[Nasional-m] Kwik: KKN Sumber Segala Permasalahan

[nasional-m@polarhome.com]

SUARA PEMBARUAN DAILY
-----------------------------------
Kwik: KKN Sumber Segala Permasalahan

JAKARTA - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Drs Kwik Kian Gie menegaskan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan
sumber segala permasalahan yang mencuat dalam segala bidang. KKN adalah the
roots of all evils. Kalau ditelusuri, akar penyebab dari hampir semua
permasalahan (artinya tidak hanya di bidang ekonomi) selalu terbentur pada KKN.

Hal itu dikemukakan dalam dialog dan diskusi bisnis bertema ''Membangun
Indonesia Baru untuk Meraih Kemandirian Ekonomi'' di Hotel Gran Melia,
Jakarta, Rabu (12/2). Diskusi yang dipandu oleh Dr Daniel Sparingga dan
dihadiri sekitar 150 peserta itu, diselenggarakan oleh Lions Club Jakarta Pusat.

Kwik Kian Gie mengatakan, sebagai contoh, daya saing kita lembah karena
banyaknya pungutan liar dan komersialisasi jabatan. Banyak sekali proyek
yang dirancang dengan pembiayaan utang tidak bisa diwujudkan karena tidak
mampu melakukan perencanaan yang baik, dan karena setiap pengeluaran untuk
proyek dibocorkan untuk kantong pimpinan proyek dan orang-orang terkait.

''Ketika menggagas proyek, pertimbangannya tidak karena proyek itu
bermanfaat, tapi karena mudah di-mark-up dan dikorup untuk penggagas serta
kelompoknya,'' katanya sambil menambahkan, kemampuan merencanakan ada, tapi
otaknya sudah dimasuki virus.

Mutu Rendah

Kwik mengatakan, mutu pendidikan Indonesia sangat rendah karena gelar
kesarjanaan dikomersialkan dan akreditasi oleh pemerintah dapat dibeli.
Dampaknya tidak dalam bidang ekonomi tapi pembodohan seluruh masyarakat.

Dia menekankan, KKN yang berawal dari keserakahan materi berkembang
menjadi kelainan-kelainan yang tidak bersifat kebendaan. KKN yang sudah
merasuk ke dalam jiwa, mental, moral dan akhlak, menjelma menjadi kebijakan
pemerintah yang sangat tidak masuk akal.

Ia menawarkan konsep sederhana pemberantasan korupsi, yaitu menerapkan
carrot and stick. Carrot berarti, pendapatan netto untuk pegawai negeri
sipil maupun TNI/Polri harus cukup untuk hidup menurut standar kepangkatan
dan pendidikan, kalau perlu hidup dengan gaya ''gagah''. Artinya sama dengan
karyawan swasta dengan pendidikan dan pangkat setara. (A-10)