indonesia selalu berada dalam keadaan kacau sehingga dapat
mencapai tujuannya dengan cara ¡§menangguk di air keruh¡¨.

Yang disayangkan adalah kekuatan ¡§kiri¡¨ seperti PRD dan beberapa
partai kecil beraliran nasionalis lainnya, yang juga ikut dalam usaha
menumbangkan pemerintahan RI yang sah. Tidakkah mereka mengerti bahwa
dengan berbuat seperti itu, secara sengaja atau tidak, mereka telah
menempatkan diri sebagai ¡§sukarelawan¡¨ kekuatan orde baru untuk came
back? Mengapa ? Karena mereka masih merupakan kekuatan kecil, yang
bila pemerintahan yang sah dapat ditumbangkan, yang akan naik ke
panggung kekuasaan pastilah kekuatan ex-orde baru yang masih
terpelihara dengan baik, dan kekuatan ¡§kiri¡¨ ini pasti akan tersingkir
dengan sendirinya.

Kedua, kelompok kekuatan politik yang berada dalam kekuasan seperti
partai Golkar, dan partai-partai Islam di pemerintahan dan di DPR/MPR.

Semenjak semula telah kelihatan bahwa kekuatan ini tidak menginginkan
PDI-Perjuangan berkembang menjadi partai besar yang memimpin Indonesia
menuju masyarakat adil dan makmur. Merekalah yang mengganjal Megawati
untuk menjadi presiden, padahal PDI Perjuangan adalah partai yang
memperoleh kepercayaan terbesar dari rakyat dalam pemilu 1999.
Beberapa tokoh partai Islam bahkan memanipulasi dalil-dalil agama
untuk menentang Megawati yang perempuan itu menjadi presiden.
Tokoh-tokoh ini telah mempertontonkan kepada kita suatu etika
berpolitik yang sangat buruk, ketika mereka mencampakkan begitu saja
dalil-dalil agama bila tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka.
Mereka tidak segan-segan menjilat ludahnya sendiri, ketika menjatuhkan
presiden Abdurrahman Wahid dan meminta dengan sangat agar Megawati
yang nota bene tetap perempuan itu bersedia menjadi presiden.

Dalam aksi mahasiwa kali ini, kelompok ini juga menjadi ¡§penumpang
gelap" dengan agenda untuk melemahkan posisi Megawati dan
PDI-Perjuangan dalam pemilu 2004, seperti apa yang dilontarkan oleh
juru bicara BIN, Muchyar Yahya ketika ditanya wartawan mengenai Amien
Rais : ¡§Dia perhitungannya hanya menggunakan ini untuk menambah peluru
kampanye. Tidak lebih dari itu. Dia nggak mau mengambil (kekuasaan
¡Vred.) sekarang.¡¨ Demikian juga kelakuan sebagian fungsionaris partai
Golkar yang ikut nimbung sebagai "penumpang gelap" dalam aksi
mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon.
Padahal orang-orang dari partai Golkar yang duduk di DPR/MPR ikut
aktif merekomendasikan kenaikan harga tersebut. Ketika melihat reaksi
masyarakat begitu kerasnya, mereka, termasuk Amien Rais bersikap tak
terpuji dengan mengambil taktik ¡§lempar batu sembunyi tangan¡¨, dan
setelah itu bersikap sebagai ¡§maling berteriak maling¡¨.

Kita tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup, karena amat sulit menerka
apa yang ada dalam pikiran seseorang. Tetapi dari beberapa kejadian
terdahulu, terlihat adanya "gejala aneh" yang menyangkut kebijakan tim
ekonomi pemerintah yang dipimpin oleh Dorodjatun Kuncorojakti.
Pertama, ketika negara sedang kekurangan dana untuk menutupi APBN,
pada bulan Desember 2001 yang lalu, KKSK (Komite Kebijakan Sektor
Keuangan) yang dipimpin oleh Dorodjatun dengan seperangkat teori yang
sudah usang malah merekomendasikan agar para konglomerat diberi
perpanjangan waktu pengembalian hutang sampai 10 tahun lagi dan bunga
hutangnya diturunkan dari bunga bank yang umum berlaku. Untung saja,
ketika itu, presiden Megawati segera membatalkan keputusan KKSK yang
tidak masuk akal tersebut pada awal tahun 2002. Kemudian tim ekonomi
menyetujui divestasi PT. Indosat, sebuah BUMN yang sehat, yang
sebenarnya tanpa menjualnya, BUMN ini dapat berperan meringankan beban
hutang pemerintah dan APBN dari keuntungan perusahaan yang disetorkan
oleh BUMN ini kepada Departemen Keuangan. Lalu mengapa pula tim
ekonomi merekomendasikan pembebasan tuntutan hukum (Release &
Discharge) terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan para konglomerat
selama ini ?. Bukankah penegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang
bulu merupakan salah satu agenda reformasi kita ? Dan anehnya, tim
ekonomi Dorodjatun tidak pantas meminta agar kebijakan release &
discharge ini dikeluarkan dalam bentuk Inpres, kalau bukan untuk lepas
tangan dan mengarahkan sasaran kriritk kepada presiden Megawati ?
Lalu, mengapa pula harga BBM, TDL dan Telepon dinaikkan bersamaan,
padahal sebelumnya selalu diambil langkah hati-hati berupa kenaikan
harga sebagian dan bertahap ? Semua kejadian ini dengan sendirinya
menimbulkan pertanyaan kepada kita, bukankah tim ekonomi pimpinan
Dorodjatun yang kebanyakan merupakan orang-orang Golkar ex-orde baru
itu ¡§sengaja¡¨ membuat kebijakan ekonomi yang kontroversial agar
presiden Megawati dan PDI-Perjuangan berada dalam kedududukan yang
serba salah ? Salahkah bila ada yang menduga-duga bahwa semua ini
adalah sebuah konspirasi dan kerjasama antara tokoh-tokoh Golkar yang
berada dalam kabinet dengan yang duduk di DPR/MPR untuk menjatuhkan
kredibilitas/martabat Megawati dan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun
2004 mendatang ? Lalu terpikir kembali, bukankah usaha menjatuhkan
presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang umum MPR 2001 dan meminta agar
Megawati bersedia menjadi presiden juga merupakan suatu jebakan apik
lawan-lawan politik PDI Perjuangan ? Karena siapapun yang menjadi
presiden RI saat itu maupun sekarang ini, pasti tidak mungkin memenuhi
harapan rakyat agar perubahan besar dapat terjadi dalam waktu singkat,
sehingga ketidakpuasan massa ini dapat dieksploitir untuk menjatuhkan
wibawa dan pengaruh Megawati dan PDI Perjuangan di kalangan rakyat ?

Untuk keluar dari situasi defensif-pasif ini, presiden Megawati dapat
bersikap tegas sebagaimana ia membatalkan keputusan KKSK awal tahun
lalu, dengan tidak segan-segan mencabut keputusan tim ekonomi pimpinan
Dorodjatun yang menaikkan harga BBM, TDL dan Telepon secara serentak
dan kembali ketentuan yang berlaku sebelumnya. Bahkan Dana Moneter
Internasional (IMF) dan Bank Dunia mendukung langkah Pemerintah RI
untuk menunda kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM),
seperti yang diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk
Indonesia Andrew Steer dan Wakil Direktur IMF untuk Asia Pasifik
Daniel Citrin, sebelum dimulainya sidang Consultative Group on
Indonesia (CGI) di Nusa Dua, Bali, Selasa , tanggal 21 Januari yang
lalu. Dengan memperhatikan tuntutan massa rakyat, diharapkan situasi
sulit yang dihadapi pemerintah Megawati dan PDI Perjuangan dapat diatasi.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita, kaum nasionalis yang tergabung
dalam PDI Perjuangan dan juga partai-partai nasionalis kecil lainnya,
bersama rakyat banyak mempelajari segala bentuk intrik dan tipu daya
politik yang dilakukan oleh kekuatan orde baru, baik yang telah
lengser maupun yang masih berada dalam kekuasaan sekarang ini dan
bersatu bahu membahu mengahadapinya, demi mensukseskan agenda
reformasi yang sedang berjalan. Hendaknya kita mampu bersikap cerdas,
arif dan bijaksana seperti yang diungkapkan pepatah kita ¡§terkilat
ikan di dalam air, sudah tahu jantan-betinanya¡¨. Bukankah harapan
¡§jangan menjauhkan Megawati dari rakyat¡¨ yang diucapkan oleh suami
Megawati, Taufik Kiemas dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-60 di
Bali itu, merupakan sinyalemen atas usaha-usaha untuk memisahkan
Megawati dan PDI Perjuangan dari massa pendukungnya ? Bila tidak
waspada dan cerdas, ada kemungkinan kekuatan ex-orde baru yang
berpengalaman memerintah selama 32 tahun itu, kembali berkuasa di
Indonesia. Dan sistem politik otoriter dan sistem ekonomi konglomerasi
yang telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa kita, kembali menguasai
Indonesia untuk kedua kalinya. Suatu restorasi yang selama ini
ditentang habis-habisan oleh semua kekuatan reformasi termasuk gerakan
mahasiswa.

Amsterdam, 28 Januari 2003.

Burhan, A.

-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------