[pdiperjuangan] Fw: [Nasional] Dibantah, Pemerintah Lamban Tangani TKI

[meilono]

Sedih juga saya kalau membaca ada orang yang membela mati2an tanpa
reserve. Apakah itu yang namanya loyal? Bukan seperti itu budaya yg
harus dikembangkan. Mari kita jujur pada diri kita. Kalau memang enggak
tahu ya bilang enggak tahu atau paling tidak enggak usah bilang tahu.
Kalau ujungnya Cuma "barangkali". Rakyat Cuma melihat ada yang mati
kelaparan (resmi gubernur katakana 29). Ada yg jual bayi untuk
hidup/pulang. Itu artinya "kurang terurus". Rakyat tidak minta ada
rombongan ke Nununkan, karena bisa jadi hanya untuk kepentingan politik.
Yang penting, jangan ada yg mati karena kelaparan atau sebab2 yang tidak
normal.

-----Original Message-----
From: pdiperjuangan-admin@polarhome.com
[mailto:pdiperjuangan-admin@polarhome.com] On Behalf Of Olga nebo Sylvie
Gondokusumo
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:17 AM
To: cari@yahoogroups.com; melb-disc Moderator;
pdiperjuangan@polarhome.com; HKSIS (by way of WAHANA
<wahana@centrin.net.id>)
Subject: [pdiperjuangan] Fw: [Nasional] Dibantah, Pemerintah Lamban
Tangani TKI



>
-----------------------------------------------------------------------
> Mailing List "NASIONAL"
> Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
> eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
>
-----------------------------------------------------------------------
> STOP Exodus TKI !!  STOP Exodus bangsa kita  !!   STOP Exodus TKI !!
>
-----------------------------------------------------------------------
> Dibantah, Pemerintah Lamban Tangani TKI
> Mega tak Perlu ke Nunukan
>
> Jakarta (Bali Post, Rabu, 04 September 2002) -
> Kecaman banyak pihak seputar lambannya pemerintah menangani masalah
tenaga
> kerja Indonesia (TKI), dibantah Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan
> Rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla. Menurut Kalla, jika dibandingkan
dengan
> pemerintah Filipina, Indonesia jauh lebih dulu menyikapi permasalahan
> pemulangan tenaga kerja dari Malaysia ini.

Usai diterima Wapres Hamzah Haz
> di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (3/9) kemarin, Kalla
mengatakan,
> pembicaraan seputar masalah TKI ini sudah dilakukan Presiden Megawati
> Soekarnoputri dengan PM Malaysia Mahathir Mohammad pada 19 Agustus di
Bali.
> Sementara pembicaraan Presiden Filipina Arroyo dengan Mahathir
Mohammad
baru
> dilaksanakan 31 Agustus 2002. Bahkan, kata Kalla, jauh sebelumnya
pemerintah
> sudah mengutus Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra ke Malaysia untuk
> menyelesaikan masalah TKI ini. ''Jadi saya pikir, pemerintah kita jauh
lebih
> dulu menangani masalah TKI ini,'' jelasnya.

> Ketika ditanyakan seputar adanya korban jiwa akibat kelaparan hebat di
> Nunukan, Kalla membantah tegas. Menurutnya, stok beras di Nunukan
cukup
> untuk dua bulan ke depan. ''Jadi, per hari cukup delapan ton. Depsos
> (Departemen Sosial) masih punya stok 350 ton,'' jelasnya.
> Menanggapi dua versi jumlah korban meninggal dunia, Kalla mengatakan,
29
> orang meninggal dunia saat penumpukan massa dari Malaysia sejak satu
> setengah bulan silam.

Sementara data 68 orang meningal seperti dilaporkan
> beberapa lembaga swadaya masyarakat merupakan total angka sejak enam
bulan
> lalu. Kalla juga menambahkan, persediaan obat-obatan di Nunukan juga
> mencukupi. Bahkan, Selasa pekan lalu telah diberangkatkan satu kapal
rumah
> sakit yang menyamai rumah sakit tingkat kabupaten. Pemerintah juga
menambah
> jumlah dokter. Sejak dua bulan lalu, jumlah dokter di Nunukan menjadi
30
> orang.

> PDI-P Membantah

> Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Pramono Anung Wibowo juga
> membantah bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum
PDI-P
> lamban dalam menangani masalah TKI. ''Anggapan masyarakat bahwa Mbak
Mega
> tidak sungguh-sungguh memberi perhatian, sama sekali tidak benar,''
tegas
> Pramono sambil menambahkan, Megawati memang tipe pemimpin yang tidak
banyak
> bicara dan memilih bekerja keras tanpa disorot oleh masyarakat.
Mengenai
> perlu tidaknya Megawati mengunjungi para TKI di Nunukan, dijelaskan
Pramono,
> hal itu bukan merupakan masalah serius. ''Yang serius adalah bagaimana
> koordinasi pemerintah sendiri supaya bisa mengatasi permasalahan TKI
> tersebut,'' katanya.

> Wakil Sekjen DPP PDI-P yang lain, Mangara Siahaan menambahkan, Wapres
dan
> sejumlah menteri telah merencanakan untuk datang ke Nunukan, maka
sudah
> tidak penting lagi kehadiran Presiden, karena sudah dapat diwakili
oleh
> kehadiran Hamzah. ''Jadi Presiden tidak perlu ke Nunukan. Ini
pembagian
> tugas antara Presiden dan Wapres,'' tegas Mangara. Sementara itu,
Fraksi
> PDI-P DPR akan mengutus dua anggotanya untuk mengevaluasi hasil kerja
> pemerintah terkait dengan penanganan masalah TKI di Nunukan. Dua
anggota
> Komisi VII DPR yang membidangi ketenagakerjaan, Ketut Bagiada dan Peni
> Suparto, akan mengunjungi Nunukan untuk melihat secara langsung upaya
yang
> telah dilakukan pemerintah.

> Saat ini jangan lagi berbicara soal TKI, kata Bagiada, tetapi mereka
> merupakan pengungsi yang harus segera dipulangkan ke daerah asalnya.
''Kita
> harapkan mereka kembali dulu ke kampung halamannya untuk mengurus
berbagai
> persyaratan yang diperlukan, sebelum kembali lagi ke Malaysia,'' kata
> Bagiada. (010/kmb5)
>
>
>
> -------------------------------------------------------------
> Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
> Nasional Subscribers: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
> Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
> Nasional-m: http://redhat.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
> Nasional-a: http://redhat.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
> Nasional-f:http://redhat.polarhome.com/mailman/listinfo/nasional-f
> ------------------Mailing List Nasional----------------------
>

_______________________________________________
pdiperjuangan mailing list
pdiperjuangan@polarhome.com
http://redhat.polarhome.com/mailman/listinfo/pdiperjuangan