[Nusantara] Arbi Sanit: Rakyat Berhak Boikot Pemerintahan Sutiyoso

[Gigih Nusantara]

Arbi Sanit: Rakyat Berhak Boikot Pemerintahan Sutiyoso


Tuntutan agar hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta
dianulir karena ada indikasi kuat terjadi money
politics tampaknya akan menjadi angin lalu saja.
Pasangan Sutiyoso-Fauzi Bowo yang menang dengan
perolehan suara 55 persen Rabu (11/9) pekan lalu,
tidak akan terbendung untuk menjadi penguasa di ibu
kota. 
 
Lembaga negara terkait seperti panitia pemilihan, DPRD
DKI, polisi dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
tidak menganggap serius tuntutan penagnuliran
tersebut. 
 
 
Namun rakyat masih bisa melakukan perlawanan dengan
memboikot kebijakan gubernur terpilih. Menurut
pengamat politik Universitas Undonesia (UI), Arbi
Sanit, yang dihubungi di Jakarta, Senin (16/9), jika
Sutiyoso-Fauzi Bowo tetap disahkan atau dilantik
sebagai gubernur dan wakil gubernur, warga berhak
memboikot pemerintahan mereka sebagai bentuk protes. 
 
"Biarkan saja mereka terpilih lalu disahkan. Tetapi
rakyat bisa melakukan gerakan boikot sebagai bentuk
protes," ujar Arbi. Dengan pemboikotan atau
pembangkangan sipil itu, kata Arbi, warga ingin
menunjukkan bahwa pemerintahan Sutiyoso tidak didukung
oleh rakyat. 
 
Bentuk pembangkangan sipil bisa berupa penolakan
membayar pajak daerah atau tidak mau menaati semua
peraturan daerah (Perda) yang ada. Gerakan itu,
katanya, harus bersifat masif sehingga mendapat hasil
yang efektif dan maksimal.
 
Sebagaimana diwartakan, sejumlah organisasi masyarakat
(ormas) telah menuntut hasil pemilihan dianulir karena
ada indikasi money politics. Tuntutan itu berdasarkan
antara lain pengakuan seorang calon gubernur yang
tidak terpilih, Mahfudz Djaelani, akhir pekan lalu.
 
Mahfudz mengaku, sesuai pemintaan sejumlah anggota
DPRD, ia telah menyerahkan uang muka sebesar Rp 200
juta dari total Rp 2 milyar yang diminta, agar dirinya
bisa terpilih.
 
Selain itu, seorang saksi pada perhitungan suara yang
juga anggota DPRD DKI, Agus Darmawan, mengungkapkan
ada penebalan pada huruf-huruf tertentu dalam kertas
suara yang memilih pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo.
Penebalan itu dinilai sebagai kode-kode dari anggota
DPRD yang telah menerima uang dari pasangan yang
dipilihnya itu.
 
Selain menuntut hasil pemilihan dianulir, ormas-oras
itu juga mendesak proses pemilihan dihentikan. Selama
dihentikan dibentuk care taker sampai kemudian
diadakan pemilihan gubernur dengan sistem pemilihan
langsung oleh rakyat. Menurut rencana pelantikan
gubernur terpilih diadakan 7 Oktober mendatang.
 
Menurut Arbi, tuntutan menganulir sah-sah saja sebagai
bentuk hukuman terhadap proses pemilihan yang curang.
Namun ia menambahkan, mestinya semua alat negara
terkait, seperti polisi, partai, KPKPN (Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelengara Negara), Jaksa segera
melakukan pemeriksaan. Namun ia menyadari, tidak
mungkin mengharapkan hasil maksimal dari pemeriksaan
itu.
 
Tentang pembentukan care taker, Arbi mengatakan, dalam
banyak kasus care taker tidak efektif. Malah lebih
sering menimbulkan persoalan baru.  "Care taker itu
nanti justru jadi biang kerok. Di mana-mana sudah
seperti itu, seperti di Sulawesi Selatan atau Sulawesi
Tengah," katanya. 
 
Kalau proses pemilihan harus dihentikan, menurut dia
posisi gubernur harus demisoner. Sedangkan
fungsi-fungsi administratif diserahkan kepada empat
wakil gubernur yang sekarang ada. 
 
Sedangkan tentang pemilihan gubernur langsung, ia
berpendapat, hal itu memang merupakan solusi yang
radikal. Tetapi persoalannya, peluang untuk itu belum
memungkinkan sekarang ini. 
 
"Belum ada undang-undangnya, baik UUD maupun
Undang-Undang Otonomi Daerah belum mengatur tentang
pelaksanaan pemilihan gubernur langsung oleh rakyat,"
ujarnya.(egi)



=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! News - Today's headlines
http://news.yahoo.com