[pdiperjuangan] TNI AL Kerahkan 7 Kapal Perang; 72 TKI Segera Dicambuk

[Olga nebo Sylvie Gondokusumo]

Beberapa berita dibawah ini menunjukan bagaimana fihak-fihak yang tengah
menangani dengan serious musibah sekitar TKI di Nunukan,
yaitu fihak negara cq pemerintah dan bahkan TNI AL dibawah pimpinan Admiral
BK Sondakh, maupun malahan Fraksi Kebangkitan
Bangsa di DPR RI juga ikut me lobby di Malaysia untuk meringankan beban
derita TKI.

Namun difihak lain ada kiat sumbang mencari keuntungan politis sesaat semata
spt halnya Akbar Tanjung yang hari ini divonis 3 tahun,
malah sempat beliau mengusulkan pansus TKI. Bukankah ini hanya langkah untuk
agak mengkabutkan masalahnya sendiri.

Juga PAN yang ketuanya  sudah asyik kampanye untuk pemilu presiden
mengusulkan supaya Presiden MSP pulang kembali ke RI sekait
dengan masalah TKI. PAN yg konon penuh dengan pakar ini kiranya tidak tahu
ttg team work, apalagi pembagian kerja dalam suatu
pemerintahan.

Masalah TKI di Malaysia adalah masalah rumit yang secara sabar dan tabah
harus diselesaikan oleh kedua negera dengan jalur-jalur yang
ada, sesuai dengan kelaziman hubungan antar negara. Kita harus keras menolak
hukuman cambuk tak manusiawi bersifat zaman
pertengahan. Namun sumpah serapah bagi mereka yang sedang kerja keras
menangani musibah itu, sangatlah tidak pada tempatnya.

Apalagi mencari keuntungan politis sesaat dari duka nestapa kawan sebangsa,
sangatlah jauh dari segala etika maupun wawasan
kemanusiaan.

Wassalam,  Bismo DG



> TNI AL Kerahkan 7 Kapal Perang
> 72 TKI Segera Dicambuk
>
> Jakarta (Sinar Indonesia Baru, Rabu, 04 September 2002)
> Fraksi PDIP menolak rencana pembentukan pansus DPR RI untuk menangani TKI.
> Usulan pembentukan pansus muncul menyusul belum tuntasnya pemerintah
> menangani pemulangan TKI dari Malaysia. Wakil Sekretaris Fraksi PDIP,
Cahyo
> Kumolo Senin (2/9) mengungkapkan fraksinya tidak setuju dengan usulan
> pembentukan pansus DPR menangani kasus TKI.
> Untuk membahas masalah ini, fraksinya mengusulkan dibentuk sebuah tim yang
> terdiri dari angota DPR baik secara lintas fraksi maupun lintas komisi
> karena pembentukan pansus dikuatirkan akan membawa aspek politis dalam
> penanganannya.
> Sementara itu, ketua DPR Akbar Tanjung justru melihat pentingnya
pembentukan
> pansus DPR untuk menyelesaikan permasalahan TKI. Akbar Tanjung menilai
> pansus ini akan membantu pemerintah dalam mencarikan solusi penyelesaian
> permasalah TKI khususnya TKI di Malaysia. Hal ini mengingat pertumbuhan
> ekonomi saat ini belum dapat menyerap seluruh angkatan kerja yang ada
> sehingga pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu alternatif
bagi
> penyaluran angkatan kerja.
> Di pihak lain Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI yang baru saja
> melakukan investigasi dan lobi ke Malaysia gagal membujuk pimpinan partai
> berkuasa Malaysia UMNO agar tidak menerapkan hukuman cambuk kepada 72 TKI.
> Meski demikian, tim yang dipimpin ketua fraksi Rojer Gufron itu, minta
Dubes
> RI di Malaysia membantu proses banding.
> Ketua FKB Rojer Gufron mengatakan, berusaha keras agar TKI tidak dihukum
> cambuk oleh pemerintah Malaysia. Rojer menambahkan kecaman Amien Rais yang
> berbuntut panjang itu harus dimaklumi sebagai perlindungan psikologi bagi
> TKI sekaligus martabat bangsa. Masalah TKI yang muncul saat ini di nilai
> akibat dari praktek kotor agen Malaysia- Indonesia yang memperdagangkan
TKI
> khususnya wanita.
>
> Lagi, 20.000 TKI Jejali Nunukan
>
> Sementara itu mulai Selasa (3/9) sekitar 20 ribu TKI meninggalkan Malaysia
> dan memasuki Nunukan (Kalimantan Timur). Kondisi ini dikhawatirkan akan
> semakin menyulitkan penanganan para TKI yang saat ini tinggal di
barak-barak
> penampungan sementara.
> Gelombang kepulangan TKI ilegal sempat terhenti selama tiga hari, karena
ada
> libur nasional di Malaysia, berkenaan dengan peringatan ulang tahun
> kemerdekaan negara tersebut. Dan, kepulangan TKI dilanjutkan kembali mulai
> hari Selasa ini.
> Konsulat Penghubung Konjen RI di Tawau Magdhum Taher, Senin (2/9),
> menjelaskan bahwa sekitar 20 ribu TKI dan lebih dari 60 ribu keluarga
mereka
> akan kembali ke Indonesia mulai Nunukan secara bertahap.
> Hal sama dikemukakan Ketua Tim Satgas Penanganan TKI Bermasalah Kabupaten
> Nunukan, Kasmir Foret yang mengungkapkan bahwa para TKI yang masih
> tertinggal di Sabah (Malaysia) akan pulang ke Indonesia melalui Nunukan
> melalui angkutan reguler kapal penyeberangan Tawau-Nunukan. "Sebagian di
> antara mereka juga dilaporkan akan memasuki Nunukan melalui kapal kayu
atau
> "Jompong" mulai Selasa siang hingga pukul 23.00 WITA," kata Kasmir Foret
> yang juga wakil Bupati Nunukan.
> Dijelaskan, hingga saat ini masih ada sekitar 22.600 TKI yang menumpuk di
> Nunukan menunggu penyelesaian paspor sebelum mereka kembali ke Sabah.
> Menurut Magdhum Taher di Sabah, pihaknya sudah melakukan kontak dengan Tim
> Satgas Penanganan TKI di Nunukan, dan Tim Satgas telah siap menyambut
> kedatangan para TKI yang masih berada di Sabah itu.
> Kasmir Foret juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan barak-barak
> penampungan yang tersebar di berbagai tempat di Nunukan. "Jumlah barak
> penampungan yang dibangun tim Satgas sebanyak 100 buah dengan kapasitas
> masing-masing 100 orang," kata Kasmir.
>
>
> AL Kerahkan 7 Kapal
>
> Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh mengatakan
> masalah TKI ilegal yang kondisinya sangat memprihatinkan merupakan masalah
> nasional bagi bangsa Indonesia. Maka itu, TNI AL takkan berhenti membantu
> pemulangan TKI. Hingga kini TNI AL telah mengerahkan 7 kapal untuk
> mengangkut TKI.
> Hal itu disampaikan KSAL dalam jumpa pers usai ramah tamah dengan
Masyarakat
> Maritim yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri di
Wisma
> Elang Laut, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
> KSAL menjelaskan, TNI AL diminta Menakertrans untuk bertanggung jawab
> mengangkut TKI untuk sektor Nunukan Kalimantan Timur. Selama satu bulan
> sejak meledaknya pengungsi TKI ilegal, AL telah mengerahkan 5 kapal perang
> untuk mengangkut TKI dari Malaysia yang akan pulang ke NTT dan NTB.
> Kemudian pagi tadi, diberangkatkan KRI Tanjung Kambani yang merupakan
kapal
> angkut pasukan yang diubah menjadi kapal medis. Kapal ini akan digunakan
tim
> kesehatan dari AL yang terdiri dari satu kompi tim kesehatan Mabes AD dan
> Departemen kesehatan. Kapal itu juga sudah diubah dengan menempatkan
> sejumlah tempat tidur bagi TKI yang sakit. Diharapkan, Kamis (5/9), kapal
> tersebut sudah sampai ke Nunukan dan bisa menampung sekitar 1500 orang.
> Selain itu, AL juga mengirim satu kapal dari Makassar. Jadi total kapal
TNI
> AL yang digunakan 7 kapal perang yaitu KRI Teluk Tamboina, KRI Teluk Kau,
> KRI Teluk Semangka , KRI Teluk Lampung, KRI Teluk Ende, KRI Tanjung
Kambani
> dan KRI Teluk Saleh. "Kapal itu secara terus menerus akan mengangkut TKI
> ilegal dan akan diteruskan ke daerah masing-masing," tandas KSAL.
>
> Megawati Diminta lagi segera pulang, tiru Gloria Arroyo
>
> Satu lagi pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden
> Megawati Sukarnoputri segera pulang ke Indonesia, karena persoalan di
dalam
> negeri masih banyak yang harus diselesaikan.
> Presiden Megawati harus segera kembali ke tanah air, karena di dalam
negeri
> masih banyak persoalan yang butuh penanganan segera, seperti masalah
Tenaga
> Kerja Indonesia (TKI) yang terusir dari Malaysia.
> "Presiden harus segera kembali ke tanah air, tidak perlu melanjutkan
lawatan
> ke negara lain setelah dari Afrika Selatan," kata Ketua Dewan Pimpinan
Pusat
> (DPP) Partai Amanat nasional (PAN) Abdillah Thoha kepada wartawan di
> Jakarta, Selasa.
> Menurut Abdillah, kunjungan Megawati ke Afrika Selatan untuk mengikuti
> Konferensi Pembangunan Berkelanjutan memang pas, karena di negara itu
hadir
> lebih dari 100 kepala negara untuk membicarakan nasib lingkungan hidup di
> bumi.
> "Tapi setelah dari Afrika Selatan jangan kemana-mana lagi, di sini banyak
> persoalan yang menunggu," katanya.
> Sebenarnya, kata Abdillah, sebelum bertolak ke Afrika Selatan, cukup
banyak
> waktu bagi Megawati untuk menemui para TKI di Nunukan, Kaltim, namun
> ternyata itu juga tidak dilakukan.
> Megawati seharusnya mencontoh atau setidaknya berbuat serupa dengan yang
> dilakukan Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo dalam kasus yang sama
> di negeri itu, yaitu menemui para pekerjanya yang juga dipulangkan.
> Menurut dia, pemerintah Indonesia sebaiknya juga mengirim utusan penting
> seperti yang dilakukan Filipina untuk membicarakan masalah tenaga kerja.
> Menurut berita, katanya, Fidel Ramos, mantan Presiden yang menjadi utusan
> penting itu, berhasil memperoleh konsensi tertentu.
> Penanganan masalah TKI, menurut Abdillah, terkesan tidak ada skala
prioritas
> yang jelas. Bahkan pemerintah terkesan kurang memiliki "sense of
emergency"
> dan menganggap hal itu sebagai persoalan enteng. (T/Xin/dtc/Snc/Ant/j)