[Nusantara] IBRAHIM ISA : Kwik: Upaya Pemberantasan KKN Hanya Sebatas Retorika

Wed Sep 18 09:24:01 2002

IBRAHIM ISA : Kwik: Upaya Pemberantasan KKN Hanya
Sebatas Retorika

Pak Kwik: . . .
SOALNYA BAGAIMANA MENGUBAH RETORIKA MENJADI REALITA?
Saya garisbawahi apa yang dicanangkan oleh KWIK KIAN
GIE. 
Bravo Kwik !!

Korupsi merupakan virus, yang sampai kini masih hanya
'disenggol-senggol'  saja oleh lembaga pengadilan
kita. Kwik mengatakan yang terjadi hanya "retorika"
saja. Canang itu betul. Sebenarnya,  bukan hanya
retorika, tetapi lamis-lamis bibir saja, lip service
belaka. Lebih jelek lagi.  Seruan pemberantasan
korupsi  sering sekali dijadikan 'political capital' 
dan komoditi untuk manuver dan dagang sapi guna
memperkuat posisi diri sendiri, golongan maupun partai
sendiri.   

Kiranya adalah baik dibikin jelas masalahnya!
Seharusnya  siapa sih, yang bertugas melaksanakan
seruan Kwik Kian Gie, yang mengatakan,  bahwa 
pemberantasan KKN harus :  Sistimatis, konprehensif, 
kongkrit dan operasional. Cocok!  Tetapi, siapa yang
harus melaksanakannya, siapa yang  harus operasional? 
Bukankah, itu lembaga pengadilan, kongkritnya
jaksa-jaksanya? Pertama-tama Jaksa Agungnya?  Siapa
yang  sebenarya bertanggung-jawab?  Bukankah
pemerintah yang sekarang ini, yang  sudah
memprogramkan pemberantasan KKN?

Walhasil,  pendapat rakyat jelas: Pemerintah, adalah
pemerintah yang harus bertanggungjawab, yang empunya
program penanganan KKN. DPR juga bertanggungjawag
untuk membuat serentetan uu yang bisa menangkap setiap
koruptor teri ataupun kakap dan mengadilinya. UU yang
bisa mengontrol setiap pejabat yang melakukan KKN. UU
yang bisa mencegah sebelum ratusan milyar rupiah
kekayaan negara dijarah koruptor. 

Koalisi parpol-parpol pemerintah yang menyusun program
penanganan KKN  juga harus bertanggung jawab dalam 
menjadikan program itu operasional. Artinya para
parpol yang sekarang duduk di dalam pemerintahan
berkewajiban untuk membikin program penanganan KKN
kongkrit dan operasional, seperti dikatakan oleh Kwik
Kian Gie. Artinya  adalah PDI-P, yamg merupakan parpol
utama dan terbesar di dalam pemerintahan Megawati
sekarang ini, adalah yang paling  bertanggungjawb,
apakah program pemerintah mengenai penanganan KKN itu
hanya tinggal retorika saja? Tentu saja, parpol-parpol
lainnya yang  ikut koalisi juga ikut bertanggung
jawab. Tapi, terus terang. Kalau tokh orang masih ada
harapan dalam penanganan KKN, maka yang diharapkan itu
pertama-tama adalah langkah kongkrit dari PDI-P.
Parpol-parpol lainnya yang di dalam koalisi sekarang
ini, sudahlah!

Bahwa Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar <Partai yang
paling berpengalaman dalam bergelimang dengan korupsi,
kolusi dan nepotisme>  dan Ketua DPR, sudah divonis 3
tahun  penjara oleh Pengadilan Negeri; betapapun  - -
- kita tidak habis fikir  mengapa vonis itu begitu
ringan, tokh vonis itu  kiranya patut disambut dan
DIKAWAL. Bahwa sesudah divonis  tiga tahun penjara
Akbar Tanjung, naik banding. Itu adalah haknya sebagai
warganegara untuk naik banding. Bahwa Akbar Tanjung,
masih bebas babkan mewakili Indonesia dalam suatu
sidang internasional di Hanoi, naah, . . . . ini
betul-betul "kebangetan".  Bagaimana  bisa bahwa
seorang terdakwa yang sudah divnois tiga tahun
pendjara,  tokh masih bisa jalan-jalan ke luarngeri
atas ongkos negara. Lebih celaka lagi, . . . . . ia
malah  mewakili Indonesia pula. 
Ini betul-betul sudah . . . . . . . . . . (masaalah,
tidak tahu lagi bagaimana kita menahan geregetan kita)
. . . . . pembaca silakan isi sendiri kalimat
penutupnya.

Sementara anggota DPR sedang sibuk mengumpulkan
tandatangan untuk menuntut Akbar Tanjung turun  dari
kursi ketua DPR. 

Bisakah PDI-P  mendisiplin anggota-anggotanya untuk
memberikan suara positif dalam  "mengimpeach"
kedudukan Akbar Tanjung  - - - sementara menunggu ia
naik banding, dan diputuskan lagi oleh  pengadilan? 
Diharapkan PDI-P akan mampu! 

Sehingga, sedikit-dikitnya bisa memberikan bobot  dan
isi kongkrit pada canang-canang yang dinyatakan Kwik
Kian Gie, sebagai salah seorang ketua PDI-P.

Kita nantikan.
* * * * * *

-----Original Message-----
From: HKSIS [mailto:SADAR@net-yan.com]
Sent: Tuesday, September 17, 2002 1:50 AM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [cari] Kwik: Upaya Pemberantasan KKN Hanya
Sebatas Retorika

      Jakarta , Senin, 16-09-2002 18:17:07
      Kwik: Upaya Pemberantasan KKN Hanya Sebatas
Retorika
      GATRA.com - Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie
berpendapat, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) hingga saat ini baru sebatas pada
retorika.

      "Pemberantasan KKN dalam bentuk retorika sudah
sangat banyak kita dengar," kata Kwik Kian Gie ketika
membuka rapat koordinasi pembangunan tingkat pusat
(Rakorbangpus) di Jakarta, Senin.

      Menurut Kwik, KKN merupakan bakteri atau virus
yang menyusup ke dalam segala macam persoalan serius
yang dihadapi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu.

      "Masalah KKN perlu mendapatkan tempat yang
khusus, kita harus mampu menghasilkan konsep
pemberantasan KKN secara sistematis dan komprehensif,
maupun secara konkrit dan operasional," katanya.

      Seriusnya masalah KKN, tambahnya, adalah karena
masalah tersebut tidak hanya terbatas pada pencurian
uang negara, tetapi sudah merasuk ke dalam pola pikir
atau `mindset` yang korup.

      "Dengan demikian banyak kebijakan yang tidak
dapat dimengerti dengan akal sehat, karena pikirannya
sendiri, moralnya, akhlaknya, dan keseluruhan titik
tolak serta pertimbangan dalam menyusun kebijakan
sudah terkorup, yaitu tidak membuat bangsa ini maju,
lebih makmur, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih
terhormat," katanya.

      Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan adalah
lebih banyak untuk bagaimana supaya yang bersangkutan
menjadi lebih kaya tanpa peduli apakah itu
mencelakakan dan menciptakan penderitaan yang luar
biasa pada sebagian besar rakyat.

      Program 2003

      Mengenai program pembangunan 2003, Kwik
mengatakan, program pembangunan nasional tahun 2003
akan tetap mengupayakan penanggulangan terhadap lima
masalah utama pembangunan nasional.

      Kelima masalah itu meliputi munculnya gejala
disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial,
lemahnya penegakan hukum dan HAM, lambatnya pemulihan
ekonomi, rendahnya kesejahteraan rakyat dan ketahanan
budaya nasional, serta kurang berkembangnya kapasitas
pembangunan daerah dan masyarakat. [Tma, Ant]
      SUARA PEMBARUAN DAILY
--------------------------------------------------------------------------

      KKN Tetap Marak di Depkimpraswil
      JAKARTA - Berbagai praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) masih tetap marak di lingkungan
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
(Depkimpraswil). Salah satu bukti kuat terjadinya KKN
di departemen itu ada pada proyek perbaikan jalan di
jalur pantai utara (Pantura) di Jawa Barat, kata
anggota Komisi IV DPR Erwin Pardede sewaktu dihubungi
Pembaruan, Senin (16/9), di Jakarta.

      "Praktik KKN ternyata belum bisa dibendung di
Depkimpraswil. Menterinya harus melakukan pembenahan
agar praktik serupa bisa ditekan seminimal mungkin.
Inspektorat Jenderal Depkimpraswil harus segera turun
tangan dan pejabat yang terlibat harus ditindak
tegas," ujar anggota komisi yang membidangi
perhubungan dan prasarana itu, menanggapi kekecewaan
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
(Menkimpraswil) Soenarno ketika melihat kondisi jalan
di ruas Pantura.

      Ketika melakukan kunjungan kerja, Sabtu (14/9),
Menkimpraswil menyatakan kekecewaannya kepada
kontraktor yang mengerjakan perbaikan jalan di ruas
itu.

      "Seharusnya jalan tersebut sudah dalam kondisi
baik dan dapat digunakan menghadapi tiga hari besar
mendatang. Namun, pada kenyataannya target tersebut
tidak tercapai, bahkan pengerjaan fisiknya baru 20
persen," katanya ketika meninjau wilayah Eretan, Jawa
Barat.

      Dia menjelaskan, keterlambatan tersebut karena
kontraktor menghadapi persoalan dana dan lemahnya
pengawasan di lapangan.

      Untuk itu, Depkimpraswil akan mengambil alih
tugas pengerjaan ruas tersebut dengan satuan tugas
khusus. Satuan tugas itu akan bekerja sama dengan
pimpinan proyek di daerah agar proyek sudah bisa
selesai paling lambat akhir November mendatang.

      Selain membentuk satuan tugas, Menkimpraswil
juga memerintahkan inspektorat jenderal meneliti
kemungkinan terjadinya penyelewengan, khususnya pada
ruas Pamanukan-Eretan Kulon sepanjang 14,5 kilometer.

      Kerusakan di ruas tersebut tergolong paling
parah bila dibanding ruas lainnya, mulai dari batas
DKI Jakarta-Cikampek-Losari dan
Lohbener-Indramayu-Karangampel-Cirebon.

      Cari Tambahan

      Untuk mengatasinya, pemerintah telah
mengalokasikan dana Rp 48 miliar dalam tahun anggaran
2002 bagi perbaikan jalan, serta pelebaran dan
perbaikan maupun pembuatan beberapa jembatan, seperti
Jembatan Ciomas. Selain dana tersebut, pemerintah
masih mencari tambahan sekitar Rp 30 miliar untuk
pemeliharaan rutin.

      "Kondisi jalan di ruas Pantura baru bisa berada
dalam kondisi baik mulai Mei atau Juni 2003," kata
Soenarno. Ketika meninjau jalur Pantura, dia melihat
beberapa ruas jalan sudah mulai berlobang dan
bergelombang. Padahal, jalan tersebut baru saja
diperbaiki. Akibatnya, kendaraan yang sempat melaju
kencang harus menghentikan kendaraan secara mendadak
karena adanya lobang yang cukup besar.

      Selain itu, ruas jalan sepanjang 35 kilometer,
mulai dari Pamanukan hingga Indramayu, juga berada
dalam kondisi yang hampir sama, berlobang dan
bergelombang. Kondisi jalan seperti itu dikhawatirkan
bisa mengakibatkan kecelakaan.

      Melihat kondisi di lapangan, Soenarno
menyatakan, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan
meningkatkan kondisi jalan di ruas Pantura Jawa Barat
hingga Jawa Tengah. Secara bertahap akan dibuat
penambahan lajur, sehingga pada 2006, jalan di jalur
Pantura, mulai dari Cikampek hingga Semarang bisa
menjadi empat lajur. (A-16)

=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! News - Today's headlines
http://news.yahoo.com