[Nusantara] Gigih Nusantara : Lembaga Terhormat Tanpa Kode Etik?

[Gigih Nusantara]

Gigih Nusantara : Lembaga Terhormat Tanpa Kode Etik? 
 
Tak habis mengerti saya, ketika mendengar alasan yang
diada-adakan, tentang tak adanya aturan yang mengatur
apakah seseorang yang sudah dinyatakan salah, meski
belum final, untuk secara sementara atau tetap,
menyudahi karir politiknya di sebuah lembaga yang amat
terhormat, DPR, seperti yang sedang dipolemikkan,
kasus Akbar Tanjung.

Bisa saja hal tersebut didebatkusirkan seperti itu,
bahwa 'mana ada aturannya?' sehingga memaksa tajk
harus mundur, tetapi itu kan benar-benar mencoreng
sebuah lembaga tinggi negara, yang notabene merupakan
alat kepercayaan rakyat Indonesia, untuk menjadi mitra
kerja pemerintah dalam mengendalikan perjalanan bangsa
ini? 

Bukan sekedar ada atau tidaknya aturan, sebut kode
etik, yang mengatur hal tersebut, tetapi cobalah lebih
memperhatikan soal kepantasan, dan sopan santun.
Sedang jadi ketua RT saja hal tersebut sudah pasti
jadi penolakan, apa lagi ini untuk sebuah lembaga
bernama DPR. Memang lain, sih, kalau ketua RT tersebut
juga seorang jagoan, preman, bromocorah, di mana
penduduknya takut mengungkit jabatannya tersebut. 

Golkar mencoba membela mati-matian soal ketua umumnya
yang sudah divonis 'enteng' sebenarnya. Sayang, partai
ini sangat tidak tahu diri. Juga, sebenarnya kasus
yang menimpa Akbar Tanjung masih coba dibuat mendingan
oleh para penegak hukum. Coba kalau sampai diseret ke
arah, ke mana uang sebanyak itu dipakai selama ini,
yang ada kemungkinan banyak dipakai untuk pemenangan
Golkar, yang berkemungkinan pula mengimbas kepada
keabsahan partai ini dalam keikutsertaannya di pemilu?


Ketidakadaan peraturan mengenai keharusan Akbar
Tanjung lengser dipakai sebagai alasan kuat bagi
partai ini untuk mempertahankan kedudukan Akbar
Tanjung sebagai Ketua DPR. Dan itu dilakukan dengan
sangat bangga serta berbusa-busa. 

Yang saya sedihkan bukans emata soal kengototan
Golkar, yang menggunakan alasan ketiadaan aturan
tersebut, tetapi saya benar-benar tidak menyangka,
kalau di lembaga yang terhormat, DPR, sama sekali
tidak dikawal oleh sebuah kode etik, yang mampu
menjaga tingkah laku penghuninya. 

Saya sedih. Atau kita sedang berhadapan dengan jagoan,
centeng, preman, bromocorah? Yang nyaris memang tak
butuh etik sama sekali, kecuali kode etik preman? 

Saya malu terhadapmu, DPR. (GN)  


=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
New DSL Internet Access from SBC & Yahoo!
http://sbc.yahoo.com