[Nusantara] SIARAN PERS MTI: Skandal Jaksa Agung: Indikasi Disfungsi Kepemimpinan Nasional

[gigihnusantaraid]

SIARAN PERS MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA (MTI)

Skandal Jaksa Agung:
Indikasi Disfungsi Kepemimpinan Nasional

"Ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi kasus Jaksa Agung dan 
kasus-kasus
korupsi lainnya yang melibatkan pejabat publik dan penyelenggara 
negara
merupakan indikasi adanya disfungsi kepemimpinan nasional"

Jakarta, 09 Oktober 2002,

Kasus yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tanjung belum juga tuntas, 
pelantikan
Sutiyoso sebagai Gubernur yang penuh kontroversi terus dilanjutkan, 
dan
kasus "Uang Perkenalan" untuk anggota DPR diselesaikan secara 
sepihak. Kini
masyarakat kembali dipertontonkan tentang perilaku pejabat publik yang
sangat ironis. Jaksa Agung M.A. Rahman dilaporkan oleh Komisi 
Pemeriksa
Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) karena diduga kuat telah dengan 
sengaja
memberikan laporan palsu tentang kekayaannya.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa wajah kepemimpinan nasional baik
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sedang mengarah pada
disfungsionalisasi. Para pejabat tinggi pada instansi-instansi 
strategis
bukannya memberi keteladanan, tetapi mempertontonkan perilaku buruk 
dalam
mengelola otoritas publik. Kecenderungan ini dapat mengarah dan 
menyuburkan
budaya kekuasaan serta mengancam efektivitas kepemimpinan nasional. 
Esensi
kepemimpinan semestinya berada pada akseptabilitas dan kekuatan 
moral, kini
semakin bergeser pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan segala 
cara,
termasuk memutarbalikkan interpretasi tentang tindakan dan putusan 
hukum.

Kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik telah 
merata di
semua lembaga-lembaga negara, baik di lembaga legislatif, eksekutif 
maupun
yudikatif. Hal tersebut membuktikan bahwa pembusukan kepemimpinan 
nasional
telah, sedang dan akan terus terjadi. Pejabat negara yang seharusnya
memberikan contoh bagi masyarakat untuk keluar dari krisis nasional, 
telah
keluar dari nurani kebangsaannya. Kepekaan terhadap pertanggungjawaban
publik sudah hilang.

Jika kecenderungan ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan meruntuhkan
seluruh sistem penegakan hukum, tidak berfungsinya sistem 
ketatanegaraan,
dan hilangnya kepercayaan publik kepada para pemimpinnya. Meskipun 
tampak di
permukaan mayoritas masyarakat cenderung bersifat apatis, tetapi tetap
berpotensi memicu keresahan sosial yang bukan tidak mungkin dapat 
memancing
anarki sosial. Kesenjangan yang makin lebar antara rakyat kebanyakan 
yang
sangat menderita akibat krisis ekonomi yang belum pulih, dengan 
perilaku
kepemimpinan yang korup dan berwemah-mewah secara tidak sah dapat 
menjadi
pemicu munculnya keresahan dan anarki sosial.
Menyikapi hal-hal tersebut di atas, kami Masyarakat Transparansi 
Indonesia
(MTI) mendesak:

1. MENINDAK TEGAS PEJABAT PUBLIK YANG TERINDIKASI KORUPSI. LAKUKAN
INVESTIGASI DAN TINDAKLANJUTI DENGAN PROSES HUKUM, TANPA PANDANG 
BULU, DAN
TERUTAMA DITERAPKAN PADA PIMPINAN TERTINGGI SUATU LEMBAGA ATAU 
INSTANSI
PUBLIK.

2. PEJABAT PUBLIK YANG TERINDIKASI KORUPSI HARUS MUNDUR DARI 
JABATANNYA,
ATAU PEMEGANG OTORITAS DI ATASNYA HARUS MEMBERHENTIKAN YANG 
BERSANGKUTAN

3. PERUBAHAN MEKANISME REKRUTMEN PEJABAT PUBLIK. PROSES REKRUITMENT 
PEJABAT
PUBLIK HARUS DAPAT MENCEGAH PERILAKU PEJABAT PUBLIK UNTUK MELAKUKAN
PENYIMPANGAN. PEMILIHAN PEJABAT PUBLIK SECARA LANGSUNG HARUS SEGERA
DIBERLAKUKAN DITUNJANG OLEH KEBERADAAN CODE OF CONDUCT YANG DAPAT 
MENCEGAH
PENYIMPANGAN.

4. SEGERA DIBENTUK KOMISI INDEPENDEN ANTI KORUPSI. RUU PEMBENTUKAN 
KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI HARUS SEGERA DISAHKAN/DIUNDANGKAN 
DENGAN
KEWENANGAN PENUH UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN, PENYELIDIKAN DAN 
PENUNTUTAN
KASUS-KASUS KORUPSI SEHINGGA KASUS-KASUS KORUPSI SEGERA DAPAT 
DISELESAIKAN.

Masyarakat Transparansi Indonesia,
Sudirman Said
Ketua Badan Pelaksana

Nizar Suhendra
Direktur Eksekutif

___________________________________________
Sekretariat MTI:
Jl. Ciniru 2 No. 3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
Telp: 62-21 7222509, 7206280 Fax: 62-21 9233778
Email: mti@c...
website: http://www.transparansi.or.id