[Nusantara] 150 Ribu Pekerja Sektor Wisata di Bali Terancam Terkena PHK

[gigihnusantaraid]

150 Ribu Pekerja Sektor Wisata di Bali Terancam Terkena PHK

JAKARTA (Media): Sebanyak 150 ribu pekerja sektor pariwisata di Bali
terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kondisi Bali
pascaledakan bom tidak segera pulih dalam setahun ke depan.

Karena itu, pemerintah akan menyiapkan langkah antisipatif untuk
menanggulangi jumlah pengangguran baru di Bali, di antaranya dengan 
membuka
lapangan kerja melalui program padat karya produktif.

''Program padat karya itu antara lain memperluas kebun-kebun kelapa 
sawit,
meningkatkan program ketahanan pangan, mengembangkan program usaha 
mandiri
sektor informal, dan program tenaga kerja pemuda mandiri 
profesional,'' 
kata
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea di Jakarta, 
kemarin.

Jacob memperkirakan akibat insiden Bali, jumlah tenaga kerja di sektor
pariwisata yang terancam kehilangan pekerjaannya mencapai sekitar 150 
ribu
orang. Kini, jumlah pekerja di sektor pariwisata di Bali mencapai 300 
ribu
orang. Sebagian besar dari mereka bekerja di perhotelan, restoran, dan
fasilitas rekreasi.

Asumsi itu diperoleh dengan mempertimbangkan sejumlah hotel, 
restoran, 
dan
fasilitas rekreasi yang terpaksa mengurangi kegiatan akibat menurunnya
jumlah turis domestik maupun internasional pascaledakan bom yang 
menelan
korban tewas 183 jiwa itu.

AP
KOMPUTER TANPA 'KEYBOARD': SEORANG staf perusahaan elektronik Jepang,
Fujitsu, mendemonstrasikan prototipe komputer personal tanpa keyboard
terbaru di WPC Expo di Tokyo, Jepang, kemarin. Komputer yang 
menggunakan
sistem operasi Microsoft XP Tablet PC ini memungkinkan penggunanya 
menulis
dengan pensil khusus.

Dijelaskannya, sektor perkebunan inti rakyat relatif menjanjikan. Dia
mencontohkan transmigrasi di Ogan Komering Ilir, Sumsel, yang dapat
memberikan penghasilan Rp1 juta-Rp2 juta per hektare per bulan dari 
kebun
sawitnya.

''Jika mereka memiliki kebun sawit dua hektare saja maka 
penghasilannya
mencapai Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan,'' kata Jacob.

Menurut Jacob, kini program transmigrasi masih diminati, bahkan 
sejumlah
pemerintah daerah (pemda) seperti Kutai Kertanegara, Kutai Timur, dan
sebagaian pemda di Sulawesi membutuhkan transmigran untuk 
mengembangkan
perkebunan inti rakyatnya.

Jacob mengakui penerapan program-program tersebut tidak mudah. 
Karena, 
para
pekerja itu sebelumnya bekerja di sektor pariwisata sehingga akan 
sulit
untuk dialihkan ke sektor lain seperti sektor pertanian maupun 
perkebunan.
''Tetapi, itulah salah satu upaya yang bisa dikerjakan pemerintah,''
katanya.

Menakertrans juga mengharapkan para koleganya di jajaran polkam dapat
mengusut secara tuntas insiden Bali itu. Sehingga, tidak memengaruhi 
minat
wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Diakuinya, dampak peledakan bom di Legian, Kuta, Bali, pada 12 
Oktober 
2002
itu pasti ada. Kendati demikian, dia tetap berharap volume orang 
asing 
yang
datang ke Indonesia tidak menurun drastis. ''Sementara pemerintah 
saat 
ini
sangat proaktif untuk menuntaskan kasus tersebut,'' kata Jacob.

Lahan BPPN

Sebelumnya, Jacob juga mengatakan Depnakertrans akan meminta lahan
perkebunan kelapa sawit yang kini dikuasai Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Lahan itu akan digunakan untuk menampung para TKI 
ilegal
yang diusir dari Malaysia.

Jacob mengatakan 12 lahan perkebunan itu adalah lahan Perkebunan Inti 
Rakyat
(PIR) Trans yang disita BPPN karena--antara lain--kredit macet dan
ditinggalkan pemiliknya. Lahan yang kini dikuasai pemerintah (BPPN) 
itu
dapat dihidupkan lagi dan diberikan kepada para TKI ilegal dan para
penggangguran. Usulan tersebut juga telah disampaikan dalam sidang 
kabinet
beberapa waktu lalu.

Menurut rencana, Depnakertrans akan memberikan sebanyak tiga hektare 
lahan
perkebunan sawit kepada setiap KK (kepala keluarga). Setiap hektare
diasumsikan bernilai Rp16 juta. ''Jadi, tinggal mengalikan, berapa KK 
yang
akan diberi,'' kata Jacob.

Dengan lahan itu diharapkan bisa menjamin kehidupan para TKI ilegal
tersebut. Menurut Jacob, kini terdapat puluhan ribu hektare kebun 
kelapa
sawit yang telantar karena disita BPPN. Untuk memanfaatkan lahan itu,
pemerintah akan membantu manajemen, teknologi, dan permodalan.

Masalah pendanaan itu, ungkap Jacob, pemerintah akan bekerja sama 
dengan
perbankan. Artinya, pemberian modal bukan diberikan dalam bentuk dana 
segar.
Tapi berupa kemudahan kredit dari perbankan. Jacob yakin akan banyak
kalangan perbankan yang bersedia memberikan bantuan kredit itu. Dalam
pertemuan sebelumnya, di Makassar, hal itu juga telah dibicarakan 
dengan
BRI, Bank Mandiri, dan PNM (Permodalan Nasional Madani).

Depnakertrans akan menggunakan anggaran untuk membangun perumahan
transmigran. Namun, Jacob tidak menyebutkan besarnya dana yang 
disediakan.
Di samping itu, juga telah ada beberapa pemerintah kabupaten/kota 
yang 
telah
mengusulkan lokasi untuk pembangunan daerah transmigrasi. Antara 
lain, 
di
Kabupaten Nunukan yang akan menampung sekitar 4.500 KK, Kabupaten 
Kutai
Timur akan menampung 2.500 KK, dan Kabupaten Malino 40.000 KK.

''Ini sejalan dengan tekad Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun
perkebunan dalam skala besar yang mampu menampung sekitar 300 ribu KK 
eks
TKI ilegal,'' kata Jacob. (Sdk/E-2)