[Nusantara] Gus Dur : Pemerintah Tidak Hargai HAMMuhtadin AR : Pemimpin dan Moralitas Bangsa

[gigihnusantaraid]

Pemerintah Tidak Hargai HAM, Jika Tolak Rekonsiliasi Nasional 
  
Jakarta, gusdur.net
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendesak pemerintah untuk segera 
mengadakan rekonsiliasi nasional sebagai cara untuk menghindari 
disintegrasi bangsa. Rekonsiliasi nasional itu adalah konsekwensi 
dari pengembalian hak asasi berjuta warga negara Indonesia yang telah 
dirampas pada masa Orde Baru. 

"Rekonsiliasi nasional adalah sesuatu yang rasional. Jika pemerintah 
tidak menyambut hal ini, maka mereka patut dinilai tidak menghargai 
HAM," kata Gus Dur saat memberikan sambutan pada deklarasi 
Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) di auditorium gedung 
Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, Sabtu (12/10) pagi.

Gus Dur yang juga menjabat sebagai Penasehat SKP-HAM, menyatakan 
pelanggaran HAM atas bangsa ini terus terjadi sejak beratus tahun 
lalu. 

"Pelanggaran HAM dimulai dengan adanya pengelompokan manusia menurut 
ras. Kerajaan di Indonesia pun pernah melanggar HAM, dengan mengutip 
upeti terhadap pengusaha yang berlainan ras. Kita juga pernah 
merasakan diperintah oleh orang-orang kanibal yang memakan warganya 
sendiri," papar Gus Dur.

Karena panjangnya rentang waktu dan banyaknya kasus pelanggaran HAM 
di Indonesia, Gus Dur mengajak para pejuang HAM untuk merumuskan 
darimana periodisasi awal pemulihan HAM.

Gus Dur melanjutkan, Ia melihat permasalahan HAM di Indonesia sangat 
kompleks. Tidak hanya penghilangan nyawa manusia dan penyiksaan di 
penjara. Tetapi lebih luas, yaitu hak ekonomi, kultural, politik dan 
warga negara yang dianggap penjahat oleh mereka yang berkuasa tanpa 
pengadilan yang jelas.

Saat ini pun, kata Gus Dur, pelanggaran HAM masih terjadi di 
Papua. "Anggota Polri dan TNI di Papua masih seenaknya menembak orang 
dengan dengan dalih mereka terlibat Papua Merdeka, tanpa proses 
pengadilan di Aceh pun begitu."

Namun demikian, Gus Dur meminta para aktivis HAM untuk mengkritisi 
kriteria pelanggar HAM di Indonesia. Gus Dur berpendapat pelanggar 
HAM tidak bisa digeneralisasi. 

"Banyak pelanggaran HAM yang dilakukan anggota TNI dan Polri, tetapi 
kita tidak dapat mempersalahkan kepada TNI dan POLRI sebagai 
institusi. Jika memang ada anggotanya terbukti melanggar HAM, itu 
saja yang dihukum bukan institusinya," kata Gus Dur. 

Dalm akhir sambutannya, Gus Dur mengatakan bahwa perjuangan 
menegakkan HAM adalah perjuangan paripurna yang berjangka 
panjang "Dan itu memerlukan kekuatan kita untuk terus berjuang."

Ia menyatakan lembaga-lembaga penegak HAM yang telah dibentuk agar 
berjuang untuk bangsa ini dan terutama berjuang untuk peri 
kemanusiaan.