[Nusantara] Goverment Watch : 80% Anggota DPR Diduga Terima Suap

[Gigih Nusantara]

80% Anggota DPR Diduga Terima Suap

Goverment Watch (Gowa), sebuah LSM yang sering
menyoroti soal korupsi 
di
lembaga eksekutif dan legislatif di pusat, menduga
sekitar 80 persen 
anggota
DPR RI pernah menerima suap. Selain itu, mereka juga
mencurigai 
kekayaan 293
anggota DPR, karena meningkat drastis setelah menjadi
anggota dewan.
Koordinator Government Watch (Gowa) Farid R Faqih,
menyatakan, saat ini
tinggal 10 sampai 20 persen saja yang benar-benar
bersih. "Itu pun 
mereka
dikucilkan teman-temannya di Senayan," ujarnya kepada
BPost di Jakarta,
kemarin.
Pernyataan itu dikemukan Farid menanggapi maraknya isu
suap yang 
menimpa
anggota Komisi IX DPR, yang antara lain membidangi
keuangan dan 
perbankan.
Farid bahkan mensinyalir, kebiasaan pertemuan setengah
kamar yang lazim
dilakukan di zaman Orde Baru kini dipraktikkan oleh
anggota dewan 
produk
reformasi. "Setelah empat tahun, mereka barangkali
sudah lupa semangat
reformasi," katanya.
Secara terpisah Indra J Piliang, seorang pengamat
politik, membenarkan
sinyalemen Farid. Ia sependapat bahwa tokoh seperti
Meilono Soewondo, 
yang
pertama kali membongkar isu suap anggota Komisi IX,
kini dikucilkan
kawan-kawannya di DPR maupun kawan dari partainya
sendiri, PDIP.
"Meilono dikucilkan. Orang-orang seperti Meilono kan
orang yang mau
berkorban, mau mempertaruhkan jabatannya dan
keanggotannya di PDI-P," 
tegas
Indra.
Farid menambahkan, suap ke DPR tidak hanya dalam
bentuk uang tapi juga
fasilitas lain seperti pemberian tiket pesawat, yang
sudah merupakan 
rahasia
umum.
"Ada juga yang berkebun, yang mendapat HPH (hak
pengusahaan hutan, 
Red), ada
yang mendapatkan keringanan dalam usaha-usaha dia,"
papar Farid sambil
menambahkan, suap tak hanya terjadi di Komisi IX
melainkan di 
komisi-komisi
lain.
Yang banyak terjadi sekarang, kata Farid, suap dalam
bentuk mobil, 
karena
hobi kebanyakan para anggota dewan adalah mengkoleksi
mobil. Sehingga, 
ujar
Farid, gedung DPR itu seperti show room.
"Sebenarnya sederhana. Bagaimana anggota DPR bisa
punya Jaguar yang 
harganya
Rp600 juta sampai Rp1 miliar, sedangkan gajinya hanya
Rp12 juta. Gimana 
tuh?
Nggak mungkin kan, kalau tidak ada pemberian dari
orang lain," 
tandasnya.
Farid menduga, di Senayan, mereka yang menerima suap
merupakan
mayoritas --meski tidak bisa disamaratakan. "Saya kira
masih ada 10 
sampai
20 persen yang tidak begitu (menerima suap). Mereka
itu relatif masih
bersih. Di luar itu, mayoritas sudah menerima
--langsung atau pun tidak
langsung," papar Farid.
Indra Piliang juga menyebutkan bahwa isu suap yang
meledak sekarang 
hanya
puncak gunung es. "Itu yang ketahuan. Sama halnya
dengan penyelewengan 
dana
Bulog yang dilakukan Akbar Tandjung.Sebetulnya,
penyelewenangan dana 
Bulog
sejak zaman Soeharto sampai masa Gus Dur itu kan
triliunan.
"Itu juga yang terjadi di DPR," kata Indra.
Belum Pernah
Dimintai tanggapannya, anggota Komisi V DPR RI dari
PKB, Andi Najmi 
Fuadi,
mengaku belum pernah mengalami disuap oleh mitra
kerja.
"Saya belum pernah mengalami. Kalau ada, ya tak
tampani (saya terima, 
Red),"
katanya sambil tertawa.
Bambang Pranoto, mantan anggota Komisi IV DPR RI dari
FPDIP, mengakui 
bahwa
Komisi IV (antara lain membidangi transportasi)
termasuk komisi basah.
Namun, ia juga mengaku tidak pernah tahu adanya
praktik suap di komisi 
itu.
"Saya tergolong orang yang tak pernah mengetahui.
Makanya selalu 
mendambakan
klarifikasi tentang suap-suap di DPR. Kalau toh ada,
saya tidak 
tergolong
pernah ditawari atau pun menerima yang disebut-sebut
suap itu," tegas
Bambang melalui telepon di Semarang, Jawa Tengah,
Sabtu.
Setelah keluar dari Komisi IV, sejak awal bulan ini
Bambang masuk ke 
Komisi
IX. Mengenai isu suap yang dilontarkan Meilono,
Bambang menengara 
adanya
upaya pembunuhan karakter, baik karakter manusia —para
anggota DPR— 
maupun
kelembagaan.
"Banyak hal tidak masuk akal. Dari sisi isu, ada
pembodohan kepada
masyarakat karena tidak logis. Kata Meilono, ada empat
orang menolak,
lainnya —10 atau 12— menerima. Tidak masuk akal karena
yang menolak dan
menerima itu melebihi jumlah anggota FPDIP yang ada di
Komisi IX," 
tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, dari segi jumlah uangnya juga
tidak masuk akal.
Katanya, kalau benar ada suap 1.000 dolar AS per orang
—sekitar Rp8 
juta—
itu masih di bawah gaji anggota DPR.
"Dibanding nilai divestasinya yang hampir Rp4 triliun,
atau 400 juta 
dolar,
angka 1.000 dolar itu kan nggak masuk akal," ujarnya
sambil 
menambahkan,
kalau isu itu tidak bisa dibuktikan, maka Meilono bisa
menjadi 
tersangka.
Ditanya tentang Farid dari Gowa, Bambang enggan
mengomentari. "Karena, 
itu
menyangkut masalah penelitian, saya kan tidak tahu
metodenya 
bagaimana,"
elaknya.
Bambang menambahkan, ia bisa mengatakan itu benar,
kalau memang 
ternyata
dibuktikan dalam satu fakta. "Tapi kalau itu sifatnya
analisis.... saya 
sih
tenang-tenang saja, karena tidak termasuk di
dalamnya," ucap Bambang.
Tokoh Tenar
Sementara itu, Koordinator Gowa Farid R Faqih
menyatakan, sebagian 
besar
dari 293 dewan yang disinyalir kekayaannya
mencurigakan itu, di 
antaranya
justru melibatkan tokoh tenar dan vokalis DPR.
"Ada beberapa nama tokoh vokal. Makin vokal makin
banyak (kaya)," 
katanya
sambil tertawa.
Total kekayaan ke-293 anggota DPR itu mencapai hampir
Rp1 triliun atau
rata-rata mereka memiliki harta Rp3,4 miliar. Kata
Farid, "Kekayaan 
mereka
itu mencurigakan."
Para anggota dewan yang kaya mendadak, atau
mendapatkan limpahan harta 
dalam
jumlah besar selama menjadi anggota DPR, tambah Farid,
cenderung 
membengkak
jumlah hartanya pada pos harta tidak bergerak. Gowa
mensinyalir, 
dana-dana
segar yang diperoleh para politisi itu dibelikan
rumah, mobil, tanah, 
dan
saham.
Gowa, sebuah LSM yang intens melakukan monitoring
terhadap kasus 
korupsi
dana publik, mengumpulkan data kekayaan anggota DPR
dari laporan Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dari
lebih 400 anggota
dewan yang telah menyerahkan laporan kekayaannya, baru
293 orang yang
data-datanya diteliti Gowa.
Menurut Farid, organisasinya mengkaji data-data
kekayaan anggota DPR 
untuk
mengetahui kemungkinan masuknya dana-dana haram ke kas
para wakil 
rakyat.
"Kita mau melihat bagaimana sih trend pertumbuhan
kekayaan dia dari 
tahun
1999, 2000, 2001, dan 2002," ujarnya. Ke-293 anggota
dewan yang 
kekayaannya
mencapai Rp1 triliun dan kini diteliti Gowa, sebagian
besar memperoleh
tambahan kekayaan dalam jumlah fantastis setelah
menjadi anggota DPR.
Apakah jumlah Rp1 triliun itu merupakan jumlah yang
besar, sambil 
tersenyum,
Farid mengatakan, "Hebatlah, menurut saya."
Farid belum mau menyebutkan nama anggota DPR yang
diduga memperoleh 
kekayaan
secara tidak wajar. "Jangan dululah. Nanti keburu
kabur," ujarnya.
Ke-293 anggota dewan yang kekayaannya diteliti Farid
berasal dari semua
partai politik, tak terkecuali dari partai besar
seperti PDI-P dan 
Partai
Golkar.
Temuan Gowa itu hampir sama dengan temuan KPKPN.
Komisi itu beberapa 
waktu
lalu mengumumkan ada 35 orang anggota DPR yang diduga
memperoleh 
kekayaan
secara tidak wajar.
Seperti Gowa, KPKPN juga belum mengumumkan nama-nama
pejabat yang 
diduga
mendapatkan harta dengan cara yang curang.
Farid mengatakan, pihaknya sedang mengkaji temuannya,
sekaligus 
menunggu
data-data kekayaan 207 anggota DPR lainnya dari KPKPN.



=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
New DSL Internet Access from SBC & Yahoo!
http://sbc.yahoo.com